jump to navigation

Keuangan Islam Sebagai Solusi Bagi Keuangan Global April 15, 2009

Posted by informationmedia in Economics.
Tags: , , , , , , , , , , ,
trackback

By:
Rhesa Yogaswara, S.Si

I. LATAR BELAKANG
Krisis keuangan global telah terjadi saat ini di banyak negara di seluruh
dunia. Salah satu latar belakangnya adalah sistem kapitalisme yang dijadikan
sebagai landasan ekonomi. Terdapat asumsi dalam sistem kapitalisme
kenyataannya tidak pernah terjadi. Pertama, meskipun tanpa persetujuan bersama
mengenai batasan moral pada pilihan konsumen, penguasa konsumen akan
membatasi kebutuhannya terhadap sumberdaya yang langka karena kepuasan.
Namun kenyataannya penguasa selalu meminta agar kebutuhannya terpenuhi
selama mampu untuk memenuhinya. Perilaku mengkonsumsi berlebihan
diperburuk dengan adanya pinjaman berbasis bunga. Hal ini tidak hanya
menurunkan kepuasan kebutuhan, tetapi juga defisit, krisis moneter, inflasi,
ketidakseimbangan dan memperberat hutang luar negeri.
Kedua, sistem kapitalisme mengasumsikan bahwa distribusi pendapatan
dan kekayaan dalam ekonomi diasumsikan sudah merata. Namun dengan sedikit peran pemerintah, sistem mekanisme pasar akan mempercepat, memperluas, dan memaksimumkan kekayaan dalam mencapai kepuasan individu tanpa batas.

Asumsi ketiga adalah kondisi persaingan pasar dianggap sempurna.
Kenyataannya, perusahaan raksasa memegang kebijakan sosial dan pengaruh
politik di banyak negara. Konsentrasi kekuatan di tangan elit minoritas pada
sektor ekonomi memberikan kekuatan besar terhadap produk dasar, harga,
keputusan investasi yang mempengaruhi seluruh negara, kenyataannya seluruh dunia. Hal ini mendorong bank umumnya lebih menyukai pembiayaan sedikit perusahaan dengan bisnis besar dari pada membiayai jumlah besar terhadap bisnis kecil.

Sebagai perbandingan, terdapat sistem sosialisme yang sudah cukup lama
mengalami kegagalan. Kapitalisme gagal merealisasikan tujuan ekonomi di
negara ekonomi pasar sementara sosialisme telah gagal merealisasikan efisiensi dan keadilan. Sosialisme mengutuk agama dan nilai-nilai yang mengatur perekonomian. Sosialisme tidak dapat mengembangkan strategi efektif untuk merealisasikan tujuan masyarakat tanpa memisahkan golongan dimana setiap orang berkerja berdasarkan kemampuannya dan mendapat penghargaan berdasarkan kebutuhannya. Bagian penting dari strategi ini adalah menghilangkan eksploitasi dan usaha untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Didalam sosialisme pun terdapat asumsi-asumsi yang ternyata tidak tepat.
Pertama diasumsikan bahwa sesudah pengenalan sosialisme, manusia yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manager, dan pegawai
pemerintah, akan selalu dimotivasi untuk melakukan kemampuan terbaiknya
untuk kepentingan sosial tanpa memperdulikan kepentingan pribadi mereka.
Asumsi kedua adalah bahwa mesin negara akan berjalan oleh sekelompok
orang yang tidak memiliki alat untuk bekerja. Tidaklah mungkin manusia bisa
menjadi mesin negara dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.
Kemudian yang ketiga adalah diasumsikan bahwa sebuah rencana akan
memiliki seluruh informasi tentang kecenderungan konsumen, biaya produksi dan keperluan harga untuk mengambil banyak keputusan. Hal ini tidak realistis.

Bahkan informasi tidak ada dan hampir tidak mungkin untuk didapatkan dan
dianalisa. Sehingga Hayek memprediksikan bahwa solusi sosialis terhadap
masalah alokasi sumberdaya tidak dapat dipraktekan karena informasi
menyeluruh mengenai semua data yang relevan tidak akan pernah tersedia.2
Yang keempat adalah bahwa subsidi secara umum yang besar berimplikasi
pada sistem harga sosialis yang akan menguntungkan si miskin. Hal ini pun
terbukti salah. Subsidi pada umumnya telah menguntungkan si kaya dan beberapa orang yang memiliki hak-hak istimewa sejauh si miskin memiliki keterbatasan dalam belanja.

Berbeda dengan pandangan kapitalisme yang merupakan sistem yang
gagal, pandangan Islam adalah sistem yang seimbang antara kebutuhan material dan dimensi spiritual dari kehidupan.4 Islam pun memanfaatkan sumber daya secara efisien dan adil dalam kebutuhan materi sampai dimensi moral, yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk keputusan yang diambil dalam pasar, badan korporasi, sampai restrukturisasi ekonomi sesuai dengan realisasi tujuan dan nilai moral.
Termasuk dalam dunia keuangan yang merupakan bagian dari sebuah
ekonomi secara makro, Islam pun mengatur hal-hal yang seharusnya dihindari dan mengatur bagaimana seharusnya sistem keuangan berperan dalam menjadikan sistem ekonomi Islam merupakan solusi bagi krisis ekonomi global yang terjadi saat ini.

II. METODOLOGI
Metodologi yang digunakan untuk mengetahui solusi bagi krisis keuangan
global adalah dengan melakukan sebuah studi literatur yang akan diambil dari
buku-buku seperti Bank Islam–Analisis Fiqh dan Keuangan Islam, An
Introduction to Islamic Finance, and The Future of Economics–an Islamic
Perspective.

III. TUJUAN
Tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah mengetahui akar
permasalahan dari sistem ekonomi yang diterapkan saat ini, bagaimana Islam
dapat memberikan solusi dalam sebuah sistem ekonomi, dan mengetahui
bagaimana sistem ekonomi dan keuangan Islam dapat menyelesaikan krisis
keuangan global yang terjadi saat ini.

 

LANDASAN HUKUM
IV. AL-QURAN
Dalam mencari solusi dan pemecahan untuk setiap permasalahan dalam
dunia ekonomi dan keuangan, Islam telah mengatur hal-hal yang harus diterapkan dan mana hal-hal yang harus dihindari. Dalam bermu’amalah, hukum Islam membolehkan segala sesuatu kecuali ada larangannya dalam Al-Quran. Allah SWT menjelaskan pokok-pokok Muamalah Maliyah
(kehartabendaan) yang adil dalam Al-Quran, sebagai berikut:
1. Melarang makan-makanan secara bathil dan melaksanakan transaksi
bisnis atas dasar ridha.

(QSAn-Nisaa:29). Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Pencatatan transaksi hutang-piutang
(QS-Al-Baqarah:282). Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

3. Akad transaksi bisnis disaksikan oleh saksi
(QS-Al-Baqarah:282). dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;
dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.

4. Larangan Riba dan keterkaitan sektor moneter dengan riil
(QS-Al-Baqarah:275). Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba

5. Larangan sogok menyogok dan menyuap
(QS Al-Baqarah : 188). dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

V. AS-SUNNAH
Para ulama sepakat bahwa Sunnah (hadits shahih) merupakan sumber
hukum syara’ dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-
Sunnah terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai ta’kid (penguat) Al-
Quran, kedua sebagai penjelas Al-Quran, dan yang ketiga sebagai Musyar

(Pembuat Syari’at). Termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan, hendaklah setiap umat memperhatikan secara lebih rinci As-Sunnah dalam setiap permasalahan yang terjadi.

SYARAT TRANSAKSI KEUANGAN ISLAM

VI. TRANSAKSI YANG DILARANG DALAM ISLAM
Islam telah memberikan sebuah solusi dalam bidang keuangan yang
merupakan bagian dari bidang ekonomi yang mampu menyelesaikan krisis
keuangan global. Dalam bertransaksi, Islam telah mengatur mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah karena adanya tiga faktor. Faktor pertama adalah haram zatnya (haram li-dzatihi), kedua adalah selain zatnya (haram li ghairihi), dan ketiga adalah tidak sah (lengkap) akadnya.

Larangan karena haram zatnya mengarah kepada dilarangnya objek-objek
yang ditransaksikan. Sebagai contoh minuman keras, babi, bangkai, dan darah. Untuk transaksi terlarang kerena selain zatnya dikarenakan melanggar prinsip AnTaradin Minkum, dimana ada pihak yang ditipu (tadlis) karena ada informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (Assymetric information). Tadlis bisa dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. Kemudian ada transaksi yang melanggar prinsip La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun seperti taghrir atau gharar, dimana transaksi ini penuh ketidakpastian.

Kemudian ada transaksi dengan merekayasa pasar dalam supply (ikhtikar), dan dalam demand (Bai’ Najasy). Kemudian ada maysir (perjudian) dimana salah satu pihak menanggung beban pihak yang lain. Ada transaksi risywah atau suap menyuap yang dalam transaksi ini, seseorang memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya secara sukarela dari kedua belah pihak.

Yang terakhir dalam kategori ini adalah transaksi yang mengandung riba.
Ada riba fadl, yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawa-an bi sawain) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin) dan riba ini mengandung gharar didalamnya. Dalam perbankan dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan cara tunai (spot).
Ada riba nasi’ah atau duyun yang timbul akibat utang piutang yang tidak
memenuhi kriteria dimana untung muncul bersama resiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi dhaman). Riba saat ini dikenal dengan istilah bunga yang banyak ditemui dalam transaksi perbankan konvensional seperti bunga kredit, tabungan, deposito, giro dan lain-lain. Padalah setiap investasi terdapat ketidakpastian return baik positif, negatif maupun nol.

Namun dalam konvensional, ketidakpastian dikonversi menjadi sebuah

kepastian. Riba yang terakhir adalah riba jahiliyah dimana utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang ditetapkan.8 Dalam perbankan konvensional banyak ditemui dalam bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh. Dengan melihat riba diatas, riba dapat dikelompokkan agar lebih mudah dipahami.

Faktor yang pertama dari transaksi yang tidak sah atau lengkap akadnya
adalah transaksi yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang menjadi
cakupanny adalah pelaku, objek, dan ijab-kabul. Dan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun dengan tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan mencegah berlakunya rukun.
Yang kedua adalah ta’alluq, bila dihadapkan pada dua akad yang
dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Ketiga adalah two in one dimana transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi gharar akad mana yang harus digunakan. Two in one terjadi bila objek, pelaku, dan jangka waktu sama.
VII. TRANSAKSI YANG DIPERBOLEHKAN DALAM ISLAM
Setelah itu, kita pun perlu mengetahui transaksi yang diperbolehkan dalam
Islam dalam membentuk sistem keuangan Islam. Dalam fiqih muamalah, akad
dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu akad tabarru’ dan tijarah. Akad
tabarru’ adalah perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (non profit
transaction). Transaksi ini bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka
kebaikan.

Akad Tabarru’ terdiri dari meminjamkan harta, jasa, dan memberikan
sesuatu. Akad qard, rahn, dan hiwalah adalah akad yang termasuk dalam
meminjamkan harta. Akad qard berupa pinjaman tanpa syarat, selain
mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Sementara akad rahn mensyaratkan jaminan kepada peminjam dalam bentuk atau jumlah tertentu. Dan akad hiwalah adalah akad pengambilalihan hutang atau piutang.
Sedangkan untuk meminjamkan jasa, akad-akad yang termasuk adalah
akad wakalah, wadi’ah, dan kafalah. Akad wakalah berarti meminjamkan ”diri”
untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain atas permintaannya. Bila kita
menjadi wakil seseorang untuk menyediakan jasa custody (penitipan,
pemeliharaan), maka akad ini menjadi wadi’ah. Dan kafalah adalah wakalah
bersyarat, sesuatu dilakukan seletah terpenuhinya kondisi tertentu.
Yang termasuk kelompok terakhir -memberikan sesuatu- adalah hibah,
waqf, shadaqah, dan hadiah. Hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Akad waqf adalah pemberian sesuatu untuk kepentingan umum dan agama. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru’ sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil.

Bahkan kenyataannya, akad tabarru’ sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru’ dapat digunakan untuk menjembatani akad-akad tijarah.
Berikutnya adalah akad tijarah yang bertujuan untuk mencari keuntungan
karena bersifat komersil. Akad tijrah terbagi menjadi dua macam, yang pertama adalah natural uncertainty contracts, dan yang kedua adalah natural certainty contracts. Natural uncertainty contracts tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Tingkat pengembaliannya bisa positif, negatif, maupun nol. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi mencampurkan asetnya yang kemudian resiko ditanggung bersama. Transaksi dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudharabah, muwafadhah, dan lainlain.

Berikutnya, natural certainty contracts, akad yang memberikan kepastian
pembayaran dari segi jumlah dan waktu. Pihak-pihak yang bertransaksi dalam
akad ini tidak mencampurkan asetnya, masing-masing pihak berdiri sendiri.
Transaksi dalam kelompok ini adalah murabahah, salam, istishna, ijarah, dan
lain-lain.

Akad musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerjasama untuk
meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama-sama. Akad mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (shahibul al-maal) mempercayakan modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Kemudian muwafadhah adalah akad dimana para pihak mencampurkan modal dalam jumlah yang sama.
Dalam certainty contracts, murabahah adalah akad jual beli dimana
penjual menyatakan kepada pembeli keuntungan yang diambilnya. Akad salam adalah akad jual beli dimana barangnya belum ada, namun pembayarannya dilakukan secara tunai. Selanjutnya, istishna adalah akad salam dengan pembayaran secara bertahap. Terakhir adalah ijarah yang dilandasi adanya perpindahan manfaat dengan jasa sebagai objek transaksinya.

 

DAMPAK SISTEM KAPITALISME

VIII. DAMPAK RIBA TERHADAP KEMISKINAN
Salah satu parameter dari kesejahteraan Indonesia, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) telah terbebani bunga secara berkelanjutan. Hal ini akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Sebagai contoh, APBN
membayar bunga SBI sampai dengan 2002 sebesar 17% dari Rp. 500 triliyun atau sama dengan Rp. 85 triliyun. Selain SBI, APBN harus membayar bunga obligasi Rp. 60,1 triliyun. Dalam kasus ini, APBN mengalami defisit anggaran Rp.54 trilitun untuk tahun 2002, dan Rp.45 triliyun untuk tahun 200311
Sehingga pemerintah terpaksa berhutang ke IMF yang berdampak hutang
negara semakin besar mencapai Rp.2000 triliyun. Jika negara mampu membayar Rp 2 triliyun setahun, maka hutang negara baru lunas 1000 Tahun. Kemudian langkah lainnya adalah menaikkan BBM, listrik, telephone, dan menjual aset negara. Tentunya langkah ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, dimana fasilitas rakyat yang biayanya diperoleh dari rakyat, seharusnya tidak membebani rakyatnya sendiri. Hal ini akan semakin mendzalimi, dan menyengsarakan rakyat secara signifikan.

Dalam pandangan lain, pengharamkan riba dalam ekonomi, setidaknya disebabkan oleh beberapa hal,12 Pertama, sistim ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana memperoleh keuntungan atau tidak. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bankrut seperti sudah jatuh ditimpa tangga, dan ini sangat tidak adil. Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama
ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh peminjam terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka peroleh.

Padahal penyimpan uang di bank-bank umumnya terdiri dari rakyat
menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para
konglomerat dari hasil pinjamannya tidaklah setimpal bagi pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah.
Ketiga, sistim ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin
tingginya bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan
masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar akibat tingginya tingkat bunga.
Terakhir, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para
pengusaha yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi lagi. Melambungnya harga akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistim ekonomi ribawi ini akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi ini tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistim ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas.

IX. DAMPAK RIBA TERHADAP MONETER
Ekonomi kapitalisme secara nyata menghalalkan bunga dan praktek
spekulasi yang merupakan riba. Jadi dapat dipastikan bahwa sistem moneter
kapitalisme sangat rawan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis di
berbagai negara. Kegiatan spekulasi telah mendominasi transaksi keuangan dunia karena motif masyarakat cenderung untuk kegiatan spekulasi yang jelas-jelas tidak produktif. Selama kegiatan spekulasi ini tidak dikurangi, kestabilan ekonomi tetap tidak akan terjamin. Katakanlah kita mampu melakukan recover dengan mengikuti segala petunjuk yang diarahkan oleh IMF, namun pada suatu saat krisis akan terulang kembali.

Sepanjang pinjaman dapat digunakan untuk membiayai kegiatan spekulasi
seperti investasi pada derivative instrument, dan mengambil keuntungan di pasar valas, keuangan, komoditi dan saham, maka krisis akan terjadi terus-menerus.
Dominannya kegiatan spekulasi tersebut, maka terjadilah ketidakseimbangan

ketidakseimbangan tersebut, terlihat dari data peredaran uang dimuka bumi ini setiap hari mencapai 3,4 triliun USD sampai 4 triliun USD atau sekitar lebih 1000 tirliun USD, sementrara arus barang dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 triliunantara sektor moneter dan sektor riil. Sekedar ilustrasi dari fenomena USD. Jadi, arus uang lebih cepat dibandingkan dengan arus barang (Kompas, 19 September 2007)

Dengan demikian, hampir seluruh dana tersebut (99%) beredar secara
maya, dalam transaksi non sektor riil, seperti peredaran uang di pasar modal dan pasar uang dunia secara spekulatif. Inilah ketidakseimbangan antara arus uang dan barang yang dihindari ekonomi syariah, dikategorikan sebagai riba.
Spekulasi mata uang yang bisa mengganggu ekonomi dunia, umumnya
dilakukan dipasar–pasar uang. Nilai mata uang negara lain, bisa saja tiba-tiba
menguat atau sebaliknya. Bagi spekulan yang penting adalah mata uang selalu
berfluktuasi. Tidak jarang mereka melakukan rekayasa untuk menciptakan
fluktuasi. Para spekulan meraup keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Semakin besar selisihnya, makin menarik bagi para spekulan untuk bermain.

X. DAMPAK RIBA TERHADAP KESENJANGAN SOSIAL
Berbagai macam alasan bisa diajukan mengapa misalokasi tersebut terjadi,
namun menurut Umer Chapra14 (1996) penyebab utamanya adalah bunga. Islam
melarang penggunaan bunga dalam bertransaksi karena alokasi money supply
untuk berbagai komponen money demand merupakan penyebab utama terjadinya
misalokasi dana. Maka perlu dianalisa bagaimana bunga berpengaruh terhadap
pencapaian tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi
yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan dan
stabilitas ekonomi.
Tak bisa dibantah bahwa bunga merupakan faktor yang sangat
menentukan akan ketidakstabilan ekonomi dunia saat ini. Menurut Friedman
(1982) sebagaimana yang dikutip Umer Chapra15 “attributed the unprecedentedly
erratic behavior of the US economy to the behavior of interest rates”. Tingginya
volatilitas dari interest rate mengakibatkan tingginya tingkat ketidakpastian dalam
financial market sehingga investor tidak berani untuk berinvestasi jangka panjang.
Akibatnya borrower maupun lender lebih mempertimbangkan pinjaman dan
investsi jangka pendek yang pada gilirannya membuat investasi-investasi jangka
pendek yang berbau spekulasi lebih manarik, sehingga masyarakat lebih senang
mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi, saham dan valuta asing.
Keadaan tersebut membuat pasar-pasar tersebut semakin aktif dan menyebabkan
ketidakstabilan ekonomi dunia.
Akibat dari penjelasan diatas, investasi jangka panjang di sektor riil akan
semakin menurun. Sehingga jumlah produksi pun akan menurun dan menurunkan
kebutuhan tenaga kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan tingkat
pengangguran. Inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial semakin tinggi.
Dimana yang memakan riba akan semakin kaya dengan uang hasil riba. Dan yang
menanggung beban, dalam hal ini rakyat, akan semakin terpuruk.

 

 

SISTEM KEUANGAN ISLAM

XI. KONSEP PRODUKSI, DISTRIBUSI, KONSUMSI DALAM EKONOMI
Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk bagian dari ibadah dan menjadi
tugas manusia di muka Bumi. Hal ini telah dijelaskan dalam QS Al-Mulk: 15
“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di
segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-Nya…”. Kemudian kerja
merupakan unsur produksi terpenting, dengannya Bumi diolah dan dikeluarkan
segala kebaikan dan kemanfaatan hidup. Pernyataan ini ditegaskan dalam QS
Fathir: 39 “Dia-lah yang menjadikan kamu sekalian khalifah di muka bumi …”.
Islam pun mengatur bahwa produksi dalam batas-batas yang halal dalam
“… dan barangsiapa yang melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah
orang-orang yang zalim.” (QS Al Baqarah: 229). Dan memelihara lingkungan
dan sumber daya alam dihauskan dalam Islam “… dan janganlah kalian membuat
kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik …” (QS Al A’raaf: 56).
Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan individu
dan merealisasikan kemadirian ummat.16 Dalam tataran individu, terpenuhi
kecukupan secara sempurna berdasarkan kelayakan keadaan sesuai zaman dan
lingkungannya. Dan dalam tingkatan ummat, terpenuhinya kemampuan, keahlian
dan prasarana bisa melaksanakan urusan agama dan dunia-nya. Untuk faktor
produksi dalam Islam, financial capital dan physical capital dibedakan. Dalam
financial capital bunga dilarang. Dan pasar faktor untuk financial capital dalam Islam adalah sektor riil.
Masalah distribusi, Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat.
Rasulullah SAW mengawasi pasar dari waktu ke waktu dengan memberi nasihat,
peringatan, dan pelajaran. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mempekerjakan Sa’id
bin Sa’id ibnul ‘Ash bin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar
Mekkah. Kemudian, Khalifah Umar bin Khaththab mempekerjakan Abdullah bin
‘Utbah untuk mengawasi dan memantau pasar. Kadangkala Khalifah Umar bin
Khaththab mempekerjakan Asyifa’ binti Abdullah al-Qurasyiyah al-’Adawiyah
untuk mengurus sesuatu tentang pasar.
Dalam sejarah Islam, peran pemerintah dalam mengawasi pasar diwakili
institusi Al-Hisbah, yang dalam peran pengawasan transaksi pasar, Al-Hisbah
memiliki fungsi pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar,
pengawasan terhadap perindustrian, jasa, perdagangan, perencanaan dan
pengawasan kota dan pasar, dan terakhir pengawasan terhadap keseluruhan pasar.
Sehingga distribusi pasar akan selalu dijamin distribusinya secara merata.
Dalam ekonomi konvensional, konsumsi ditentukan oleh keinginan (want)
dan keinginan ditentukan oleh utility yang merupakan nilai barang atau jasa yang
memuaskan keinginan manusia. Kepuasan ditentukan secara subyektif oleh
masing-masing individu. Dalam ekonomi Islam, konsumsi ditentukan oleh
kebutuhan (need), kebutuhan ditentukan oleh Maslahah. Maslahah adalah nilai
barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan hidup umat manusia.

Menurut Al-Shatibi, terdapat lima elemen dasar kehidupan yaitu
Keimanan (al-dien), Jiwa (al-nafs), Akal/ Intelektualitas (al-’aql), Keturunan (alnasl),
dan Kekayaan (al-mal). Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan
atau kualitas untuk mempromosikan lima elemen dasar kehidupan disebut
memiliki maslahah bagi umat manusia.
Maslahah terdiri dari maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah bersifat
subyektif dalam arti masing-masing individu yang menentukan apakah sebuah
barang/jasa memiliki maslahah untuknya. Namun kriteria maslahah ditentukan
secara obyektif oleh syariah. Sedangkan utility tidak memiliki kriteria yang jelas,
sepenuhnya subyektif.
Maslahah individu akan konsisten dengan maslahah masyarakat, berbeda
dengan utility individu yang seringkali konflik dengan utility masyarakat. Konsep
maslahah mendasari seluruh aktivitas ekonomi, tidak hanya konsumsi namun juga
produksi dan perdagangan. Utility hanya tujuan konsumsi, sedangkan tujuan
produksi adalah laba.
Membandingkan utility antar individu tidak mungkin karena sifatnya
subyektif. Namun perbandingan maslahah bisa dilakukan, setidaknya
perbandingan dalam tingkatan maslahah yang berbeda.
Penerapan ekonomi Islam tanpa diikuti pelaksanaan nilai-nilai (etika)
Islam hanya akan memberikan manfaat (maslahah duniawi). Keberadaan barakah
akan memperpanjang rentang (span) preferensi konsumen terhadap suatu
barang/jasa. Konsumen yang merasakan adanya maslahah akan rela melakukan
sesuatu kegiatan meskipun manfaat kegiatan tersebut bagi dirinya sudah tidak ada
lagi.
Teori perilaku konsumen dalam Islam menganalisis empat tingkatan
pilihan konsumsi. Tingkatan pertama adalah seberapa besar konsumsi untuk
kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tingkatan kedua adalah kebutuhan dunia,
berapa yang dikonsumsi sekarang dan berapa untuk masa depan. Tingkatan ketiga
adalah penetuan prioritas kebutuhan sekarang, ditentukan prioritasnya. Dalam
Islam, prioritas ini dibagi menjadi pemenuhan 5 kebutuhan pokok (dharuriyyat),
kemudian yang melengkapinya (hajiyyat) dan yang memperbaikinya (tahsiniyat).
Tingkatan pilihan keempat, pilihan di masing-masing kelompok. Sementara
ekonomi konvensional hanya membahas pilihan tingkat kedua dan keempat saja,
dan mengabaikan pilihan tingkat pertama dan ketiga. Alat analisis konvensional,
hanya dapat diterapkan untuk tingkatan pilihan keempat saja.
XII. KONSEP MATA UANG DAN MONETER
Pembahsan dalam topik ini membawa kita kepada permasalahan apakah
uang fiducier dapat diterima dalam perekonomian Islam yang bebas bunga, dan
apakah mungkin untuk mengelola permintaan dan penawaran uang tersebut tanpa
adanya bunga sebagai sebuah mekanisme yang mengatur.
Secara prinsip, uang fiducier dikenal sebelum akhir abad ke-17 oleh
Khalifah Umar bin Khatab dan kemudian oleh sejumlah fuqaha terkemuka, Imam
Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan Ibnu Taymiyyah, bahkan ketika full-bodied
Keuangan Islam sebagai solusi bagi krisis keuangan global – Rhesa Yogaswara
13
money merupakan kezaliman pada waktu itu.17 Ini seharusnya membuat lebih
mudah bagi para fuqaha di zaman modern untuk menerima uang fiducier.
Meskipun demikian, terdapat ketidaksetujuan dari beberapa fuqaha di beberapa
negara. Tetapi, keputusan yang mendekati Ijma, diresmikan pada tahun 1980-an
dengan keputusan komite fiqh yang didirikan secara internasional oleh Rabithah
Alam Islami tahun 1982 dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan
Oktober 1986.18
Hal ini membawa kepada dua pertanyaan yang berkaitan, mengenai siapa
yang mungkin mengeluarkan uang fiducier dan bagaimana stabilitas nilainya
dapat dicapai tanpaadanya bunga dan instrumen keuangan yang terkait dari
tingkat diskonto dan operasi pasar terbuka. Berkenaan dengan pertanyaan
pertama, para fuqaha secara aklamasi telah menekankan bawa hanya otoritas yang
berkuasa yang dapat mengeluarkan uang dan bahwa ia harus mengambil langkah
yang diperlukan untuk menjamin bahwa nilainya tetap stabil sehingga uang
tersebut secara efisien dapat melakukan fungsinya sebagai ukuran nilai, alat tukar
dan alat penyimpan daya beli.19
Sistem moneter pada masa awal Islam adalah sistem uang emas dan perak
(Dinar dan Dirham) yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominal
dikarenakan Dinar dan Dirham memiliki nilai yang stabil sehingga perputaran
uang tidak terganggu. Alat pembayaran kredit digunakan secara luas, dimana
perdagangan adalah dasar perekonomian Arab sebelum Islam. Pedagang sudah
sangat umum menggunakan surat wesel, cek, dan surat utang dalam transaksi
bisnisnya. Dalam Islam sistem devisa bersifat bebas dimana dinar dan dirham
bebas diimpor dan diekspor.
Pendayagunaan dinar-dirham secara fantastik praktis akan mengurangi
ketergantungan tunggal terhadap dolar AS. Makna reflektifnya, akan semakin
kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni
dolar dan para fund manager-yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara
destruktif untuk kepentingannya sendiri. Kian mengecilnya ketergantungan
terhadap dolar AS-dengan demikian-akan berkorelasi konstruktif terhadap upaya
stabilisasi ekonomi makro dan mikro.20
Uang yang mengambil bentuk komoditas dengan nilai intrinsik disebut
uang komoditas (commodity money). Sistem dimana perekonomian
mengggunakan uang emas atau uang kertas yang dapat ditukar dengan emas,
disebut sistem standar emas (gold standard). Sedangkan uang yang tidak
memiliki nilai intrinsik disebut uang fiat (fiat money). Dalam sistem uang fiat,
uang semata-mata bernilai karena ketetapan pemerintah. Secara umum, standar moneter domestik dan internasional terbagi ke dalam standar logam (metallic standard) dan standar kertas (paper standard).
Permintaan uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan tidak
riil dilarang dalam Islam. Kanz (penimbunan uang) dilarang sehingga spekulasi
diminimalisir. Ikhtikar (penimbunan barang) dan talaqqi rukban (mencegat
kafilah dagang sebelum masuk pasar) juga terlarang. Penawaran uang (money
supply) bersifat elastis terhadap pendapatan karena tidak ada hambatan
perdagangan. Sehingga uang diimpor dalam jumlah yang hanya cukup untuk
memenuhi keperluan domestik.
Untuk mendorong percepatan uang beredar, kelebihan likuiditas tidak
boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan riba. Islam mendorong qard
al-hasan, sedekah, dan kerjasama bisnis (syirkah atau mudharabah), serta
menghapus monopoli dan distorsi pasar lainnya sehingga meningkatkan efisiensi
ekonomi dan memperbaiki distribusi pendapatan. Hal ini akan meningkatkan
permintaan terhadap uang.
Islam mendorong social welfare contracts seperti qard al-hasan, dan
waqaf. Islam memiliki institusi zakat yang menjamin setiap penduduk
memperoleh tingkat kehidupan minimum. Dengan demikian, partisipasi
entrepreneurial resources meningkat.
Dan faktor kemerataan distribusi lainnya adalah dengan adanya sistem
musyarakah (partnership) yang mendistribusikan entrepreneurial risk sehingga
semakin banyak potensi wirausaha yang terserap dan meningkatkan output
perekonomian melalui spesialisasi.
Koordinasi kebijakan Fiskal-Moneter menurut Islam dilakukan dengan
meningkatkan kemampuan produksi dan produktivitas tenaga kerja melalui
mudharabah, muzara’ah dan musaqat sehingga meningkatkan penawaran
agregat. Dengan Islam, ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru tidak
dianjurkan untuk dilakukan.
Islam mengembangkan peluang investasi yang sesuai dengan syariah.
Pengembangan kegiatan ekonomi riil melalui kontrak-kontrak intermediasi akan
mampu memobilisasi dan meningkatkan utilisasi tabungan.
XIII. KONSEP ZAKAT DALAM KEUANGAN PUBLIK
Pemerintahan Islam tak hanya harus memberikan pelayanan kepada
masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintahan modern, tetapi juga
memainkan peran yang efektif, sesuai dengan karakteristik Islam, dalam
pembangunan moral dan spiritual masyarakat muslim. Pembiayaan publik Islam
yang paling banyak didiskusikan adalah mengenai zakat, yang bukan merupakan
pajak sesungguhnya dalam istilah umum.
Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya
dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi
tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat
dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri.
Zakat ini merupakan instrumen religius yang membantu individu dalam
masyarakat untuk menolong penduduk yang miskin dan melarat yang tidak
mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari
masyarakat Muslim. Zakat bukan merupakan pengganti skema pembiayaan
mandiri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan
jaminan sosial terhadap pengangguran, kecelakaan, usia tua maupun kesehatan,
melalui pengurangan gaji pekerja dan kontribusi orang yang memberikan
pekerjaan.
Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan
menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang
permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan
yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Selain itu, zakat dipergunakan untuk
menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik sebagai kredit yang bebas
bunga ataupun sebagai bantuan, untuk membuat mereka mampu membentuk
usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri21
Selain itu, zakat dapat digunakan sebagai alat countercyclical dengan tidak
membagikan seluruh hasilnya pada saat periode boom agar menyisakan surplus
yang bisa dipergunkan saat terjadi resesi.22 Namun hasil zakat tidak cukup besar
di tahun-tahun boom ekonomi sekalipun untuk memenuhi kebutuhan dari
penduduk miskin dan membuatnya mampu mandiri, pembentukan surplus
dibiarkan untuk kepentingan fiskal.23
Dengan adanya pemungutan zakat pada kekayaan yang menganggur dapat
mengurangi penimbunan emas dan perak serta meningkatkan investasi, yang akan
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintahan
Islam harus tetap menjaga dan memainkan peran penting dalam memberikan
kepastian dijalankannya nilai-nilai Islam dan dalam merestrukturisasi lingkungan
sosial-ekonomi agar dapat menjadi pendukung zakat yang efektif untuk
mewujudkan maqashid.

 

XIV. STRUKTUR SISTEM KEUANGAN ISLAM
Di zaman modern ini, sebuah struktur di dalam sistem keuangan Islam pun
agak berbeda dengan di zaman Rasulullah saw. Dimana struktur konvensional
yang ada disesuaikan agar tetap sesuai dengan aturan syariah. Berikut adalah
contoh struktur sistem keuangan konvensional di Malaysia.
Dan setelah aturan syariah diterapkan, maka struktur dari sistem keuangan
ini telah menjadi struktur sistem keuangn Islam. Berikut adalah gambar struktur dari sistem keuangan Islam.
Aturan syariah pun mengatur dan memberikan solusi akan kontrakkontrak
yang memfasilitasi eksekusi transaksi dan pembiayaan, yang dikenal

dengan nama intermediation contract. Definisi dari masing-masing kontrak tersebut telah dijelaskan dalam bagian ”Transaksi yang diperbolehkan dalam
Islam”. Berikut adalah flow chart dari intermediation contract.

Dengan memanfatkan intermediation contract di atas, sebuah institusi
keungan Islam akan dapat menerapkannya ke dalam sektor komersil, produk dan jasa investasi dan perbankan. Berikut adalah penggambaran bagaimana
intermediation contract dapat diimplementasikan dalam Bank Syariah.
XV. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA
Untuk mewujudkan sistem keuangan Islam ini, maka seluruh umat muslim
dituntut untuk turut memiliki andil dalam mewujudkan bahwa Islam adalah
sebuah solusi bagi manusia sebagai Khalifah Allah SWT dimuka bumi. Sehingga
dalam hal ini, dukungan pemerintah mutlak diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebuah lembaga independen yang mengawasi proses syariah.
Lembaga-lembaga pengawasan tersebut antara lain pertama, kekuasaan alhisbah
dimana Al-muhtsib (hakim hisbah) melakukan kontrol terhadap pasar,
timbangan, takaran, penipuan, serta memonitor berbagai pelanggaran. Kedua
kekuasaan peradilan (wilayah al-qadha) yang menyelesaikan semua perselisihan,
termasuk perselisihan ekonomi dan keuangan. Ketiga biro (diwan) yang
mengontrol dan mengaudit aliran harta di Baitulmal yang terkait dengan harta
zakat, harta negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. Keempat,
kekuasaan Mazhalim yang menangani pengaduan jika terdapat kezaliman
terhadap rakyat dalam segala kebijakan keuangan dari ekonomi.26
Tentunya dalam proses tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang
merupakan faktor menunjang bagi terlaksananya sistem syariah secara
menyeluruh. Dalam melakukan kegiatan usaha, kita masih mengacu kepada
tingkat suku bunga, seharusnya tingkat suku bunga ini dapat digantikan dengan
benchmark bagi pasar sekunder yang menggambarkan syariah.
Etika dan tata kelola perusahaan, manajemen resiko, serta standarisasi
akuntansi Islam, pun merupakan hal yang penting dalam rangka meningkatkan
kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis keuangan global telah terjadi saat ini, secara makro terdapat
beberapa hal yang melatarbelakanginya. Namun terdapat banyak asumsi yang
salah. Asumsi-asumsi tersebut antara lain pertama, meskipun tanpa persetujuan
bersama mengenai batasan moral pada pilihan konsumen, penguasa konsumen
akan membatasi kebutuhannya terhadap sumberdaya yang langka hanya karena
kepuasan. Kedua sistem kapitalisme mengasumsikan bahwa distribusi yang
merata akan pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi diasumsikan sudah ada.
Asumsi yang ketiga adalah kodisi persaingan pasar yang selalu dianggap
sempurna.
Selain kapitalisme, terdapat pula sistem sosialisme yang telah gagal, yang
memiliki asumsi yang tidak tepat. Asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi bahwa
manusia sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manager, dan
pegawai pemerintah, akan selalu dimotivasi untuk melakukan kemampuan
terbaiknya untuk kepentingan sosial tanpa memperdulikan kepentingan pribadi
mereka. Kedua adalah bahwa mesin negara akan berjalan oleh sekelompok orang
yang tidak memiliki alat untuk bekerja. Yang ketiga adalah asumsi bahwa seluruh

informasi tentang kecenderungan konsumen, biaya produksi dan keperluan harga
untuk mengambil banyak keputusan selalu tersedia. Dan terakhir adalah asumsi
bahwa subsidi akan menguntungkan si miskin.
Sementara dalam Islam, sistem harus seimbang antara kebutuhan material
dan dimensi spiritual dari kehidupan. Termasuk dalam dunia keuangan yang
merupakan bagian dari sebuah ekonomi secara makro, Islam pun mengatur halhal
yang seharusnya dihindari dan mengatur bagaimana seharusnya sistem
keuangan berperan dalam menjadikan sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi
bagi krisis ekonomi yang terjadi secara global saat ini. Hal ini telah diatur dalam
Al-Quran dan As-Sunnah.
Dalam bermuamalah, Islam telah mengatur transaksi apa yng dilarang dan
transaksi apa yang memang dianjurkan. Transaksi yang mengandung riba adalah
salah satu diantaranya. Riba telah banyak memberikan dampak buruk. Salah satu
dampaknya adalah dampak terhadap perekonomian. Riba dapat menurunkan
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketidakstabilan
moneter suatu negara, serta memperbesar kesenjangan sosial.
Solusi bagi permasalahan ini secara konsep dasar adalah suatu aturan
dalam Islam bahwa dalam bermuamalah kita menggunakan akad-akad yang
diperbolehkan seperti akad tabarru dan tijarah. Kemudian berkembang menjadi
sebuah solusi global. Seperti halnya konsep produksi, konsep distribusi, dan
konsep konsumsi yang sesuai syariah Islam akan berdampak terhadap
maksimalnya sebuah produksi, konsumsi tidak berlebihan, dan distribusi yang
merata.
Secara makro, Islam pun mengatur konsep mata uang, moneter, zakat
sebagai instrumen keuangan publik, struktur sistem keuangan Islam, serta faktor
penunjang lainnya. Indikator keberhasilan dari sistem keuangan Islam ini adalah
dengan terwujudnya stabilitas moneter, meningkatnya sektor riil yang berdampak
kepada berkurangnya pengangguran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan
mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga dari solusi ini, krisis keuangan global
yang terjadi saat ini InsyaAllah dapat diatasi dengan sistem keuangan Islam.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Yahya. Sistem Ekonomi Islam: Satu-satunya Harapan. Al-Wa’ie edisi 102
tahun IX, 1-28 Februari. Hizbut Tahrir Indonesia. Jakarta. 2009
Agustianto. Ekonomi Islam Solusi Krisis Financial, Paper. 2008
Agustianto. Dampak Riba di Indonesia. Presentation Slide in Bank Muamalat, Jakarta
2008.
Agustianto. Ushul Al-Quran, Presentation Slide in Paramadina University, Jakarta 2008
Al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Vol 2. 1969
Ali, Nuruddin Mhd. Krisis Keuangan Global dan Keuangan Syariah. Majalah Ekonomi
dan Bisnis Syariah Sharing. Edisi 23-Thn III-November 2008. Griya Cahya.
Jakarta. 2008
AlJunid, Syed Abdul Hamind. Islamic Financial Markets and Institutions. Presentation
Slide. International Center for Education in Islamic Finance. Malaysia. 2009
Chapra, M.Umer. Monetery Management in an Islamic Economy. Islamic Economic
Studies.
Chapra, M. Umer, The Need for a New Economic System, Journal of the Islamic
Economic Association, 1991.
Chapra, M.Umer. Toward A Just Monatery System, Edisi Indonesia, Menuju Moneter
yang Adil. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 1998.
Hayek, F. A. von. Individualism and Economic Order. Chicago. 1948
Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance. John Wiley dan
Sons (Asia) Pte Ltd. Singpore. 2007
Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004.
Kementrian Waqaf. Al-Mawsu ah al-Fiqhiyyah. Kuwait, Vol 20.
Saedq, A. M. Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective.
Journal of Islamic Economics, 1989.
Schuon, Frithjof. Understanding Islam, tr.D.D.Matheson. Allen & Unwin. London. 1963.
Szakolczai, Gyorgy. Limits to Redistribution: The Hungarian Experience, in D. Collard,
R. Lecomber and M. Slater, eds. Income Distribution: The Limits to
Redistribution. John Wright. Bristol. 1980.
Usmani, Justice Muhammad Taqi. The text of the Historic Judgement on Riba. The Other
Press. Kuala Lumpur. 2001
Wibisono, Yusuf, Teori Produksi, presentation slide in Parmadina University. 2008

Comments»

1. amalina - August 16, 2009

i wanna know what are modern effect of talqi ai- rukban???can u emil to me?

2. informationmedia - August 24, 2009

Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual-beli termasuk sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275. “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. Ayat ini sesuangguhnya masih bersifat umum. Karena tidak semua model transaksi jual-beli yang dihalalkan dalam syariah Islam. Sehingga ada beberapa hadits Nabi Muhammad Saw yang men-takhsish ayat tersebut. Ditemukan beberapa hadits Nabi yang menjelaskan transaksi jual-beli yang masuk dalam kategori dilarang untuk dipraktekkan.

Beberapa transaksi jual-beli yang dilarang dalam Islam, diantaranya adalah ba’i al-gharar (jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (jahalah)), ba’i al-ma’dum (transaksi jual-beli yang obyek barangnya tidak ada), ba’i an-najash (jual-beli yang ada unsur penipuan), talaqi rukban (transaksi jual-beli yang menciptakan tidak lengkapnya informasi di pasar, karena penjualnya dihadang di tengah jalan), transaksi jual-beli pada obyek barang yang diharamkan, dll.

Sebelum Islam datang, praktek ini umum dilakukan, yaitu suatu praktek bisnis yangterjadi saat serombongan kafilah pedagang mendekati kota. Satu atau beberapa pemilik modal akan menemui kafilah tersebut untuk membeli barang dagangannya. Dengan memanfaatkan
ketidaktahuan kafilah terhadap informasi harga pasar, pemilik modal tersebut memborong barang mereka semurah mungkin lalu menjualnya kembali di pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aktivitas ini dilarang oleh Rasulullah.

Karena penawaran dan permintaan pada awal periode Islam telah dijelaskan, kita dapat menyelidiki bagaimana nilai uang dan stabilitasnya ditentukan. Ketika penduduk Arab memeluk agama Islam, jumlah populasi kaum muslimin berkembang dengan pesat. Sementara itu, *ghanaim* (harta rampasan perang) yang diperoleh dari berbagai peperangan dibagikan kepada seluruh muslim sehingga standar hidup dan pendapatan mereka meningkat. Di atas semua itu, Nabi Muhammad saw melalui kebijakan khususnya berusaha meningkatkan kemampuan produksi dan ketenagakerjaan kaum muslimin seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Keseluruhan faktor ini meningkatkan
permintaan transaksi terhadap uang. Meskipun demikian, penawaran uang tetap elastis. Hal ini dikarenakan tidak adanya hambatan terhadap impor ketika permintaan naik. Di lain pihak, ketika penawaran naik, *excess supply*(penawaran berlebih) akan diubah menjadi ornamen emas dan perak. Akibatnya, tidak ada penawaran atau permintaan berlebih dan pasar akan tetap berada pada keseimbangan (*equilibrium*). Oleh karena itu, nilai uang akan selalu stabil.

Hal yang dapat menyebabkan fluktuasi pada nilai uang dalam jangka pendek adalah aktivitas-aktivitas yang dilarang dan dinyatakan ilegal oleh Pembuat syariat (seperti *kanz* dan *talaqi ar-rukban*). Mengubah uang menjadi aset lain, terutama instrumen finansial juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada pasar uang. Transaksi ini dapat menimbulkan pengaruh, pertama, bila dilakukan dalam volume besar. dan kedua, adanya pasar aset finansial yang aktif. Sepanjang pengamatan kami, tidak ada pasar semacam ini pada awal periode Islam.

Sebabnya, pertama, volume kredit bila dibandingkan dengan uang tunai (*cash*) relatif tidak signifikan. Kedua, penggunaan jenis
instrumen finansial dalam bentuk konsep atau nota perjanjian utang dan dengan potongan harga, juga relatif tidak signifikan bila dibandingkan dengan volume penggunaan dinar dan dirham dalam peredaran uang. Dengan demikian dapat dikatakan, pembelian dan penjualan instrumen perjanjian bukanlah transaksi yang umum pada waktu itu. Bukti-bukti sejarah mengindikasikan transaksi ini kurang populer bahkan sebelum Islam datang. Akibatnya, pasar uang berada dalam keseimbangan (*equilibrium*) pada jangka panjang dan nilai uang tetap stabil.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: