jump to navigation

Kebutuhan terhadap Sistem Ekonomi Baru April 15, 2009

Posted by informationmedia in Economics.
Tags: , , , , , , , , , ,
trackback

Kebutuhan terhadap Sistem Ekonomi

Baru

Oleh:

Rhesa Yogaswara, S.Si

PENDAHULUAN

Kebahagian manusia telah menjadi tujuan dari semua kelompok. Dan terdapat

perbedaan mengenai faktor-faktor kebahagiaan dan bagaimana mewujudkannya.

Meskipun materi bukan satu-satunya faktor, pandangan sekuler di dunia hari ini

menganggap pencapaian materi termasuk hal penting. Dapat dirasakan bahwa

kebahagiaan dapat diperoleh jika tujuan materi dapat diwujudkan. Termasuk penurunan

kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, tingkat pengangguran rendah,

distribusi pendapatan, kekayaan dan pertumbuhan stabil yang merata.

Tidak ada negara di dunia ini yang tanpa mempertimbangkan kaya maupun

miskin telah dapat mewujudkan tujuan materinya. Kegagalan disebabkan karena tidak

seimbangnya makroekonomi dan ketidakstabilannya. Di Negara-negara berkembang

sedang mengalami kesulitan hutang luar negeri, yang mana mengancam tidak hanya

pengembangan masa depannya tetapi juga kesehatan sistem keuangan internasional.

Sebagai tambahan, praktis seluruh negara sedang mengalami polusi lingkungan yang

mebahayakan bumi ini. Dan juga terdapat masalah kejahatan, konlifk, dan juga

ketegangan.

Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan materi tidak bisa karena sumber daya

lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Sumber daya hanya tersedia pada beberapa hal saja.

Secara umum kita semua setuju bahwa sumber daya yang ada digunakan secara effisien

dan jujur mungkin akan dapat mewujudkan tujuan materi dan meminimalisir

ketiakstabilan dan ketidakseimbangan. Tetapi hal ini membawa kita untuk fokus pada

masalah yang sulit yang berhubungan dengan keefisienan, kejujuran dan cara untuk

mewujudkan ini. Efisiensi dan keadilan dalam alokasi dan pendistribusian sumber daya

yang langka telah menjadi pokok utama dalam sebuah ekonomi. Ekonomi sudah bisa

dikatakan jika pengefisiensiannya optimum, jika sudah menggunakan potensi yang ada

baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Dan bisa dikatakan keadilannya

sudah optimum jika barang dan jasa yang dihasilkan didistribusikan kepada seluruh

individu dengan cukup memuaskan. Ketidakmerataan akan pendapatan dan kekayaan menggambarkan nilai sosial tanpa pengaruh buruk dari motivasi bekerja, menabung dan

berinvestasi. Efisiensi dan keadilan dalam hal ini belum bisa direalisasikan di negaranegara

industri yang kaya, baik kapitalis maupun sosialis.

METODOLOGI

Ada tiga pertanyaan dasar mengenai ekonomi, yaitu “APA”, BAGAIMANA” dan

“UNTUK SIAPA”. Jawaban untuk pertanyaan ini tidak hanya pada alokasi sumberdaya,

tetapi juga distribusi antar individu dalam mengkonsumsi, menabung dan berinvestasi.

Sehingga untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, sebuah sistem ekonomi perlu

strategi yang terdiri dari tiga unsur yang sangat diperlukan:

1. Filter mekanisme

Filter mekanisme harus mengatur tuntutan terhadap sumber daya yang ada

tidak hanya keseimbangan antara permintan dan penawaran, tetapi juga alokasi

dan distribusi yang diperlukan.

2. Sistem motivasi

Sistem ini harus mampu membujuk seluruh individu untuk memberikan

performa yang terbaik dan menggunakan sumber daya yang sesuai dengan filter

mekanisme yang hanya tidak pada kepentingan pribadi tetapi juga kesejahteraan

sosial.

3. Restrukturisasi sosial ekonomi

Restrukturisasi sosial ekonomi seharusnya memungkinkan perpindahan

cepat sumber daya dari pengguna yang satu ke yang lain sampai tercipta kondisi

yang paling efisien dan keadilan pengalokasian dan pendistribusian tercipta

dengan baik.

Pengembangan dari strategi efektif berdasarkan tiga unsur ini tidak

memungkinkan tanpa penekanan pada pandangan umum dimana menurut Arthur

Lovejoy, sifat dasar manusia itu tergambar pada hampir disetiap subyek. Perbedaan ini

mengarah kepada perbedaan dalam kesimpulan tentang arti dan tujuan hidup manusia,

asal kepemilikan dan tujuan sumber daya, hubungan manusia dengan manusia dengan

lingkungan sekitar, dan kriteria efisiensi dan keadilan. Kecuali kalau pandangan umum

dari sebuah sistem konsisten dengan tujuan.

 

 

PEMBAHASAN

Saat ini terdapat dua sistem yang tetap ada di dunia ini, yaitu sistem pasar dan

juga sosialisme. Kedua sistem tersebut memiliki pandangan umum yang biasa tetapi

dengan strategi yang berbeda. Banyak negara yang mengikuti sistem-sistem ini telah

gagal pada setiap tingkatnya dalam mewujudkan tujuan materinya. Maka dari itu, sistem

yang ada dengan kebutuhuannya masing-masing, menurut Burtt “untuk memikirkan

kembali filosofi manusia yang benar”, tidak dapat menyediakan sebuah model yang dapat

diikuti oleh negara muslim atau negara berkembang lainnya, yang berharap

merealisasikan tujuannya dengan sumber daya yang secara relatif lebih sedikit dan

membutuhkan waktu satu dekade untuk mencapai negara-negara yang menggunakan

sistem ini.

1. Sistem Pasar

Sistem pasar digunakan untuk memperbaiki sistem kapitalis yang mana sistem

kapitalis adalah sebuah kombinasi dari dasar perwujudan dalam laissez-faire kapitalisme

dan welfare-state. Sistem ini bergantung pada mekanisme pasar untuk pengalokasian dan

pendistribusian dari sumberdaya, tetapi sistem ini menentukan peran penting kepada

sebuah keadaan untuk memperbaiki alokasi yang efisien dan meminimalisasi distribusi

yang tidak adil. Akan tetapi sedapat mungkin perbedaan pandangan pada setiap tingkat

pada setiap keadaan seharusnya ditangani di pasar.

Perbedaan ini telah memiliki kecenderungan menurun di tahun 1080an ketika

kekurangan fiskal telah membuat kekecewaan pada peran pemerintah yang besar. Usaha

besar dilakukan oleh para intelektual dan para politik untuk meliberalisasi sedekat

mungkin dengan model klasik dengan campur tangan pemerintah yang minim.

Dalam perspektif zeitgeist yang berlaku, sistem pasar dibedakan penekanannya

pada:

1. Kebebasan individu tanpa batas dalam mengejar kepentingan materi pribadi

untuk mendapatkan dan mengatur harta kekayaan pribadi.

 

 

2. Mempercepat, memperluas kekayaan dan memaksimumkan produksi dalam

mencapai kepuasan yang sesuai dengan pilihan individu.

 

3. Peran utama bagi kekuatan pasar dalam pengalokasian dan pendistribusian

sumber daya dengan sedikit peran dari intervensi pemerintah.

Materialisme menghasilkan logika rasional untuk mengejar kekayaan dan

kesenangan dan memperkuat konsep rasional “economic man” dimana konsumsi adalah

tujuan yang paling utama bagi “economic man”.

Pengejaran kepentingan pribadi bagaimanapun memiliki kekurangan dalam aspek

sosial dan agama.Hal ini sudah dilakukan oleh Adam Smith dengan menunjukan bahwa

setiap orang mengejar kepentingan pribadi, maka kekuatan pasar akan dikendalikan oleh

kompetisi, oleh karena itu akan terbentuk keharmonisan antara kepentingan pribadi dan

kepentingan masyarakat.

 

Preferensi dari kepentingan pribadi, pemaksimalkan kepuasan konsumen

direfleksikan di pasar melalui permintaan atau keinginan untuk membayar harga pasar.

Produsen merespon secara pasif dengan menurunkan biaya sehingga membantu

memaksimalkan profit. Interaksi ini menggambarkan harga pasar barang dan jasa.

Harga ini tidak berat sebelah. Hal ini juga menentukan pendapatan yang diperoleh

setiap faktor produksi dalam kontribusinya sampai menghasilkan output dan pendapatan.

Pada titik keseimbangan, kepuasan konsumen maksimal, biaya penawaran minimum, dan

faktor pendapatan (termasuk upah dan keuntungan) adalah maksimum.

Kesimpulan dalam sistem pasar ini menggambarkan tidak hanya efisien dalam

menggunakan sumber daya, tetapi juga distribusi pendapatan yang adil secara rasional

dan tidak berat sebelah. Hal tersebut secara otomatis memberikan keharmonisan antara

kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

 

Setiap kompetisi seimbang disebut juga sebagai Pareto optimum. Pada kondisi ini

tidak mungkin membuat seseorang lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih

buruk. Jadi konsep efisiensi dan keadilan yang digambarkan disini tidak ada

hubungannya dengan tujuan untuk menghilangkan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan

dan mengurangi ketidakadilan pendapatan dan kekayaan.

Kompetisi sempurna dalam pasar bebas akan mempertahankan kepentingan

pribadi dalam batas-batas tertentu, meminimalisasi biaya, harga dan memastikan efisiensi

secara maksimal dan kesehatan sistem. Konsekuensinya tidak memerlukan intervensi

pemerintah.

Kapitalisme membawa kesuksesan di banyak negara. Tingkat pertumbuhan

ekonomi meningkat dan terjadi peningkatan kekayaan, tetapi belum pernah terjadi

kemakmuran. Hal tersebut menjadi tidak mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dan

memenuhi kebutuhan individu. Ketidakadilan pendapatan dan kekayaan juga meningkat.

Sebagai tambahan, ketidakstabilan ekonomi dan pengangguran telah memperburuk

kesengsaraan si miskin.

Alasan dibalik kegagalan ini adalah karena konflik antara tujuan dengan

pandangan umum dan strateginya. Tujuanannya adalah berdasarkan pada moral, tetapi

pandangan umum dan strateginya adalah social. Dinyatakan bahwa keharmonisan antara

kepentingan pribadi dan masyarakat terjadi atas beberapa asumsi tentang latar belakang

kondisi yang ternyata terbukti tidak tepat:

1. Meskipun tanpa persetujuan bersama mengenai batasan moral pada pilihan

konsumen, penguasa konsumen akan membatasi kebutuhannya terhadap

sumberdaya yang langka hanya karena kepuasan. Kenyataannya penguasa

konsumen akan selalu memintanya selama mampu untuk membayar. Mereka

tidak bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, keperluan dan

ketidakperluan tanpa kriteria sosial bersama dan tanpa peran pelengkap untuk

menggambarkan apa yang masyarakat dapat atau msayarakat tidak dapat

hasilkan dalam kerangka sumberdaya dan tujuan pemenuhan kebutuhan

global. Perlombaan mengkonsumsi berlebihan didukung dan diperburuk

dengan adanya pinjaman berbasis bunga. Hal ini tidak hanya menurunkan

kepuasan kebutuhan, tetapi juga defisit, krisis moneter, inflasi,

ketidakseimbangan dan memperberat hutang luar negeri.

 

2. Kedaruratan dari keinginan konsumen yang berbeda dapat dibandingkan

dengan penggunaan harga karena setiap unit mata uang merepresentasikan

suara. Keinginan dua individu untuk membelanjakan sejumlah uang yang

sama diasumsikan memiliki kedaruratan yang sama.

 

3. Distribusi yang merata akan pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi

diasumsikan sudah ada. Ketiadaan filter mekanisme hanya akan memberikan

seseorang sebuah bobot yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan

keputusan di pasar. Tetapi pendapatan tidak akan pernah bisa terdistribusi

secara merata.

 

4. Pasar diasumsikan berjalan dibawah kondisi kompetisi sempurna, dimana

banyak pembeli, banyak penjual, tidak ada masalah untuk masuk pasar,

informasi sempurna tentang kondisi saat ini dan kondisi di masa yang akan

datang. Kompetisi mencegah terlalu tingginya harga jual. Kompetisi

menjalani seperti tongkat yang menekankan pemesanan dan permainan jujur.

Hal itu berjalan seperti sebuah mekanisme sendiri untuk ekonomi dan

mengurangi limbah, eksploitasi, kelebihan keuntungan tanpa intervensi

pemerintah. Kompetisi pasar sempurna ini tinggal impian tak terwujud,

terutama sekali karena tendensi kapitalisme untuk mempromosikan bisnis

besar dan konsentrasi kekayaan dan kekuatan.

Perusahaan-perusahaan raksasa memegang kebijakan sosial dan pengaruh

politik di banyak negara. Mereka mendominasi perokonomian Amerika,

apakah terukur secra kapital, produksi, investasi, produk baru, dampak

konsumen ataupun ketenagakerjaan. Menurut Norm White, kebijakan pemerintah yang menyokong operasi besar menyebabkan petani kelas

menengah semakin menurun. Beberapa konglomerat besar memiliki mayoritas

lahan dan mengendalikan supply makanan. Korporasi raksasa bukanlah

sebuah institusi yang demokratis. Seluruh kebijakan korporasi ini berada

ditangan beberapa keluarga yang memegang kendali beberapa saham. Kirakira

150 perusahaan dalam daftar Fortune 500, dipegang oleh individu atau

beberapa orang yang masih satu keluarga.

 

Iklim demokrasi sosial tidak terdapat dalam korporasi besar di Eropa.

Ketidakadilan meningkat. Kekayaan dan koneksi adalah hal yang penting

untuk mendapatkan posisi manajemen di korporasi besar. Konsentrasi

kekuatan di tangan elit yang kecil pada sektor utama ekonomi memberikan

kekuatan besar untuk membuat produk dasar, harga, keputusan investasi yang

mempengaruhi seluruh negara, kenyataannya seluruh dunia.

Banyak pengamat percaya bahwa model harga antara perusahaanperusahaan

papan atas menunjukkan kurangnya kompetisi. bank secara umum

enggan untuk meminjamkan kepada pendatang baru karena tidak hanya

ketidakpastian yang dihadapi tetapi juga kepentingan pribadi mereka untuk

melindungi mereka terhadap klien besar.

 

Struktur korporasi besar sama seperti kumpulan perusahaan-perusahaan

menengah yang lebih mudah dioperasikan. Sistem konvensional bank berbasis

bunga telah menyediakan daya dorong dan sumber kehidupan untuk

memproses ekspansi secara vertikal dan juga horizontal. Bank lebih menyukai

membiayai sedikit perusahaan dengan bisnis besar dari pada membiayai

dengan jumlah sangat besar terhadap bisnis kecil. Tendensi ini menjadi lebih

memperkuat dengan tingkat bunga yang rendah yang diatur oleh Bank

Central. Tingkat bunga yang rendah menekankan pembangunan korporasi

besar dan memperburuk masalah pengangguran secara praktis di semua

negara industri, masalah ini menjadi sulit sekali untuk dipecahkan.

Meskipun secara teori dalil tersebut benar bahwa kepemilikan produksi

ketika dikombinasikan dengan kompetisi sehat, mengkontribusikan efisiensi

yang lebih besar dalam menggunakan sumberdaya. Namun dalam prakteknya,

sistem pasar telah mengembangkan konglomerat besar, yang secara umum

tidak diperlukan. Jadi 3 pilar pokok kapitalisme mengalami kegoncangan.

5. Terdapat asumsi bahwa pemaksimalan keuntungan bagi produsen tidak akan

mengesampingkan biaya sosial dan keuntungan di dalam perhitungannya dan

juga harga tidak akan hanya merefleksikan kepada biaya produksi dan

mengambil keuntungan tetapi kebih kepada total biaya dan keuntungan bagi

masyarakat. Hal ini ternyata terbukti salah. Harga dari beberapa barang & jasa

cenderung bermain dengan biaya dan pembayaran terhadap pemilik

sumberdaya cenderung berada jauh diatas atau dibawah dari nilai kontribusi

mereka. Hal ini telah menyebabkan penghabisan yang tidak semestinya dari

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kelebihan polusi lingkungan

dan ketidakadilan ekonomi. Hal tersebut menjadi tidak realistis untuk

diasumsikan, dimana dalam masyarakat yang individualistis, kebanyakan

pelaku di pasar aadalah `economic men`, yang memiliki motivasi untuk

kepentingan pribadi dengan perspektif sosial yang sempit dan terbatas.

Kondisi ini menimbulkan distorsi yang sangat serius dalam hal alokasi dan

distribusi sumberdaya. Meskipun para cendekiawan membawa sedikit perubahan pada

sistem, mereka belum berhasil membuat suatu perubahan yang signifikan. Keynes

menyatakan bahwa ekonomi pasar bebas tidak dapat diharapkan untuk menjaga

ketenagakerjaan secara utuh dan kemakmuran sepanjang waktu. Diperlukan bagi

pemerintah untuk menjalani peran penting. Menurutnya, sistem kapitalis gagal hanya

pada masalah solusi pengangguran. Kapitalisme hanya memecahkan masalah untuk

alokasi dan distribusi.

 

Hal utama dari dampak ini telah terbentuk di negara kaya ataupun di demokratis

sosialis, mengarah kepada ekspansi di berbagai tingkatan dalam peran negara di dalam

pasar ekonomi seluruh negara. Hal ini berkontribusi kepada peningkatan secara

eksponensial dalam pembelanjaan pemerintah. Kensekuensinya terjadi defisit karena

anggaran belanja mengalami pembengkakan. Defisit ini telah dibiayai oleh expansi

moneter dan pinjaman. Hal ini menghasilkan tekanan inflasi, ketidakseimbangan

pembayaran, tingkat bunga yang lebih besar diikuti dengan tingkat pertumbuhan yang

lebih rendah dan ketidakstabilan ekonomi lebih besar. Kesulitan ini telah menjadi

pukulan bagi negara kaya. Masalah bagi negara kaya ini adalah bagaimana

menghilangkan ketidakseimbangan yang tercipta. Kepercayaan utama ditempatkan

kepada mekanisme pasar untuk menghilangkan ketidakseimbangan yang ada. Salah satu

alat bagi negara kaya adalah dengan menyediakan keringanan bagi si miskin. Meskipun

dengan cara ini tingkat pertumbuhan meningkat tingkat konsumsi si miskin, hal itu tidak

membantu memenuhi seluruh kebutuhan dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Negara-negara sekuler telah menghadapi kesulitan karena tidak dapat

mengembangkan strategi efektif untuk merealisasikan tujuan kemanusiaan. Jika

kewajiban moral dari keluarga dan masyarakat dalam sebuah negara kaya telah mencoba

untuk memberikan sebagian hartanya untuk kemakmuran bersama, baik itu kaya maupun

miskin, melalui pembelanjaan oleh sektor publik.

Pada awalnya, cara ini menghasilkan perasan bahwa masalah alokasi dan

distribusi telah rerpecahkan. Padahal tidak, stateginya tidak cukup. Defisit anggaran

belanja yang membengkak dihasilkan dari peningkatan pembelanjaan di sektor publik,

tidak hanya untuk membiayai manajemen tetapi juga untuk mempromosikan

pertumbuhan yang lebih tinggi, tidak diiringgi oleh pengurangan di sector yang lain pada

sumber daya. Kelebihan likuiditas pada akhirnya memperburuk sumber daya dan

memberikan pertumbuhan makro ekonomi tidak seimbang dan tidak stabil di mata uang

asing, komoditas dan pasar saham.

 

Masalah kemiskinan dan kerusakan telah berlanjut dan menjadi lebih besar.

Kebutuhan tetap tidak terpenuhi. Ketidakadilan pada faktanya meningkat. Prioritas

keinginan sosial tidak mendapat ekspresi di pasar dengan ketidakadilan pendapatan dan

kekayaan yang sangat mencolok. Si kaya dapat mengalihkan sumber daya yang langka ke

kepuasan keinginan mereka yang tidak begitu penting dengn kekuatan belanja yang

besar. Kepuasan akan jumlah maksimal dari keinginan menjadi tujuan utama dari sistem

ekonomi dan seluruh perlengkapan produksi mendapat kekuatan langsung ataupun tidak

langsung untuk tujuan ini. Si miskin mendapat tekanan karena pendapatan mereka yang

rendah dan ketidakmampuan mereka untuk membayar harga pasar.

Sistem pasar tidak dapat membantu merealisasikan efisiensi, keadilan alokasi dan

distribusi sumberdaya. Diperlukan untuk merubah tujuan konsumen, pembiayaan publik,

pola investasi, dan semua ekonomi dan institusi keuangan di berbagai cara dimana

sumber daya tidak dapat dialihkan. Negara kaya tidak dapat melakukan perubahan ini

karena tidak pernah diperkenalkan dalam sudut pandang kapitalisme. Peningkatan

pembelanjaan sektor publik tanpa menutupi kerugian disektor lain dapat menciptakan

ketidakseimbangan yang telah menjadi masalah yang sangat besar. Dalam perspektif

sistem pasar tidak mungkin menghilangkan ketidakseimbangan tanpa menaikkan pajak

atau mengurangi pembelanjaan. Semenjak pajak sudah cukup tinggi di semua negara

kaya, pertolongan utama sedang dipertimbangkan adalah banyak pengurangan pada peran

si kaya di setiap negara.

Hal ini adalah konsekuensi alami dari sistem keuangan berbasis bunga. Bisnis

berskala besar dan pembinanya, bank, telah menjadi kekuatan di sistem pasar.

Kepentingan pribadi di bisnis besar dan pembiayaan yang besar telah menjadi kelebihan

kekuatan baik secara ekonomi mupun politik dan itu tidak mungkin untuk mencabut

mereka untuk memperkenalkan perubahan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik.

 

 

2. Sosialisme

Sementara kapitalisme gagal merealisasikan tujuan ekonomi di negara ekonomi

pasar. Sosialisme juga telah gagal merealisasikan efisiensi dan keadilan. Sosialisme

mengutuk agama dan nilai-nilainya. Sosialisme tidak dapat mengembangkan strategi

efektif untuk merealisasikan tujuan masyarakat tanpa memisahkan golongan dimana

setiap orang berkerja berdasarkan kemampuannya dan mendapat penghargaan

berdasarkan kebutuhannya. Bagian penting utama dari strategi ini adalah untuk

menghilangkan eksploitasi dan usaha untuk mendapatkan kepentingan pribadi mereka.

 

Seperti kapitalisme, sosialisme juga memiliki beberpa asumsi yang salah tetapi

tidak terlihat secara jelas:

1. Diasumsikan bahwa sesudah pengenalan sosialisme, manusia yang sama dalam

kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manager, dan pegawai pemerintah,

akan selalu dimotivasi untuk melakukan kemampuan terbaiknya untuk

kepentingan sosial tanpa memperdulikan kepentingan pribadi mereka.

 

2. Diasumsikan bahwa mesin negara akan berjalan oleh sekelompok orang yang

tidak memiliki alat untuk bekerja. Asumsi ini juga salah. jika kebutuhan dasar

manusia tidak dapat dipercayakan dengan memberikan kekuatan untuk

mendapat kepentingan pribadi, maka mesin Negara tidak akan bekerja.

 

3. Diasumsikan bahwa rencana mesin yang utama akan memiliki seluruh

informasi tentang kecenderungan konsumen, biaya produksi dan keperluan

harga untuk mengambil banyak keputusan. Hal ini tidak realistis. Bahkan

informasi tidak ada dan hampir tidak mungkin untuk didapatkan dan dianalisa.

Sehingga Hayek memprediksikan bahwa solusi sosialis terhadap masalah

alokasi sumberdaya tidak dapat dipraktekan karena informasi menyeluruh

mengenai semua data yang relevan tidak akan pernah tersedia.

4. Diasumsikan bahwa subsidi secara umum yang besar berimplikasi pada sistem

harga sosialis yang akan menguntungkan si miskin. Hal ini pun terbukti salah.

 

Subsidi pada umumnya telah menguntungkan si kaya dan beberapa orang yang

memiliki hak-hak istimewa sejauh si miskin memiliki keterbatasan dalam

belanja.

Meskipun hampir semua rencana utama ekonomi adalah untuk memperkaya

manusia dan sumberdaya secara fisik telah memiliki potensial untuk memuaskan semua

kebutuhan manusia, namun mereka telah menderita secara keberlanjutan dengan adanya

kekurangan bahan pangan. kekurangan ini tidak dapat dihilangkan karena senralisasi

membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat, tidak praktis dan tidak efisien

dibandingkan dengan desentralisasi pengambilan keputusan di sistem pasar. Apa yang

telah pasar lakukan dalam sistem pasar yaitu hubungan antara konsumen dan produsen,

telah hilang didalam sosialis. Dan juga hilang mekanisme harga yang memberikan

keuntungan yang memotivasi pengusaha untuk melakukan yang terbaik. Ketidakefisienan

sistem telah mengakibatkan tingkat pertumbuhan yang rendah. Berikut adalah tingkat

pertumbuhan ekonomi di Soviet:

- 1928-1940 5.8 % p.a

- 1940-1950 2.2 % p.a

- 1950-1960 5.7 % p.a

- 1960-1970 -5.2% p.a

- 1970-1975 3.7 % p.a

- 1975-1980 2.6 % p.a

- 1980-1985 2.0 % p.a

Mr.Aganbegyan menyatakan bahwa terlihat tidak terdapat pertumbuhan selama

tahun-tahun tersebut. Hal ini menurunkan daya tarik dari sistem ini, terutama sekali

karena sejarah pertumbuhan dari negara-nrgara lain seperti Jepang, Jerman Barat, dan

Korea Selatan dengan sumber daya yang lebih sedikit ternyata telah sangat mengesankan.

Pekerja jauh dari kekuatan pusat lebih jauh dibandingkan dengan sistem kapitalis, dimana

dalam sistem kapitalis paling tidak terdapat beberapa pengaruh melalui serikat pekerja

dan proses politik demokrasi. Dan juga dalam sistem kapitalis pekerja bebas memilih

atasannya, sementara dalam sosialis tidak bisa bebas.

 

Ketidakadilan sosial dan perbedaan kelas juga berlanjut. Murray Yanowith

menyatakan bahwa `Masyarakat Soviet bisa disebut sebagai sistem kelas`. Orang yang

bayarannya lebih tinggi dan lebih baik pergi. Jumlah penelitian sosiologi telah

mendemonstrasikan bahwa mayoritas pekerja muda yang mempunyai ambisi tinggi

kecewa.

Sistem pendidikan Soviet mempunyai kecenderungan kuat untuk membangkitkan

ekonomi dan ketidakadilan sosial antar generasi. Hubungan yang kritikal adalah keluarga

dan posisinya dalam hirarki kelas dan strata. Yanowitch telah mengamati bahwa status

pekerjaan di masa yang akan datang berhubungan dengan kelulusan dari tipe sekolah

masing-masing, yang lebih rendah adalah bagian pekerja kasar dan yang lebih tinggi

adalah proporsi bagi strata yang bukan pekerja kasar.

Petani dan buruh tidak hanya kehilangan tanahnya, mereka juga menerima harga

yang rendah dari produk yang mereka hasilkan dimana harga ditentukan oleh pemerintah.

Jadi sistem ini menghapuskan kepemilikan pribadi dan terjadi ketidakadilan bagi petani.

Dari sisi konsumen, kebutuhan mereka tidak terpenuhi.

Tujuannya tidak sejalan dengan dasar filosofi dan strategi. Tujuannya untuk

kemanusiaan tetapi setiap orang bekerja untuk barang-barang sosial, yang mana

kebutuhannya dipenuhi namun terdapat ketidakadilan pendapatan dan kekayaan karena

tidak ada pemindahan kepemilikan.

Dalam kondisi ini tidak ada kekuatan motivasi untuk memperjuangkan

kepentingan pribadi dan melayani kepentingan sosial derta tidak adanya persetujuan filter

mekanisme secara sosial untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Sosialisme tidak

memiliki mekanisme untuk megendalikan kepentingan pribadi manusia. Maka sistem ini

telah gagal untuk menyediakan pembangunan dan solusi alternatifnya.

Sebagai hasil dari seluruh negatif indikator ini, sosialisme telah menjatuhkan

seluruh eropa timur. Hanya Cina yang rezimnya sejauh ini bias mempertahankannya.

 

Masalahnya adalah tidak ada yang orang yang mengerti tentang perlunya dari tingkatan

merestrukturisasi bagi negara sosialis untuk merealisasikan tujuannya. Persoalan tersebut

belum dijelaskan oleh Glasnost dan Perestroika. Hal tersebut adalah Tingkatan

desentralisasi, kompetisi, pembentukan harga, privatisasi dan kepemilikan dimana

ekonomi sosialis berkeinginan untuk memberikan toleransi tanpa merubah identitas

secara total.

Tidak disadari bahwa sentralisasi pengambilan keputusan dan ketiadaan dari

kepemilikan pribadi dan harga yang dijelaskan pasar adalah salah satu faktor penyebab

kekurangpuasan akan barang dan jasa di negara sosialis, sementara di negara kapitalis

akan pasti bisa merealisasikan kebutuhannya.

Negara sosialis memiliki tugas yang tidak mungkin, yaitu dimana berencana

untuk merestrukturisasi ekonominya tanpa mekanisme filter dari nilai social. Terlebih,

permintaan untuk meningkatkan pengefisiensian tidak berarti kecuali kalau perusahaan

bebas untuk memilih kualitas, jumlah, dan sumber daya untuk input mereka dan juga

kebebasan untuk melakukan pemecatan dan pengangkatan karyawan dengan berdasar

pada performanya. Sistem sosialis tidak dilengkapi untuk mengatasi masalah-masalah ini

yang dihasilkan dari sistem pasar.

Tanpa adanya penaksiran usaha, resiko akan terlalu besar untuk mereka yang

tidak memiliki pengetahuan. Bagaimanapun, jika kepemilikan pribadi disalurkan secara

adil kepada orang-orang, maka pertanyaan membingungkan adalah tentang bagaimana

hal ini bisa diselesaikan, siapa yang mendapat bagian pada apa dan untuk tingkatan apa?

Jika pekerja diberikan bagian pertanian dan perusahaan di tempat mereka bekerja,

bagaimana dengan mereka yang tidak bekerja atau bekerja di area yang kurang subur,

maka akan menjadi bangkrut. Dengan adanya kelebihan konsentrasi kekuatan dann

kelebihan sentralisasi manajemen, maka tugas akan menjadi sangan berat dalam kondisi

sosialisme sudag bertambah hancur.

 

 

3. Islamisasi sebagai alternatif

Berbeda dengan pandangan sekular yang merupakan sistem yang gagal,

pandangan Islam adalah sistem yang seimbang dari kebutuhan material dan dimensi

spiritual dari kehidupan. Islam pun memanfaatkan sumber daya secara efisien dan adil

dalam kebutuhan materi sampai dimensi moral, harus diterapkan dalam seluruh aspek

kehidupan manusia, termasuk keputusan yang diambil dalam pasar dan badan korporasi

dan sampai ekonomi direstrukturisasi sesuai dengan realisasi tujuan dan nilai moral.

Sistem ekonomi islam berdasar kepada kepercayaan pada satu Tuhan, yang

menciptakan seluruh jagad raya. Manusia bertanggung jawab kepada-Nya untuk hidup

mereka di dunia yang kecil dan sementara dibandingkan dengan alam akhirat, tempat

tinggal selamanya. Sumberdaya disediakan oleh-Nya adalah amanat dan harus digunakan

sesuai dengan aturanNya. Keadilan sosial ekonomi tidak dapat direalisasikan kecuali

kalau seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan efisien dan adil untuk memenuhi

kebutuhan disemua aspek dan membawa kepada keadilan distribusi pendapatan dan

kekayaan. Sistem ekonomi Islam memperoleh tujuannya dengan strategin dari pandangan

Islam.

Islam tidak bergantung terus pada keharmonisan antara tujuan dan pandangan

dunia untuk menghasilkan sebuah strategi yang efektif. Islam juga menyiapkan beberapa

strategi yang diperlukan membentuk kekuatan dalam rangka memperkenalkan suatu

sosial ekonomi dan keperluan restrukturisasi keuangan untuk merealisasikan tujuan.

Strategi Islam terdiri dari empat hal yang sangt diperlukan dan satu sama lain

saling menguatkan:

1. Mekanisme berbasis moral

2. Sistem motivasi yang kuat untuk mengarahkan setiap individu untuk

memberikan yang terbaik dalam kepentingannya sendiri dan juga kepentingan

masyarakat

3. Sosial ekonomi dan restrukturisasi keuangan dengan tujuan perealisasian tujuan

dengan mempertimbangkan kelangkaan sumber daya.

 

4. Sikap positif dan peranan berorientasi tujuan yang kuat bagi pemerintah

Hal ini sangat penting untuk melihat bagaimana empat elemen dari strategi Islam

dapat membawa alokasi dan distribusi ke arah tujuan pengaktualisasian permintaan.

Dalam menciptakan keinginan yang tidak terbatas, ada kecenderungan dari

distribusi pendapatan dan akses kepada pinjaman, memungkinkan si kaya mentransfer

sumber daya yang langka untuk mendpatkan kepuasan pribadi yang tidak perlu. Hal ini

tidak hanya mengurangi ketersediaan sumber daya untuk kepuasan kebutuhan tetapi juga

melebarkan kerenggangan investasi dan export import, serta menjadikan makroekonomi

tidak seimbang. Kebergantungan pada mekanisme harga sebagai alat, dapat membantu

memperbaiki keseimbangan permintaan dan penawaran.

Desentralisasi mekanisme sistem pasar dengan pengawasan pemerintah membuat

posisi buruk. Hal itu membuat sistem menjadi sewenang-sewenang tanpa

memperkenalkan perbaikan dalam merealisasikan tujuan.

Sentralisasi pengawasan untuk alokasi sember daya ditangan birokrasi, yang tidak

efektif dalam mendapat informasi tentang preferensi konsumen dan biaya produsen,

membuat proses pengambilan keputusan tidak praktis, lambat dan tidak efisien.

Strategi terbaik untuk memajukan keadilan pada alokasi sumber daya tidak

merubah proses pengmbilan keputusan secara desentralisasi di pasar. Sistem

desentralisasi mendemokratisasikan pengambilan keputusan dengan membolehkan semua

individu (konsumen maupun produsen) berpartisipasi. Hal itu juga membuat respon yang

efisien dalam mengambil keputusan.

Dalam Islam, alokasi sumber daya terdiri dari dua proses penyaringan:

1. Menyaring masalah dari keinginan yang tidak terbatas dengan merubah

skala kepentingan individu dengan permintaan secara efisien dan adil.

dengan aspek moral, maka tidak diizinkannya kepemilikan materi dan kepuasan menjadi akhir bagi diri mereka sendiri. Kepuasan tetap

sebagai fungsi dari pemenuhan kebutuhan.

2. Membatasi permintaan terhadap sumber daya kepada batas pemenuhan

kebutuhan, itu menjadi memungkinkan untuk meminimalisasi

ketidakseimbangan tetapi juga menggunakan sumber daya secara

efisien dan efektif.

Lalu Siapakah yang dapat dan mampu untuk melakukan mekanisme tersebut?

1. Sangsi keTuhanan yang membuat aturan mutlak dalam berperilaku.

Tanpa sangsi keTuhanan, mereka menjadi subyek dari keputusan

pribadi seperti yang terjadi di Negara barat setelah sekularisme.

 

2. Siapa diantara manusia dapat secara pasti tidak berat sebelah dan

berkomitmen secara total untuk kesejahteraan semua? Jika manusia

mencoba untuk mengembangkan norma mereka sendiri ini, mereka

akan cenderung secara alami membingkai norma-norma yang condong

menyokong kekuatan dan kepentingan pribadi dan tidak mampu

melayani kesejahteraan semua.

 

3. Manusia tidak punya pengetahuan untuk menduga dampak dari perilaku

mereka terhadap kebutuhan dasar manusia. Mereka perlu mengetahui

secara mendalam dan menguasai orang lain untuk menyelamatkan

orang lain dari kerugian dampak dari perilaku mereka sendiri.

 

4. Yang Maha Tinggi yang telah menciptakan manusia adalah satusatunya

yang mampu mengerti semua kebutuhan dasar, keperluannya,

kekuatannya dan kelemahannya dan dalam melayani sebagai petunjuk

satu-satunya dan satu-satunya sumber dari seluruh nilai.

 

Efisiensi dan keadilan tidak dapat direalisasikan dengan mekanisme. Itu juga

perlu memotivasi individu untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Kepentingan pribadi

dapat menuju kepada keserakahan dan sikap tak acuh terhadap kepentingan orang lain.

Kepentingan pribadi tidak dapat memotivasi individu di dalam sekularis, dan juga tidak

dapat memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban sosial mereka dengan teliti

kecuali berkontribusi untuk mendapat keuntungan mereka. Kapitalisme tidak mempunyai

mekanisme yang efektif untuk memotivasi individu untuk bekerja dalam kepentingan

masyarakat kecuali kalau kepentingan masyarakat tersebut mengejar sekelompok

kepentingan pribadi.

Sosialisme lebih buruk lagi, dengan mencegah individu dari mengejar

kepentingan pribadinya sendiri, itu telah mengurangi nilai sistem tersebut dari

mekanisme yang memotivasi individu untuk bekerja secara efisien.

Kepercayaan Islam menyediakan sebuah perbedaan pandangan secara

menyeluruh terhadap individual dan pemikiran sosial, sikap dan perilaku. Dan juga

kepentingan pribadi tidak hanya dibayar di dunia tetapi juga diakhirat. Maka jika Islam

rasional dan berkeinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, tidak akan selalu

berperilaku untuk jangka pendek, tetapi juga akan mencoba mengejar jangka panjang

dengan bekerja untuk mendapat kekayaan melalui pengurangan hal-hal yang tidak

berguna dan konsumsi yang tidak diperlukan dan juga menggunakan sebagian

kekayaannya untuk membantu sesama (zakat, sadaqah, waqaf, pajak). Sumber daya yang

dikeluarkan oleh perekonomian dapat dialihkan ke investasi, penciptaan lapangan

pekerjaan dan meningkatkan produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan, hingga

melayani kepentingan si miskin.

 

Selama Islam menyediakan perspektif yang lebih panjang terhadap perilaku

manusia, hal itu tidak mengajak individu untuk mengabaikan kepentingan pribadi mereka

di dunia ini. Islam faktanya menganjurkan individu untuk memuaskan semua barangbarang

kebutuhannya untuk tetap secara fisik dan mental kesehatannya dan efisien agar

dapat berperforma dalam tanggungjawabnya kepada Allah, dirinya sendiri dan

masyarakat dan tetap dapat mengembangkan seluruh potensinya.

Apa yang Islam sudah lakukan untuk membuat keseimbangan adalah dengan

menyediakan spiritual dan dimensi jangka panjang kepentingan pribadi. Individu harus

menjaga kepentingannya di dunia ini yang kecil dan singkat, dan juga akhirat yang kekal

abadi.

 

Islam mengenal, sementara sosialisme menyangkal, kontribusi bahwa pelayanan

terhadap kepentingan individu melalui keuntungan dan kepemilikan pribadi dapat

membuat individu berinisiatif, menggerakan, efisiensi dan wirausaha.

Islam juga mencegah keserakahan dan sikap acuh terhadap keadilan dan

kebutuhan orang lain. Kompetisi dan kekuatan pasar tidak diragukan sangat diperlukan

untuk kontribusi yang berharga mereka dapat membuat efisien alokasi proses produksi.

Sistem mekanisme menjadi tumpul jika pola konsumsi sosial, kebijakan

pemerintah (berhubungan dengan pajak, pengeluaran, tabungan dan investasi, mata uang,

perdagangan, dan pengembangan) dan intermediasi keuangan tidak diperlengkapi dalam

merealisasikan tujuan.

Tidak adanya beberapa restruktirisasi tidak hanya akan menyebabkan konsumsi,

menurunkan tabungan dan investasi, dan menonjolkan ketidakadilan, tetapi juga

memperburuk makroekonomi yang ada dan ketidakseimbangan eksternal, kekurangan

pembiayaan, kekurangan ekspansi kredit, dan hutang luar negeri.

Diperlukan pengambil perhitungan yang efektif pada:

1. Memperkuat faktor manusia dengan memotivasi dan memungkinkan

seseorang untuk berperforma terhadap tugas yang diperlukan. Untuk

berperforma tidak hanya dalam kepentingannya sendiri tetapi juga bagi

masyarakat.

 

2. Pengurangan konsentrasi yang ada dari kekayaan dan kepemilikan

dalam arti produksi.

 

3. Membentuk ulang seluruh sosial, ekonomi, dan institusi politik,

terutama sekali keuangan publik dan intermediasi keuangan, serta

pengajaran keislaman untuk membantu meminimalisasi limbah dan

konsumsi yang tidak diperlukan dan mempromosikan investasi untuk

memenuhi kebutuhan, eksport, dan mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan yang tidak hanya menguntungkan bagi pebisnis besar, tetapi juga

pertanian, pengembangan pedesaan, dan usaha mikro. Implementasi istitusi Islam tentang

zakat, sadaqah, waqaf dan warisan juga sangat diperlukan.

Untuk mengurangi konsumsi dan meningkatkan tabungan, diperlukan untuk

menanamkan kehidupan yang simpel dengan norma keislaman dan mengurangi

ketidaksehatan pengaruh dari kultur barat.

Untuk mempromosikan investasi, kebijakan pemerintah harus berorientasi pada

kebebasan usaha dengan mengandung pada nilai islam. Intermediasi keuangan memiliki

peran kritikal, dan sistem keuangan konvensional yang berbasis pada bunga harus

dirubah ke sistem pembagian keuntungan dan kerugian, dimana pemberi biaya akan

memberikan bobot yng lebih besar kepada pengguna pinjaman yang memiliki kontribusi

lebih besar dalam merealisasikan tujuan.

 

Beberapa restrukturisasi yang luas dedesain untuk mengaktualisasikan tujuan dan

meminimalkan ketidakseimbangan yang ada, tidak memungkinkan tanpa peran

pemerintah dalam perekonomian. Peran negara dalam ekonomi Islam adalah peran positif

- kewajiban moral untuk melaksanakan sebuah misi agar dapat memenuhi anugerah yang

diberikan secara sempurna dalam suatu mekanisme – untuk menjaga ekonomi pada jalur

yang disetujui dan mencegah pengalihan oleh kepentingan pribadi yang memiliki

kekuatan. Motivasi yang lebih besar dalam menerapkan nilai Islam adalah agar tercipta

sosial ekonomi yang efektif dan meningkatkan keseimbangan antara sumberdaya dan

permintaan dalam mewujudkan tujuan.

 

 

KESIMPULAN

Strategi Islam dalam merealisasikan keuntungan dari sistem pasar, tidak dibebani

oleh ketidakadilan. Hal ini dilakukan dengan membuat perpaduan yang seimbang dari

spiritual dan material. Penerapan dimensi moral kedalam inti dari kesadaran manusia

membantu mempromosikan kedamaian pikiran, yang mana sangat diperlukan untuk

membuat kebahagiaan.

 

Kepercayaan dasar dari sumber daya yang dipertanggungjawabkan kepada Allah

memotivasi individu untuk memberikan bobot yang lebih besar terhadap sosial dalam

pengambilan keputusan dan meminimalisasi limbah dan konsumsi berlebihan.

Jika sistem harga dengan pengambilan keputusan dilakukan secara desentralisasi,

maka alokasi sumber daya dapat lebih efisien dan adil.

 

Penggunaan filter mekanisme membantu tidak hanya mengurangi jumlah

permintaan pada sumber daya tetapi juga membuat alokasi yang lebih besar untuk

kepuasan kebutuhan dan investasi produktif. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan,

menekan inflasi, mempromosikan eksport, dan meminimalisasi ketidakseimbangan

eksternal dan pengurangan nilai mata uang yang mengganggu negara-negara

berkembang.

 

Bagaimanapun, meskipun sistem moral cenderung untuk menjadi tidak efektif

jika tidak dibarengi dengan restrukturisasi sosial ekonomi. Tetapi restrukturisasi sosial

ekonomi dapat diperkenalkan lebih efektif jika dimensi moral diterapkan kedalam

masyarakat dan pemerintah juga memainkan peranan yang efektif dengan memberikan

kebijakan rencana strategis untuk menilai sumber daya ekonomi dan menggambarkan

tingkatan perubahan yang diperlukan dalam berkonsumsi dan pola berinvestasi pada

sektor swasta dan publik.

 

Ketidakmampuan dari sistem ekonomi umum untuk menyediakan unsur-unsur

materi dari kebutuhan manusia dan kegagalan dari memperkenalkan perubahan,

menghasilkan adanya kebutuhan terhadap sistem ekonomi baru. Sistem ekonomi Islam

memiliki potensi respon secara efektif untuk kebutuhan ini. Islam mampu menyediakan

bukan hanya unsur materi tetapi juga unsur spiritual tanpa melupakan perealisasian

kebahagiaan dan kedamaian.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

For a clear presentation of the position of conventional economists on the subject, see

Milton and Rose Friedman, Free to Choose (London: Secker & Warburg, 1980,

pp. 9-37; and P. A. Samuelson, Economics (New York: McGraw Hill, 1980), pp.

15-18.

Arthur Lovejoy, The Great Chain of Being (New York: Harper & Brothers, 1960), p. 7.

For an elaboration of this thesis, see, with respect to capitalism, Edward S. Greenberg,

Serving the Few: Corporate Capitalism and the Bias of Government Policy, (New

York: John Wiley, 1974); and with respect to the secularist welfare state, Claus

Offe, Contradictions of the Welfare State, ed., John Keane (London: Hutchinson,

1984).

Edwin A. Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science (Garden City, N.Y.:

Doubleday, 1955), p. 27.

Bertrand Russell, A History of Western Philosophy (New York: Simon & Schuster,

1945), p. 775.

Adam Smith, ‘Invisible Hand,’ in L. S. Stepelevich, ed., The Capitalist Reader (New

York: Arlington House Publishers, 1977), p. 20. See also, Wilhelm Roepke,

‘Ordered Anarchy’, ibid., p.’32.

Few economists would now be willing to support this claim about equitable distribution.

It is however a logical outcome of the assumed symmetry between public and

private interests and was widely held by economists, like J. B. Clark, who

believed that factor incomes in the real world closely approximated the marginal

product and its value (See G. Stigler, Production and Distribution Theories: The

Formative Period, New York: Macmillan, 1941). This view hence provided the

rationale for the much-cherished government nonintervention principle.

Vance Packard has expounded this phenomenon at the popular level in a series of books.

Typical of these is The Hidden Persuaders (Harlow, Essex, U.K.: Longman,

1957), an expose of the wiles of Madison Avenue. See also Charles Lindholm,

Politics and Markets, p. 79. A number of expressions are used by economists to

describe the phenomenon of creating unwarranted wants. These include the

`bandwagon’ effect, the `snob’ effect, and the ‘Veblen’ effect. For representative

definitions of these, see Harvey Leibenstein, Beyond Economic Man (Cambridge,

Mass: Harvard University Press, 1976), pp. 51-2.

Arthur Okun, Equality and Efficiency: The Big Trade-Off (Washington, D.C.: Brookings

Institution, 1975), p. 11.

R. H. Tawney, The Acquisitive Society (New York: Harcourt Brace, 1948), p. 12

See Andrew Hacker, et al., ‘Corporation, Business,’ The New Encyclopedia Britannica,

15th edition (1973-74), vol. 5, p. 182.

See Edward S. Mason, ed., The Corporation in Modern Society (Cambridge, Mass.:

Harvard University Press, 1980), for a useful anthology on the subject.

Quoted by David Owen, ‘Go Broke, Young Man,’ Financial Times, 31 January 1987, p.

I. 14. Greenberg, op. cit., p. 247.

Robert Sheehan, ‘Proprietors in the World of Big Business,’ Fortune, 15 June 1967, p.

179.

Hacker, et al., op. cit., p. 187. See also Gabriel Kolko, Wealth and Power in America: An

Analysis of Social Class and Income Distribution (New York: Praeger, 1964), p.

67.

C. Wright Mills, The Power Elite (New York: Oxford University Press, 1956), p. 116. 18.

See Kolko, op. cit., pp. 68 and 127.

Edward S. Mason, ‘Corporation’, International Encyclopedia of Social Sciences, vol. 3,

p. 401.

David Reisman, Galbraith and American Capitalism (London: Macmillan, 1980), pp. 58-

68.

Hacker, et al., op. cit., p. 185. 22. Ibid.

Greenberg, op. cit., p. 40.

Hacker, et al., op. cit., p. 185.

Adolf A. Berle, Jr., The Twentieth Century Capitalist Revolution (New York: Harcourt,

1954), p. 39.

Galbraith, The New Industrial State, (New York: American Library, 1972), p. xiv.

See Elizabeth Jay and Richard Jay, Critics of Capitalism: Victorian Reactions to Political

Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp.15-16.

See Lawrence R. Klein, The Keynesian Revolution (New York: Macmillan, 1954),

Chapter 7 (pp. 165-87).

I. Adelman and C. T. Morris, Economic Growth and Social Equity in Developing

Countries (Stanford, California: Stanford University Press, 1973), p. 189.

Bernard Cazes, ‘Welfare State: A Double Bind,’ in OECD, The Welfare State in Crisis

(Paris: OECD, 1981), p. 151.

Harold Wilensky, The Welfare State and Equality (Berkeley, Los Angeles: University of

California Press, 1975), p. 47.

Savings have fallen in all industrial countries from an average of 17.5 per cent of national

disposable income during 1960-74 to 10.7 per cent during 1980-87. They have

fallen more steeply in the U.S. and France, going down over this period from 10.5

and 19.4 per cent to less than half that level – 4.2 per cent and 8.6 per cent. In

West Germany and the U.K. they have dropped from 19.6 and 10.9 per cent to

11.0 per cent and 6.3 per cent. Even in Japan, the source of capital for many

Western countries, they have declined from 26.4 per cent to 20.4 per cent (Bank

for International Settlements, Fifty-Ninth Annual Report for the period 1988/89,

Basle, June 1989, table on ‘Saving and Investment: a longer-term comparison,’ p.

32.

Paul A. Samuelson, Economics, (New York: McGraw Hill, 1980) p. 591.

John K. Galbraith, The Affluent Society (Boston: Houghton Mifflin, 1958); see also,

Harry K. Girvetz, ‘Welfare State,’ International Encyclopedia of the Social

Sciences, vol. 16, pp. 519-20.

Stanley Lebergott, ‘The Shape of the Income Distribution,’ American Economic Review,

June 1959, pp. 328-47.

See M. U. Chapra, Towards a Just Monetary System (Leicester, U.K.: The Islamic

Foundation, 1985), p: 140.

E. S. Mishan, Cost Benefit Analysis: An Introduction (New York: Praeger, 1971), p. 205.

Galbraith, Economics and the Public Purpose, op. cit., pp. 186-7.

Ibid, p. 297. The term planning system is used by Galbraith in sharp contrast with the

classical model of a perfectly competitive market. It refers to a market dominated

by a few large oligopolistic corporations, each dominating a significant part of the

market and able to exercise control over its prices and products. The consumer

plays a relatively passive role by responding to persuasive advertising. (ibid.; pp.

11-50).

Ben B. Seligman, Main Currents in Modern Economics (Chicago: Quadrangle

Paperback, 1971), vol. 1 (The Revolt against Formalism), p. 107.

F. A. von Hayek, Individualism and Economic Order (Chicago, 1948), pp. 77ff.

See Gyorgy Szakolczai, ‘Limits to Redistribution: The Hungarian Experience,’ in D.

Collard, R. Lecomber and M. Slater, eds., Income Distribution: The Limits to

Redistribution (Bristol: John Wright, 1980), pp. 206-35; see also, Maksymiban

Pohorille, ‘Collective Consumption in Socialist Countries: A Theoretical

Approach,’ in R. C. O. Mathews and G. P. Stafford, The Grants Economy and

Collective Consumption (London: Macmillan, 1982), p. 77. For example, in

Poland official car prices are about 40 per cent of the market price, so gains from

privileged access are huge (Stranded Red Elephants’, The Economist, 30 May

1987, p. 72).

L. Sirc, Economic Revolution in Eastern Europe (Harlow, U.K.: Longman, 1969); see

also Russell Lewis, The Survival of the Capitalist System: Challenge to the

Pluralist Societies of the West (London: Institute for the Study of Conflict, 1977),

p. 9.

Retail prices of bakery products, sugar and vegetable oil were last changed in 1955.

Prices of milk and milk products were last raised in 1962 and have been static

ever since. The nominal prices of some basic foodstuffs have been the same for

some 20 years. (Patrick Cockburn, reporting from Moscow, ‘Now for the Prices,’

Financial Times, 17 September 1986, p. 16). Soviet rents have not changed since

1928, utility rates for electricity and gas since 1946 (Patrick Cockburn, ‘Doubts

over Prices: Soviet Prices Chief Calls for Overhaul,’ Financial Times, 14 July

1987, p. 2, quoted from a pamphlet issued by Mr. Valentin Pavlov, Chairman of

the Soviet state committee for prices).

Cockburn, op. cit.

See Ben Seligman, op. cit., vol. 1, p. 26.

For growth rates, see Gur Offer, ‘Soviet Economic Growth: 1928-1985,’ Journal of

Economic Literature, December 1987, Table 1, p. 1778.

See Abel Aganbegyan, The Challenge: Economics of Perestroika (London: Century

Hutchinson, 1988); see also, ‘The Soviet Economy: Survey,’ The Economist, 9

April 1988, p. 3.

See Offer, op. cit., p. 1798; and Gregory Grossman, ‘Communism in a Hurry: The Time

Factor,’ in Abraham Brunberg, ed., Russia Under Khruschev (New York: Praeger,

1962), pp. 205-18.

Offer, op. cit., p. 1781.

Norman Furniss and Timothy Tilton, The Case of the Welfare State: From Social

Security to Social Equality (Bloomington: Indiana University Press, 1977), p. 42.

C. A. R. Crosland, The Future of Socialism (London: Jonathan Cape, 1963 edition

reprinted in 1985), p. 37.

Murray Yanowitch, Social and Economic Inequality in the Soviet Union (London: Martin

Robertson, 1977), p. 108.

Ibid., Table 4.2, p. 109. 55. Ibid., p. 131.

Crosland, op. cit., p. 38.

Cited by Russell Lewis, op. cit., p. 27, from Tibor Szamuely’s postscript to Sir Tufton

Beamish’s Half Marx (London: Tom Stacey, 1970).

Yanowitch, op. cit., p. 69.

Abram Bergson, ‘Income Inequality Under Soviet Socialism,’ Journal of Economic

Literature, September 1984, p. 1052.

Bergson, op. cit., p. 1092.

Paul M. Sweezy, ‘Lessons of Soviet Experience,’ Monthly Review, November 1967, pp.

9-21.

Ibid.

See Alec Nove, The Economics of Feasible Socialism (London: George Allen & Unwin,

1983), p. 68 and back cover.

See Mikhail Gorbachev, New Thinking for Our Country and the World (New York:

Harper & Row, 1987); see also Abel Aganbegyan, op. cit. ; Anders Aslund,

Gorbachev’s Struggle for Economic Reform (London: Pinter, 1989); and A.

Hewett, ed., Reforming the Soviet Economy (Washington, D.C.: Brookings

Institution, 1988).

Ibid.

See ‘Alas, Poor Perestroika,’ The Economist, 24 September 1988, p. 30; and ‘Budget

Perestroika,’ The Economist, 8 October 1988, p. 75.

See Frithjof Schuon, Understanding Islam, tr. D. D. Matheson (London: Allen & Unwin,

1963).

For a more detailed discussion of the concept of unity of God in Islam, see M. Nejatullah

Siddiqi, ‘Tawhid, the Concept and the Process,’ in K. Ahmad and Z.I. Ansari,

Islamic Perspectives: Studies in Honour of Mawlana Sayyid Abul A‘la Mawdudi

(Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1979, pp. 17-33.

For a detailed discussion of the concept of property in Islam, see ‘Abd al-Salam al-

‘Abbadi, Al-Milkiyyah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah (Amman, Jordan: Maktabah

al-Aqsa,1975).

See Syed Qutb, ‘Islamic Approach to Social Justice,’ in Khurshid Ahmad, Islam – its

Meaning and Message (London: Islamic Council of Europe, 1975), pp. 117-30;

‘Majid Khadduri, The Islamic Concept of Justice (Baltimore, Johns Hopkins,

1984); and Munawar Iqbal, ed., Distributive Justice and Need Fulfillment in an

Islamic Economy (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1988).

For an introduction to some relevant aspects of the Islamic economic system, see,

Monzer Kahf, The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the

Islamic Economic System (Plainfield, Indiana: The Muslim Students’ Association

of the United States and Canada, 1978); M. A. Mannan, Islamic Economics:

Theory and Practice (Cambridge: The Islamic Academy, 1986); M. U. Chapra,

Objectives of the Islamic Economic Order (Leicester, U.K.: The Islamic

Foundation, 1979); Islamic Economics Research • Bureau, Thoughts on Islamic

Economics (Dhaka: Islamic Economics Research Bureau, 1980); M. Akram

Khan, Issues in Islamic Economics (Lahore: Islamic Publications, 1983); and Abdul

Hamid Abu Sulayman, `The Theory of the Economics of Islam,’ in Contemporary

Aspects of Economic Thinking in Islam (American Trust Publications, 1976), pp.

9-54.

For a discussion of the Islamic consumption norms, see, Anas Zarqa, ‘An Approach to

Human Welfare,’ and Monzer Kahf, ‘A Contribution to the Theory of Consumer

Behaviour in an Islamic Economy,’ in Khurshid Ahmad, ed., Studies in Islamic

Economics (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980), pp. 3-18 and 19-36).

J. G. de Beus, Shall We Make the Year 2000?: The Decisive Challenge to Western

Civilization (London: Sidgwick & Jackson, 1985), p. 71.

Will and Ariel Durant, The Lessons of History (New York: Simon & Schuster, 1968), p.

51.‘Schools Brief,’ The Economist, 13 December 1986, p. 83.

Nove, op. cit., p. 7

Joseph Schumpeter, quoted by W. Brus, Journal of Comparative Economics, vol. 4,

1980, p. 53.

For a greater discussion of the needed socio-economic restructuring and its policy

implications, see Chapter 6 of the author’s forthcoming book, Islam and the

Economic Challenge.

For issues related to fiscal policy in an Islamic economy, see Ziauddin Ahmed, M. Iqbal

and M. Fahim Khan, eds., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam

(Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983).

See Ziauddin Ahmed, M. Iqbal and M. Fahim Khan, eds., Money and Banking in Islam

(Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983), and M. U. Chapra, Towards a Just

Monetary System (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation); Mohsin S. Khan and

Abbas Mirakhor (eds.), Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance

(Houston, Texas: The Institute for Research and Islamic Studies, 1987); and M.

Ariff (ed.), Monetary and Fiscal Economics of Islam (Jeddah: International

Centre for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1982).

See the author’s The Islamic Welfare State and its Role in the Economy (Leicester, U.K.:

The Islamic Foundation, 1979) for a more detailed discussion of the obligations,

strategy and functions of the Islamic state.

See M. Anas Zarqa, ‘Islamic Distribution Schemes,’ in M. Iqbal, op. cit., pp. 163-219.

Chapra, M. Umer, ‘The Need for a New Economic System’, Journal of the Islamic

Economic Association, 1991, pp.9-47

About these ads

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: