jump to navigation

Konsep Upah yang adil menurut Ibnu Taimiyah April 15, 2009

Posted by informationmedia in Economics.
Tags: , , , , , , , , , ,
trackback

 
 

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, IbnuTaimiyah mengacu pada tinggkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja 9tas’ir fil amal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mtsl).

 

Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan  atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh spekulasi.


Upah yang setara diatur dengan mengunakan aturan yang sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan kata lain, pekerja diperlakukan sebagai barang dagangan yang harus tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran.

 

Dalam kasus pasar yang tidak sempurna, upah yang setara ditentukan dengan menggunakan cara yang sama sebagai harga yang setara. Sebagai contoh, apabila masyarakat sedang membutuhkan jasa para pekerja, tetapi para pekerja tidak ingin memberikan jasa mereka, dalam kasus ini, penguasa dapat menentukan harga yang setara, sehingga pihak pemberi kerja tidak dapat mengurangi upah para pekerja dan begitu pula para pekerja tidak dapat meminta upah yang lebih inggi daripada harga yang elah dietapkan.

 

Tentang bagaimana upah yang setara itu ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan,

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musmma) jika ada, yang dapat menjadi acuan kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”

 

Prinsip tersebut berlaku, baik bagi pemerintah maupun individu. Oleh karena itu, apabila pemerinah ingin menetapkan upah atau kedua belah pihak tidak mempunyai acuan tentang tingkat upah, mereka harus menyeujui atau menetukan  tingkat upah yang dalam keadaan normal dikenal dan diterima sebagai upah jenis pekerjaan tertentu tersebut. Prosedur yang sama juga berlaku pada penjualan barang-barang, yakni ketika barang banyak dijual tanpa menyebutkan harga. Dalam kasus ini, penjual dan pembeli sepakat terhadap harga yang secara normal dibayarkan bagi jenis barang tertentu tersebut.

 

Ditulis Oleh Luqman   
Monday, 19 January 2009
http://www.iaeipusat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=136&Itemid=95 (April 7, 2009)

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: