jump to navigation

Konsep akad Hiwalah dalam Fiqh Muamalah April 15, 2009

Posted by informationmedia in syariah.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4 comments

By Rhesa Yogaswara

I. PENGERTIAN

            Kata Hawalah, huruf haa’ dibaca fathah atau kadang-kadang dibaca kasrah, berasal dari kata tahwil yang berarti intiqal (pemindahan) atau dari kata ha’aul (perubahan). Orang Arab biasa mengatakan haala ’anil ’ahdi, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Sedang menurut fuqaha, para pakar fiqih, hawalah adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain.[1] 

            Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal ‘alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang).

 

 

II. DASAR HUKUM HIWALAH

Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya karena ia diperlukan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

hiwalah1

“Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” (HR. Bukhari).

 

Pada hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng-hiwalah-kan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang di-hiwalah-kan (muhal ‘alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

 

Dan Menurut hadist riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

hiwalah2

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

 

Dan menurut Ijma para Ulama, akad hiwalah telah disepakati boleh untuk dilakukan. Hal ini didasari kepada kaidah fiqh:

hiwalah3

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

 hiwalah4

 

 

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

 

 

III. RUKUN DAN SYARAT-SYARAT DALAM HIWALAH

Dalam hal ini, rukun akad hiwalah adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal , yakni orang berpiutang kepada muhil. Dan muhal ‘alaih, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal, muhal bih 1,  yakni hutang muhil kepada muhal, dan juga muhal bih 2 sebagai hutang muhal alaih kepada muhil dan rukun terakhir adalah sighat (ijab-qabul),

Untuk sahnya hiwalah disyaratkan hal-hal berikut: pertama, relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal ‘alaih berdasarkan dalil kepada hadis di atas. Rasulullah SAW telah menyebutkan kedua belah pihak, karenanya muhil yang berhutang berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja yang sesuai dengan keinginannya. Dan karena muhal mempunyai hak yang ada pada tanggungan muhil, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya.

Kedua, samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, serta mutu baik dan buruk. Maka tidak sah hiwalah apabila hutang berbentuk emas dan di-hiwalah-kan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan di-hiwalah-kan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

Ketiga, stabilnya hutang. Jika peng-hiwalah-an itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, maka hiwalah tidak sah. Keempat, kedua hak tersebut diketahui dengan jelas. Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat jumhur (kebanyakan) ulama.

Berikut adalah proses dalam akad Hiwalah berdasarkan definisinya:
hiwalah5

 

           

 

 

 Gambar 1. Proses akad Hiwalah berdasarkan definisinya

 

 

IV. BERAKHIRNYA HIWALAH

Apabila kontrak  hiwalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Jika muhal’alaih bangkrut (pailit) atau meninggal dunia, maka menurut pendapat Jumhur Ulama, muhal tidak boleh lagi kembali menagih hutang itu kepada muhil. Menurut Imam Maliki, jika muhil “menipu” muhal, di mana ia menghiwalahkan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir), maka muhal boleh kembali lagi menagih hutang kepada muhil.

 

V. FATWA MUI HIWALAH

            Seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka suatu aturan hukum turut pula dikembangkan untuk melegalisasi serta melindungi akad-akad yang sesuai Syari’ah Islam diterapkan dalam Sistem Keuangan Islam di Indonesia. Maka dari itu, Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah disebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

 

 

VI. JENIS-JENIS HIWALAH

Akad Hiwalah, dalam praktiknya dapat dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan jenis pemindahannya. Dan yang kedua adalah berdasarkan rukun Hiwalahnya. Kelompok pertama yang berdasarkan jenis pemindahannya, terdiri dari dua jenis Hiwalah, yaitu Hiwalah Dayn dan Hiwalah Haqq. Hiwalah Dayn adalah pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Sedangkan Hiwalah Haqq adalah pemindahan kewajiban piutang kepada orang lain.[1]

Hiwalah Dayn dan Haqq sesungguhnya sama saja, tergantung dari sisi mana melihatnya. Disebut Hiwalah  Dayn jika kita memandangnya sebagai pengalihan hutang, sedangkan sebutan Haqq, jika kita memandangnya sebagai pengalihan piutang. Berdasarkan definisi ini, maka anjak piutang (factoring) yang terdapat pada praktik perbankan, termasuk ke dalam kelompok Hiwalah Haqq, bukan Hiwalah Dayn.

Kelompok kedua yaitu Hiwalah yang berdasarkan rukun Hiwalah, terdiri dari Hiwalah Muqayyadah dan Hiwalah Muthlaqah. Hiwalah Muqayyadah adalah Hiwalah yang terjadi dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada Muhal Alaih, dengan mengaitkannya pada hutang Muhal alaih padanya. Maka dalam rukun Hiwalah, terdapat Muhal bih 2.

Hiwalah Muthlaqah adalah Hiwalah dimana orang yang berhutang, memindahkan hutangnya kepada Muhal alaih, tanpa mengaitkannya pada hutang Muhal alaih padanya, karena memang hutang muhal alaih tidak pernah ada padanya. Dengan demikian, Hiwalah Muthlaqah ini sesuai dengan konsep anjak piutang pada praktik Perbankan, dimana tidak ada hutang muhal alaih kepadanya sehingga didalam rukun hiwalahnya, tidak terdapat Muhal bih 2.

 

VII. APLIKASI HIWALAH DALAM INSTITUSI KEUANGAN

Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.[2] Proses penagihan hutangnya dapat dilihat dalam flowchart berikut:

 

hiwalah6

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Hiwalah[1]

 

 

Saat ini, akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari’ah, seperti anjak piutang maupun debt transfer. BMT BIF Gedongkuning sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah juga menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaan. Akad hiwalah digunakan jika anggota mengajukan pinjaman untuk keperluan membayar biaya Rumah Sakit, sekolah atau membayar hutang anggota di pihak lain yang hampir jatuh tempo. Dalam pelaksanaan akad hiwalah tersebut, BMT BIF Gedongkuning mengenakan fee.

Namun, dalam prakteknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, praktek tersebut hampir sama dengan akad al-Qard (hutang piutang).

Setelah melakukan penelitian di BMT BIF Gedongkuning Yogyakarta tentang praktek hiwalah, dapat diambil kesimpulan antara lain: dari segi subyek, akad hiwalah di BMT BIF Gedongkuning adalah sah. Dimana anggota sebagai muhil, pihak lain (Rumah Sakit, sekolah atau person) adalah muhal, BMT BIF Gedongkuning adalah muhal ‘alaih. Dari segi sigah, tidak sah karena salah satu dari tiga pihak tidak mengetahui adanya akad hiwalah.[2]

Dengan melihat berbagai transaksi modern saat ini yang menggunakan akad Hiwalah, ditemukan bahwa telah terjadi perubahan model dalam proses akad Hiwalah. Dimana pada model klasik berdasarkan definisi, Muhil menjadi hilang tanggung jawab hutangnya karena muhal ’alaih yang meneruskan hutang muhil kepada Muhal karena Muhal ’alaih telah memiliki hutang kepada muhil sebelumnya.

Namun dalam model modern saat ini, Muhil masih bertanggungjawab terhadap hutangnya. Hanya pihak piutangnya saja yang berpindah dari muhal ke muhal ’alaih. Dengan membandingkan Gambar 3 dan Gambar 1, kita bisa melihat perbedaanya.

Kemudian contoh yang lain adalah dalam praktek Credit Card, istilah yang pas (sesuai) adalah hiwalah haqq, karena terjadi perpindahan menuntut tagihan (piutang) dari  nasabah kepada bank oleh merchant. Contoh ini pun sama dengan contoh BMT, dimana dari segi sigah, transaksi ini tidak sah dikarenakan salah satu dari tiga pihak tidak mengetahui adanya akad hiwalah.

hiwalah7

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses akad Hiwalah yang terjadi saat ini

 

VIII. KESIMPULAN

Akad hiwalah telah dapat diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia. Fatwa untuk akad ini telah dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama Indonesia NO: 12/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad Hiwalah, yang mana akan mendukung pula perkembangan perbankan dan investasi Syariah di Indonesia.

 

 

IX. DAFTAR PUSTAKA

Agustianto. Hiwalah/Hawalah. Presentasi Universitas Indonesia, IEF Trisakti, dan Universitas Paramadina. Jakarta. 2008

 

Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Hawalah, No.12 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia

 

Fatimah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta. Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

 

Karim Adiwarman A. Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan. RajaGrafindo Persada. 2006

 

http://alislamu.com/index (akses tanggal 6 Desember 2008)

 

http://www.pkes.org/file/publication/ (akses tanggal 6 Desember 2008)

 

http://www.republika.co.id/launcher/view/mid/19/news_id/8246 (akses tanggal 6 Desember 2008)

 

Kepala Negara: Harus Muslim dan Menerapkan Syariat Islam April 15, 2009

Posted by informationmedia in syariah.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

Sejak masa Nabi saw dan para shahabat, orang-orang munafik tidak pernah berhenti merongrong dan menikam kemulyaan Islam dan kaum Muslim. Mereka terus berusaha untuk memalingkan kaum Muslim dari ajaran agamanya yang lurus. Bahkan, mereka tak segan-segan bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk memusuhi Islam dan kaum Muslim; serta membuka jalan bagi orang-orang kafir menguasi kaum Muslim. Oleh karena itu, Allah swt dan RasulNya telah menyepadankan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir, bahkan lebih hina lagi. Tidak hanya itu saja, al-Quran telah menetapkan aturan tertentu bagi orang-orang munafik; diantaranya larangan menyolati jenazah orang munafik, mendoakan, serta pemberian ijin ikut serta dalam peperangan, dan lain sebagainya.

Aturan-aturan ini ditetapkan agar orang-orang munafik bisa dipilahkan dari orang-orang Mukmin, sekaligus untuk menghinakan mereka di kehidupan dunia. Salah satu upaya yang dilakukan orang-orang munafik untuk memberi jalan kepada orang-orang kafir menguasai kaum Muslim adalah mempropagandakan seruan bathil dan sesat mengenai kebolehan orang-orang kafir menjadi pemimpin atas kaum Muslim. Mereka berdalih bahwa orang-orang kafir yang berbuat adil dan tidak memusuhi kaum Muslim harus diperlakukan dengan adil; dan salah satu wujud perlakuan adil kepada orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam adalah memberikan hak kepada mereka (orang-orang kafir) untuk menjabat sebagai kepala negara sebagaimana kaum Muslim.

Propaganda sesat dan aneh ini terus dilansir untuk mengubah pandangan kaum Muslim, sekaligus untuk mewujudkan keinginan-keinginan orang kafir menguasai kaum Muslim. Namun, propaganda ini sama sekali tidak berpengaruh bagi kaum Mukmin. Pasalnya, keharaman mengangkat orang kafir sebagai kepala Negara merupakan perkara ma’lumun minad diin wadl dlarurah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan para alim ulama mengenai masalah ini, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Bahkan, walaupun pada saat ini kaum Muslim mengalami kemunduran dan kelemahan, namun mereka tetap mempertahankan hukum yang melarang kaum kafir memimpin kaum Muslim.

Imam Nawawiy di dalam Kitab Raudlat al-Thaalibiin wa ‘Umdat al-Muftiin menyatakan:

“Pasal pertama mengenai syarat kepemimpinan Negara (Imamah). Kepala negara (imam/khalifah) harus mukallaf, muslim, adil, merdeka, alim, mujtahid, pemberani, memiliki visi dan kemampuan, mampu mendengar yang jauh, bisa berbicara, dan dari suku Quraisy. Adapun persyaratan harus normal seluruh anggota tubuhnya, seperti halnya tangan, kaki, telinga, ada perbedaan pendapat. Menurut al-Mutawalliy, kepala negara tidak disyaratkan harus normal seluruh anggota tubuhnya. Sedangkan al-Mawardiy mensyaratkan selamatnya anggota tubuh dari cacat yang menghalangi pergerakannya, atau kecepatan untuk bangkit. Dan ini adalah pendapat yang lebih shahih”.[Imam An Nawawiy, Raudlat al-Thaalibiin wa ‘Umdat al-Muftiin, juz 3/433] Apa yang dinyatakan oleh Imam Nawiy juga merupakan pendapat seluruh alim ulama, dan mereka tidak ada khilaf mengenai larangan orang kafir menjabat kepala negara untuk memimpin kaum Muslim. Dalil-dalil Sharih Yang Melarang Orang Kafir Menjabat Pemimpin Negara Adapun dalil yang melarang orang-orang kafir menjabat kepala negara adalah sebagai berikut;

Pertama, Allah swt melarang kaum Muslim membuka jalan kepada orang kafir untuk menguasai kaum Muslim; Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin”. [TQS An Nisaa’ (4):141] Jalan yang paling mudah dan penting untuk menguasai kaum Muslim adalah kepemimpinan dalam urusan negara dan pemerintahan.[Lihat Imam Syaukaniy, Fath al-Qadiir, juz 2/233]

Atas dasar itu, memberikan hak kepada orang kafir menduduki jabatan kepala negara, sama artinya dengan memberikan jalan kepada mereka untuk menguasai kaum Muslim. Padahal, hal ini jelas-jelas dilarang oleh syariat.

Kedua, Allah swt melarang kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir memimpin kaum Muslim;

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan wali (pemimpin)-mu, orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan, (yaitu) dari orang-orang yang diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir…” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 57).

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nashrani menjadi walimu (pemimpinmu); sesungguhnya sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi wali (pemimpin), maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 51); dan lain sebagainya. Ayat-ayat di atas merupakan larangan sharih bagi kaum Muslim menjadikan orang-orang kafir sebagai kepala negara (pemimpin). Ayat di atas qath’iy al-dilaalah, sehingga tidak membuka ruang adanya perbedaan pendapat mengenai larangan menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin (waliy).

Ketiga, Allah swt mewajibkan taat kepada ulil amriy yang Muslim. Allah swt berfirman;

”Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.[TQS An Nisaa’ (4):59] Ayat ini kaum Mukmin wajib mentaati ulil amriy (kepala negara) yang berasal dari kalangan orang-orang beriman; dan tidak ada ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kafir. Frase ”minkum” menunjukkan bahwa ulil amriy yang harus ditaati oleh kaum Muslim adalah ulil amriy yang beragama Islam, alias Mukmin. Lalu, bagaimana kita diperkenankan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin negara, sementara itu, kepala negara itu harus ditaati oleh orang-orang Mukmin, sedangkan mereka (orang kafir) tidak boleh ditaati oleh orang-orang beriman?

Keempat, hadits-hadits shahih menggariskan kewajiban memisahkan diri dan memerangi pemimpin-pemimpin yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari ‘Ubadah bin Shamit, bahwasanya dia berkata:

“Nabi SAW mengundang kami, lalu kami mengucapkan baiat kepada beliau dalam segala sesuatu yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbaiat kepada beliau untu selalu mendengarkan dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan kemudahan kami dan beliau juga menandaskan kepada kami untuk tidak mencabut suatu urusan dari ahlinya kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata [dan] memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari] Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seorang penguasa telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata, maka kaum Mukmin diperbolehkan melepaskan ketaatan dari mereka dan wajib memerangi mereka dengan pedang jika mampu. Al-Hafidz Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan, bahwa jika kekufuran penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shahih yang tidak memerlukan takwil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan takwil, seseorang tetap tidak boleh memisahkan diri dari penguasa.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Imam al-Khathabiy menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “kufran bawahan“ (kekufuran yang nyata) adalah “kufran dzaahiran baadiyan” (kekufuran yang nyata dan terang benderang)<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Menurut ‘Abdul Qadim Zallum; larangan memisahkan diri dari penguasa telah dikecualikan oleh pecahan kalimat berikutnya, yakni,” kecuali jika kalian (kita) melihat kekufuran secara nyata dan memiliki bukti yang kuat dari Allah.”[HR. Bukhari]. Ini menunjukkan, bahwa seorang muslim wajib memisahkan diri dari penguasa, bahkan boleh memerangi mereka dengan pedang, jika telah terbukti dengan nyata dan pasti, bahwa penguasa tersebut telah terjatuh ke dalam “kekufuran yang nyata.” <!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> Bukti-bukti yang membolehkan kaum muslim memerangi khalifah haruslah bukti yang menyakinkan (qath’iy). Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kekufuran adalah lawan keimanan.

Jika keimanan harus didasarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan (qath’iy), demikian juga mengenai kekufuran. Kekufuran harus bisa dibuktikan berdasarkan bukti maupun fakta yang pasti, tidak samar, dan tidak memerlukan takwil lagi. Misalnya, jika seorang penguasa telah murtad dari Islam, atau mengubah sendi-sendi ‘aqidah dan syariat Islam berdasarkan bukti yang menyakinkan, maka ia tidak boleh ditaati, dan wajib diperangi. Sebaliknya, jika bukti-bukti kekufurannya tidak pasti, samar , dan masih mengandung takwil, seorang muslim tidak diperkenankan mengangkat pedang di hadapannya. Lalu, bagaimana bisa dinyatakan bahwa orang-orang kafir diperbolehkan menjadi kepala negara (pemimpin bagi kaum Muslim), sementara itu, Nabi saw memerintahkan kaum Muslim memisahkan diri dan memerangi para penguasa yang telah terjatuh kepada kekufuran yang nyata? Menepis Syubhat

8)َ ”Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.[TQS Al Mumtahanah (60):8-9] Walaupun ayat ini tidak ada kaitannya dengan hukum bolehnya kaum Muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, namun, anehnya, sebagian orang sesat telah menjadikan ayat ini sebagai dalil kebolehan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin negara.

Mereka beralasan, bahwa orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum Muslim wajib diperlakukan adil, dan salah satu refleksi dari ”berbuat adil kepada mereka” adalah memberi hak kepada mereka untuk menjabat sebagai kepala negara memimpin orang beriman. Pada dasarnya, ayat ini sama sekali tidak berhubungan dengan hukum kepemimpinan orang kafir, akan tetapi berkaitan dengan hukum umum yang harus ditunaikan kaum Muslim kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum Muslim.

Yang dimaksud hukum umum di sini adalah ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan hak-hak orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum Muslim, baik mereka berkedudukan sebagai ahlu dzimmah, musta’min, maupun mu’aahid. Jika orang-orang kafir tidak melakukan permusuhan kepada kaum Muslim, maka mereka harus diperlakukan secara adil, dengan jalan menunaikan hak-hak mereka. Misalnya, jika seorang Mukmin merampas tanah atau harta ahlu dzimmah, maka seorang Khalifah harus menghukum orang Mukmin tersebut dan mengembalikan hak-hak kafir mu’ahid yang dirampas.

Adapun hukum khusus mengenai larangan menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat khusus, dan seorang Muslim wajib mengambil dalil-dalil yang bersifat khusus tersebut. Seorang Kepala Negara Harus Menerapkan Syariat Syarat seorang kepala negara, tidak hanya harus Muslim, akan tetapi ia dipilih untuk menerapkan hukum syariat. Jika seorang pemimpin tidak menjalankan dan menerapkan syariat Islam, maka ia tidak absah menduduki jabatan kepemimpinan di dalam Islam. Pasalnya, seorang pemimpin (kepala negara) diangkat untuk menerapkan syariat Islam, bukan untuk menegakkan sistem pemerintahan kufur dan menerapkan hukum-hukum kufur.

Al-Quran telah menetapkan masalah ini di banyak tempat; diantaranya: Hukum yang diberlakukan untuk mengatur urusan kenegaraan dan rakyat, hanyalah hukum yang bersumber dari Al-Kitab dan Al-Sunnah. Bukti yang menunjukkan hal ini sangatlah banyak, diantaranya adalah firman Allah swt berikut ini;

“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” ]TQS Al Maidah (5): 44].

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” [TQS Al Maidah (5):47].

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” [TQS Al Maidah (5): 45] Ayat-ayat ini telah memberikan batasan yang sangat jelas kepada kepala negara agar ia mengatur urusan-urusan rakyatnya hanya berdasarkan hukum-hukum Allah swt. Dengan demikian, seorang penguasa dalam menjalankan urusan pemerintahannya harus terikat dengan syariat Islam.

Seorang kepala negara dilarang memecahkan suatu masalah berdasarkan hukum kufur atau berusaha mengkompromikan Islam dengan sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Allah SWT berfirman dalam khithab-Nya kepada Rasul;

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati- hatilah kamu kepada mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (TQS. Al Maidah [5]: 49). Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (TQS. Al Maidah [5]: 48). Hanya saja, Islam membolehkan penguasa melakukan ijtihad untuk memahami Al-Kitab dan Al- Sunnah. Yang dimaksud ijtihad di sini adalah; mencurahkan segenap tenaga dan upaya dalam memahami dan mengambil istinbath berbagai hukum dari dua sumber itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadits shahih, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus Mu’adz RA ke Yaman, lalu beliau bertanya kepadanya, “Dengan apa kamu akan memutuskan perkara?” Jawab Mu’adz: “Dengan Kitabullah”. Rasulullah Saw. bertanya lagi, “Jika kamu tidak menemukan?” Mu’adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasulullah.” Rasulullah Saw. bertanya: “Jika kamu tidak menemukan?” Mua’dz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapatku,” jawab Mu’adz RA. Mendengar jawaban yang sangat cerdas ini, Rasulullah SAW langsung memuji Allah, “Segala puji bagi Allah Yang memberi taufiq kepada utusan Rasul-Nya terhadap sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.” Allah juga memberi pahala bagi penguasa yang melakukan ijtihad meskipun ijtihadnya salah.

Hal semacam ini tentunya sangat mendorong penguasa untuk terus melakukan ijtihad. Imam Bukhari meriwayatkan dari ‘Amru bin ‘Ash bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika penguasa menjalankan pemerintahan, lalu berijtihad, kemudian benar, maka baginya dua pahala. Jika menjalankan pemerintahan, lalu ijtihad, kemudian salah, maka baginya satu pahala.“

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya seorang kepala negara wajib menerapkan syariat Islam, dan mengatur seluruh interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan hukum syariat semata. Dan hal ini hanya bisa diwujudkan jika sistem pemerintahan yang ditegakkan di tengah-tengah rakyat adalah Khilafah Islamiyyah.

Walhasil, bagaimana mungkin seorang kepala negara bisa menerapkan dan mengatur seluruh urusan rakyat hanya dengan syariat Islam, sementara itu, sistem pemerintahan yang diberlakukan adalah sistem pemerintahan demokrasi sekuler?

 

Source:
Syamsuddin Ramadhan An Nawiy, Lajnah Tsaqafyyah DPP HTI

http://hizbut-tahrir.or.id/2009/04/06/kepala-negara-harus-muslim-dan-menerapkan-syariat-islam/ (April 7, 2009)

Islamic Finance as a Solution for Global Financial Crisis April 15, 2009

Posted by informationmedia in finance.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

by: Rhesa Yogaswara (rhesayogaswara@yahoo.com)

1. BACKGROUND

Nowadays, global financial crisis was caused by the implementation of capitalism system which there are some assumption in economic aspects should happened but it never happened. First, there was assumption that there would limit wants, but fact as long we have money, we tend to satisfy our desires. Second, capitalism claims that wealth distribution would be distribute fairly, but it never happened without government intervention.[1] Third, assumption that the market is always in perfect conditions, but in the fact, elite have a big influence that makes most bank like to finance a few big businesses than many small businesses. If we compare with socialism, it has been failed several years ago which socialism has failed to realize the efficiency and fairness.

In financial system, the fail of capitalism has been cause by several factors, such as the absence of Profit and Loss Sharing (PLS), the mind-boggling expansion in the size of derivatives, particularly Credit Default Swaps (CDS), “too big to fail” concept which tend to give an assurance to big banks, and bank has not undertaken the evaluation of loan applications. Which has led to unhealthy expansion in the overall volume of credit, to excessive leverage, and to an unsustainable rise in asset prices, and speculative investment.[2]

It is different with Islam which Islam has a balance system between materiel and spiritual needs in the way of life.[3] Islam use resources efficiently and fairness that should be implemented in every aspects, include in economic, financial system, corporation, and the detail in structure of financial system with realize the objective and moral dimension. In financial sector, Islam gives us the guidance for prohibited and suggested transaction and how Islamic financial system can be a solution for the stability of economic system nowadays.

 

2. SOURCES OF LAW

2.1. AL-QURAN

To find a solution for any problems, Islam has guided us the prohibition and suggestion in Al-Quran. In Muamalah, Islamic Law allows us for doing anything until there is a prohibition in Al-Quran. Several verses of the Quran mention and prohibit Riba (interest). In one of the earliest verses (30:39), earning through Riba is compared to the blessings and pleasure of Allah SWT through lending as an act of charity. This verse was followed by another verse (4:161), which severly condemned dealing in riba with a reminder that it was prohibited by earlier scriptures of the Jews and Chirstians as well. In the next set of verses (3:130-132), Muslim were told that avoiding riba was for their own welfare. Finally, the last revelation about riba came through verses (2:275-281) giving severe warning about riba and recommending to forgive riba due on loans but providing protection to the principal amounts.

 

2.2. AS-SUNNAH

Muslim scholar has agree that Sunnah (hadits shahih) is one of major source for syara’ law after Al-Quran. Its position is for ta’kid (lasing) Al-Quran, and the second is as explainer Al-Quran, and the third as Musyar (Syari’at creator). Including economic and finance, therefore ummat should pay attention in As-Sunnah for more detail in every single problem. Then we should refer to another source, such as Ijma, Qiyas, Ijtihad, Istishan, Maslahah, and other Ushl Fiqh methodologies.

 

3. PROHIBITED TRANSACTION IN ISLAM

Islam give solution in Finance and economic from global crisis. In each single transaction, there are four factors that made transaction prohibited. The first is a prohibition in the substance (zat), such as khamr, alcohol, pork, carcass, and blood. Second is prohibition of riba, which appear if uncertain contracts converted to be certain contracts. Third is avoidance of gharar, which appear if certain contracts converted to be uncertain contracts. Usually it happens in exchange transaction.   And the last is prohibition of gambling (maisir), usually it happens in zero sum game.[4]

 

4. AQAD FOR ISLAMIC TRANSACTION

In fiqih muamalah, aqad consist of tabarru’ dan tijarah. Aqad tabarru’ is for non-profit transaction for helping each other in goodness. And aqad tijarah is for commercial purposes which consist of natural uncertainty contracts (musyarakah, mudharabah, muwafadhah) and natural certainty contracts (murabahah, salam, istishna, ijarah).

 

5. FINANCIAL INSTRUMENT

The Islamic economic system has a set of core contracts, which serve as building blocks for designing more sophisticated and complex financial instrument. There is no established classification of contracts in the Islamic legal system as such, but from business and commercial point of view, one can group certain contracts according to their function and purpose in the economic and financial system. Contracts dealing with commercial and business transactions that can be classified into four categories.[5]

The first is transactional contracts, which deal with the real sector economic transactions that facilitate the exchange, sale, and trade of goods and services. Then, financial contracts which offer ways to create and extend credit, facilitate financing of transactional contracts, and provide channel for capital formation and resource mobilization between investors and entrepreneurs.

The third is intermediation contracts which facilitate an efficient and transparent execution of transactional and financial contracts. And the last is social welfare contracts which are between individual and the society to promote the well-being and welfare of the less privileged.

globalcrisis1

Figure 1. Financial Instrument in Islamic Financial System[1]

 

 

6. FINANCIAL INTERMEDIATION

Financial intermediaries not only channel resources from the capital-surplus agents (generally, households) to capital deficit ones (corporate sector); they also allow inter-temporal smoothing of households ’consumption and business” expenditure and thus allow both firms and households to share risk.[2]

The primary functions of a financial intermediary are asset transformation, conducting of orderly payment, brokerage and risk transformation. The others are the administrative function of accounting and payment system. In Islam, it has established historical record and has made significant contributions to economic development.[3]

There are several Islamic intermediation contracts, which consist of Mudharabah, Wikala, Amanah, Ariya, Wadia, Rahn, Kifala, Hawala, and Jo’ala. All of them have features that could be a solution in global financial crisis. First, profit and loss sharing that implies a direct concern for the profitability of the physical investment on the part of Islamic Bank. Islamic financial contracting encourages banks to focus on the long term in their relationships with their client. One of the most critical and distinguishing features of financial intermediation by Islamic banks as compared to  that by conventional banks is the inherent design by which the assets and liabilities side of the Islamic banks’s balance sheets are matched. And one of the distinct features of Islamic banking is the existence of a Shariah Board that comprises religious scholars and the influence this board exerts on the operations of an Islamic bank.

There is no standard way of grouping Islamic Financial Institutions, but in terms of the services rendered, today’s Islamic Financial Institutions can be divided into the following forms of intermediation; Islamic windows, Islamic Investment Banks and Funds, Islamic Mortgage Companies, Takaful Companies, Mudharabah Companies, and Islamic Banking. The following figure is the Islamic Financial Intermediation in Islamic Banking.

globalcrisis2

Figure 2. Islamic Financial Intermediation[1]

 

7. ISLAMIC FINANCIAL SYSTEM

An Islamic Financial System have several components, such as banking system, financial markets, capital markets, and legal system. Further, in the Islamic banking system, there will be greater inter-dependence and closer relationship between investment and deposit yields, since Islamic banks can primarily accept investment deposits based on profit-sharing and can provide funds to enterprises on the same basis. Thus, productivity in the real sector determines the rate of return to the financial sector.[2]

Islamic scholar have pointed out the necessity of the existence of a stock market in the financial system of Islam in which transaction in primary capital instruments such as corporate stocks can take place. Market operations with Sharia rules must prevail for goods and services. Sharia has provided a network of ethical and moral rules of behavior for all participants in the market and requires that these norms and rules be internalized and adhered to by all.

For Islamic secondary markets to be able to transform an asset into a reliable source of cash for an economic unit whenever the latter needs it, they must be dealer markets, there is a set of position users who trade significant amounts of assets. Since debt is not permit, source of funds must be provided by central bank. Hence, given that debt instruments cannot exist, money market activities will have different characteristics from their counterparts in the conventional system.[3]

The challenge for Islamic money market and secondary market is the development of instruments that satisfy the liquidity, security and profitability needs of the markets while, at the same time, ensuring compliance with the rules of Sharia, provision of uncertain and variable rates of return on instruments with corresponding real asset backing. Therefore, Islamic system requires the active support of the government and the central bank in development, promotion, supervision and control.[4]

In the Islamic framework, although speculation is unlawful, professional speculators cannot exist, because most speculation is made possible only with funds borrowed based on interest, which is prohibited in Islam.[5] Then, the practice of short selling a stock is not compatible with the principles of Islam. An exchange is void unless the intention of buyer is for buying and seller is for selling, no one sells what he does not have.[6]

However, in those processes, there are many factors to support Islamic financial system such as Islamic Benchmark, accounting standards, financial engineering, risk management, regulations, and corporate governance to increase public trusty.

 

8. CONCLUSION

There are many factors in capitalism and socialism, which implies to global financial crisis. In Islamic system, there must be a balancing between material and spiritual. Similar with it, in Islamic finance that part of macroeconomics, has guided us to avoid prohibit and do the suggestion transactions as written in Al-Quran and As-Sunnah. In order to make Islamic financial can be a solution for global financial crisis.

There are some economy-wide benefits from the operation of an Islamic financial system. First, government expenditures that are fully rationalized. Second, revenues from taxation, and those derived from property legitimately placed within the government domain by the Shariah, can be raised to meet the expenditure needs of the government. The third, financial sector can be liberalized to allow the returns in this sector to reflect returns in the real economy. Fourth, equity markets can be developed to allow the financing of investment projects outside banking institutions. And finally, the structure of banking system could be such as to allow strong banking supervision and prudential regulation commensurate with the risks involved in various transactions.[7]

 

 

 

 

9. REFERENCE

Chapra, M. Umer, The Need for a New Economic System, Journal of the Islamic Economic Association, 1991

Chapra, M. Umer. The Global Financial Crisis: Can Islamic finance help. New Horizon Islamic Banking.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. An Introduction to Islamic Finance. John Wiley dan Sons (Asia) Pte Ltd. Singpore. 2007

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

 


[1] Iqbal, Zamir. 2007. pg 109

[2] Iqbal, Zamir. 2007. pg 127

[3] Iqbal, Zamir. 2007. pg 131

[4] Iqbal, Zamir. 2007. pg 132

[5] Iqbal, Zamir. 2007. pg 175

[6] Iqbal, Zamir. 2007. pg 176

[7] Iqbal, Zamir. 2007. pg 147


 

[1] Iqbal, Zamir, 2007. pg 79

[2] Iqbal, Zamir. 2007. pg 99

[3] Iqbal, Zamir. 2007. pg 100
 



[1] Chapra, M. Umer, The Need for a New Economic System, Journal of the Islamic Economic Association, 1991,pp.9-47

[2] Chpra, M. Umer. The Global Financial Crisis: Can Islamic finance help. New Horizon Islamic Banking

[3] Schuon, Frithjof. Understanding Islam, tr.D.D.Matheson. Allen and Unwin. London. 1963.

[4] Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis dan Keuangan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

[5] Iqbal, Zamir, Mirakhor Abbas. An Introduction to Islamic Finance. John Wiley & Sons. Singapore. 2007

Amalan Sunnah Menuju Surga : Shadaqah Sunah April 15, 2009

Posted by informationmedia in syariah.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Amalan Sunnah Menuju Surga : Shadaqah Sunah <!–[endif]–>Hal ini berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abi Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

 

“Barang siapa bershadaqah senilai satu kurma dari usaha yang baik (halal) –Allah tidak menerima kecuali yang baik– maka Allah akan menerima shadaqahnya itu dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk orang yang bershadaqah sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan anak kambingnya hingga menjadi seperti gunung.” Juga berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Adiy bin Hatim, ia berkata, aku mendangar Rasulullah saw bersabda :

 

“Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara Allah dengan tanpa penerjemah. Kemudian ia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan di dunia. Ia pun melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan di dunia. Dan ia melihat ke depannya, maka ia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Karena itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma.”

Juga berdasarkan hadits dengan isnad yang shahih dari Jabir dan Abi Ya’la yang dishahihkan oleh Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda kepada Kaab bin Ajrah:

“Wahai Kaab bin Ajrah, shalat adalah pendekatan kepada Allah, puasa adalah perisai, dan shadaqah akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api….” Sebaik-baiknya shadaqah adalah shadaqah yang tersembunyai, berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Abi Hurairah tentang tujuh golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah. Rasul saw. menyebutkan di antara mereka adalah

“Seseorang yang bershadaqah kemudian ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanan.” Begitu juga shadaqah kepada kerabat termasuk shadaqah yang utama berdasarkan hadits mutafaq ‘alaih dari Zainab ats-Tsaqafiyyah, ia berkata, Rasul saw. bersabda:

 

“Kedua orang itu (orang yang bersedekah kepada kerabat) akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala kekerabatan dan pahala shadaqah.”

 

 

Dari buku : Pilar-pilar Pengokoh Nafsiyah aIslamiyah , Hizbut Tahrir

http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/31/amalan-sunnah-menuju-surga-shadaqah-sunah/ (April 7, 2009)

Al-‘Urf sebagai salah satu metode Ushul Fiqih dalam meng-Istimbath setiap permasalahan dalam kehidupan April 15, 2009

Posted by informationmedia in syariah.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5 comments

Oleh: Rhesa Yogaswara, S.Si (rhesayogaswara@yahoo.com)

PENDAHULUAN

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam al-Qur’an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.

 

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad saw. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

 

            Sehingga sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui serta mengamalkan salah satu metode Ushl Fiqh untuk meng-Istimbath setiap permasalahan dalam kehidupan ini.

 

PENGERTIAN

Secara bahasa “Al-adatu” terambil dari kata “al-audu” dan “al-muaawadatu” yang berarti “pengulangan”, Oleh karena itu, secara bahasa al-‘adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

 

Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisisihan antar manusia.

 

Perbedaan antara Al-‘Adah dengan Al-‘Urf

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: AI-‘Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

 

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna kaidah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafadh shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

 

Tabel 1. Tabel perbandingan antara ’Urf dengan ’Adah

’Urf

’Adah

Adat memiliki makna yang lebih sempit

Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas

Terdiri dari ‘urf shahih dan fasid

Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk

‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak

Adat mencakup kebiasaan pribadi

 

Adat juga muncul dari sebab alami

 

Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

  

DALIL KAIDAH

Lafadl al-‘adah tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, namun yang terdapat pada keduanya adalah lafadh al-‘urf dan al-ma’ruf. Ayat dan hadits inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama kita untuk kaidah ini. Diantaranya ialah:

 

Dalil aI-Qur’an, Firman Allah Ta’ala :

 (QS Al-Araaf[7]:199). Jadilah Engkau Pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

  Juga firman-Nya:

 (QS.Al-Baqarah[2]: 180). diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf

 

Dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadh ’urf atau ma’ruf yang mencapai 37 ayat. Maksud dan ma’ruf di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.

 

Dalil dari as-Sunnah:

Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas’ud disebutkan, “Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik”. Hadis tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh).

 

QAWAID FIQHIYAH YANG BERKAITAN

Berkaitan dengan ’Urf, dalam qa’idah fiqhiyah disebutkan:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Qaidah yang lain:

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”.

 

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat) yang sudah berjalan. Sifat al-Qur’an dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam (sebagaimana contoh ayat di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, dengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan (perekonomian), qa’idah fiqhiyah memberikan keluasaan untuk menciptakan berbagai macam bentuk transaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah:

“Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) di kalangan pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka”

 

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (‘urf) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.

 

KLASIFIKASI

Klasifikasi ‘Urf ditinjau berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu:

  1. ‘Urf ‘am (umum). Yaitu ‘urf yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ulama sepakat bawa ‘urf umum ini bisa dijadikan sandaran hukum.

 

  1. ‘Urf khosh (khusus). Yaitu sebuah ‘urf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. ‘Urf ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak.

 

Contoh: Di sebuah daerah tertentu, ada seseorang menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan ‘urf yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung bendua antara penjual dengan pembeli; maka inilah yang berlaku, tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.

 

Klasifikasi ‘Urf ditinjau berdasarkan objeknya, yaitu:

  1. ‘Urf Lafzhy (ucapan). Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tententu dipahami bersama dengan makna tertentu, bukan makna lainnya. ‘Urf ini kalau berlaku umum di seluruh negeni muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.

 

Misalnya:

a.       Ada seseorang berkata: “Demi Alloh, saya hari ini tidak akan makan daging.” Ternyata kemudian dia maka ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata ”daging” dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi, dan lainnya.

b.      Ada seorang penjual berkata: “Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu.” Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dolar ataupun riyal.

 

  1. ‘Urf Amali (perbuatan). Yaitu Sebuah penbuatan yang sudah menjadi ‘urf dan kebiasaan masyanakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat ‘urf lafzhy.

 

Misalnya:

a.       Dalam masyarakat tertentu ada ’urf orang bekerja dalam sepekan mendapat libur satu hari, pada hari Jum’at. Lalu kalau seorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan dibayar setiap bulan sebesar Rp.500.000, maka pekerja tersebut berhak berlibur setiap hari Jum’at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.

 

Klasifikasi ‘Urf ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, yaitu:

  1. ‘Urf shahih ialah ‘urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’.

 

Misalnya:

a.       Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara’.

 

  1. ‘Urf bathil ialah ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara’.

 

Misalnya:

a.       Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

 

SYARAT-SYARAT ‘URF

Tidak semua ‘urf bisa dijadikan sandaran hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

  1. ’Urf itu berlaku umum. Artinya, ‘urf itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan ‘urf orang-orang tententu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
  2. Tidak bertentangan dengan nash syar’i. Yaitu ‘Urf yang selaras dengan nash syar’i. ‘Urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena dia itu ’urf, akan tetapi karena dalil tersebut.

 

Misalnya:

‘Urf di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. ‘Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Alloh Azza wa Jalla berfirman:

 

 

 

(QS. athTholaq [65]:6). tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

 

 

 

  1. ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘urf baru yang barusan terjadi.

 

Misalnya:

Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi; lalu lima tahun kemudian ‘urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadh tidak didasarkan pada ‘urf yang muncul belakangan.

 

  1. Tidak berbenturan dengan tashrih. Jika sebuah ‘urf berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah), maka ‘urf itu tidak berlaku.

 

Misalnya:

Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp. 500.000,- tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk setiap hari termasuk hari Ahad dan hari libur, maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk Setiap hari maskipun ‘urf masyarakat memberlakukan hari Ahad libur.

 

  1. ‘Urf tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati

Hal ini sangatlah penting karena bila ada ’urf yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini ’Ijma) maka ’urf menjadi tidak berlaku, terlebih bila ’urf nya bertentangan dengan dalil syar’i.

 

PERBANDINGAN DENGAN METODE LAIN
’Urf lebih kuat dari qiyas karena ’urf adalah dalil yang berlaku umum dan bukti bahwa sesuatu memang dibutuhkan (Ibn Abidin). Contoh: sucinya kotoran merpati sesuai ’urf yang terjadi pada mesjid2 bahkan masjid al-haram. Ini tidak bisa diqiyaskan pada korotan ayam.

 

Perbedaan ’Urf dengan ’Ijma

 Tabel 2. Tabel perbandingan antara ’Ijma dengan ’Urf

’Ijma

’Urf

Dasarnya adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar’i setelah Nabi SAW wafat

Tindakan mayoritas individu baik ’awam maupun ulama dan tidak harus dalam bentuk kesepakatan

Harus berdasarkan dalil Syara

Tidak harus berdasarkan dalil Syara

’Ijma ada yang sampai kepada kita dan ada yang tidak

Relatif sama dengan sejarah

Merupakan hujjah yang mesti dilakukan

Tidak menjadi hujjah yang harus dilakukan karena ’urf ada yang shahih dan ada yang bathil

 

PANDANGAN ULAMA

 

 

 

 Berikut adalah praktek-praktek ’Urf dalam masing-masing mahzab:

  1. Fiqh Hanafy

a.       Dalam akad jual beli. Seperti standar harga, jual beli rumah yang meliputi bangunanya meskipun tidak disebutkan.

b.      Bolehnya jual beli buah yang masih dipohon karena ’urf.

c.       Bolehnya mengolah lahan pertanian orang lain tanpa izin jika di daerah tersebut ada kebiasaan bahwa lehan pertanian digarap oleh orang lain, maka pemiliknya bisa meminta bagian.

d.      Bolehnya mudharib mengelola harta shahibul maal dalam segala hal menjadi kebiasaan para pedagang.

e.       Menyewa rumah meskipun tidak dijelaskan tujuan penggunaaannya

 

  1. Fiqh Maliki

a.       Bolehnya jual beli barang dengan menunjukkan sample

b.      Pembagian nisbah antara mudharib dan sahibul maal berdasarkan ’urf jika terjadi perselisihan

 

  1. Fiqh Syafi’i

a.       Batasan penyimpanan barang yang dianggap pencurian yang wajib potong tangan

b.      Akad sewa atas alat transportasi

c.       Akad sewa atas ternak

d.      Akad istishna

 

  1. Fiqh Hanbali

a.       Jual beli mu’thah

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah.

 

Para ulama telah sepakat bahwa seorang mujtahid dan seorang hakim harus memelihara ’urf shahih yang ada di masyarakat dan menetapkannya sebagai hukum. Para ulama juga menyepakati bahwa ’urf fasid harus dijauhkan dari kaidah-kaidah pengambilan dan penetapan hukum. ’Urf fasid dalam keadaan darurat pada lapangan muamalah tidaklah otomatis membolehkannya. Keadaan darurat tersebut dapat ditoleransi hanya apabila benar-benar darurat dan dalam keadaan sangat dibutuhkan.

 

Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

 

Abdul Wahab Khalaf berpandangan bahwa suatu hukum yang bersandar pada ’Urf akan fleksibel terhadap waktu dan tempat, karena Islam memberikan prinsip sebagai berikut:

“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat, dan siatuasi (kondisi)”.

 

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”.

 

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.

 

Jumhur ulama tidak membolehkan ’Urf Khosh. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah membolehkannya, dan inilah pendapat yang shohih karena kalau dalam sebuah negeri terdapat ‘urf tertentu maka akad dan mu’amalah yang terjadi padanya akan mengikuti ‘urf tersebut.

 

CONTOH PRAKTEK ‘URF

 

Berikut adalah akad-akad saat ini yang dapat diterima dengan ’Urf, yaitu

1.      Konsep Aqilah dalam asuransi

2.      Jual beli barang elektronik dengan akad garansi

3.      Dalam sewa menyewa rumah. Biaya kerusakan yang kecil-kecil yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik rumah, menjadi tanggung jawab penyewa.

 

KESIMPULAN

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

 

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

 

Tujuan utama syari’at Islam (termasuk didalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan manusia – sebagaimana di kemukakan as-Syatibi– akan teralisir dengan konsep tersebut. Pada gilirannya syari’at (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

 

Sehingga dengan metode al-’urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushl fiqh salah satunya al-’urf, yang mana ’urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

 

DAFTAR PUSTAKA

Al-A’jam, Rafiq. 1983. Ushul Islamiyah Manhajuha wa Ab’aduha. Beirut: Dar al-Ilmi.

Al-Bugha, Musthafa Dib. Atsar al-Adillah al-Mukhtalafah fiha fi al-Fiqh al-Islamy. Damaskus: Dar el-Qalam, 1420 H/1999M, cet. III

Al-Jawaziyah, Ibnu Qayyim. TT. I’lam al-Muwaqi’in. Beirut: Dal al-Jil.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. TT. Tafsir al-Maraghi, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nadawi, Ali Ahmad. 1986. Al-Qawa’id al-Fiqhiyah. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Qarrafi, Syaihabuddin Ahmad ibd Idris. TT. al-Furuq fi Anwa’il Buruq. Beirut: ‘Alam al-Kutb.

Al-Yamani, Abu Bakar al-Ahdal. TT. al-Fara’id al-Bahiyyah. Semarang: al-Munawar.

Al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad. 1988. Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah. Beirut: al-Qalam.

Al-Zuhaily, Wahbah. Ushul Fiqh al-Islamy. Beirut: Dar el- Fikr al-Mu’ashir, 1424 H/2004 M, vol. 2, cet. II

Bisri, M. Adib. 1977. Risalah Qawa’id Fiqh. Kudus: Menara Kudus.

Fatah, Syekh Abdul. 1990. Tarikh al-Tasyri al-Islam. Kairo: Dar al-Ittihad al’Arabi.

Haidar, Ali. TT. Darru al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam. Beirut: Maktabah al-Nahdhah.

http://www.cybermq.com/index.php?pustaka/detail/8/1/pustaka-129.html

Husaini, S. Waqar Ahmad. 1983. Sistem Pembinaan Masyarakat Islam (Terj.). Bandung: Pustaka.

Ibnu Nujaim, Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. 1985. al-Asybah wa al-Naqza’ir. Beirut: Dar al Kutb al-Alamiah.

Khalaf, Abdul Wahab. Ilm Ushul Fiqh. Damaskus: Dar el-Qalam, 1398 H/1978 M, cet. XII

Madjid, Nurcholish. 1995. “Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah”, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah. Jakarta: Paramadina.

Muhsin, Abdullah bin Abdul. 1980. Ushul al-Madzahib al-Imam Ahmad. TTP: TP.

Ridla, Muhammad Rasyid. TT. Tafsir al-Manar, Juz I. Bairut: Dar al-Fikr.

Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Majalah Al Furqon Edisi Khusus, Romadhon/Syawal 1427 (Okt/Nov ’06)

Syarifuddin, Amir. 1990. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos.

Yamanni, Ahmad Zaki. 1388 H. Islamic Law and Contemporary Issues. Jeddah: The Saudi Publishing House.

 

 

Objectives of Financial Accounting for Islamic Banks and IFIs and Objective and Principles of Auditing April 15, 2009

Posted by informationmedia in finance.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Accounting encompasses several areas, generally agreed to include financial accounting, managerial accounting, cost accounting, and accounting for non-for-profit organizations. We are concerned here only with financial accounting.

3/1     Financial accounting

Financial accounting has developed over time for many practical considerations relating to the need of entities to determine their financial rights and obligations, and results of operations, and to inform present and potential parties concerned with the affairs of the entity of its financial position, the results of its operations and its cash flows. This information is intended to assist those parties in making suitable decisions with respect to the entity. Thus financial accounting plays an important role in directing economic resources in society to different entities as a result of the decisions made by the parties concerned with the affairs of those entities. These decisions are based, among other things, on information available to them through financial accounting which ranks as one of the important sources of the basic information required for decision making. During the period of its development, a number of rules and principles have been accumulated which specify the processes of financial accounting, its general objectives and limitations.

3/2     The financial accounting processes

Financial accounting consists of the following processes:

(a)      Accounting recognition of an entity’s financial rights and obligations as of a given date and changes in those rights and obligations resulting from consummated transactions and other events during a given period.

(b)     Measurement of the financial effect of consummated transactions and the impact of other events during a given period.

(c)     Classifying the financial effect of consummated transactions and other events for the purpose of determining the entity’s results of operations and other changes in its financial position including its cash flows.

(d)     Preparing periodic reports about the entity’s financial position as of a given date and the results of its operations and cash flows during a given period.

3/3     The general objectives of financial accounting

The main objective of financial accounting is to provide information, through periodic reports, about the entity’s financial position, its results of operations and cash flows, to assist users of such reports in making decisions. The financial statements (statement of financial position, income statement, the statement of cash flows, and related notes) are the main type of reports provided by financial accounting.

Financial accounting also provides important information which assists the entity’s management in directing available economic resources. Accordingly, it facilitates management efforts in planning, directing and supervising the entity’s activities. It also facilitates the roles of governmental agencies responsible for supervising the national economy and for collecting tax based on the financial information which it produces.

3/4     Limitations of information provided by financial accounting

Financial accounting does not provide all the information required by those who need to make decisions about the entity. This is so because of many reasons, including those related to the nature of the financial accounting processes, and those related to cost and benefit considerations. The following are some aspects of the limitations of information produced by financial accounting and the reasons for such limitations.

3/5     Limitations resulting from the nature of the financial accounting processes

(a)      Financial accounting is concerned mainly with measuring the financial effect of transactions and other events on the entity’s financial position, results of operations and cash flows. Accordingly, financial accounting is not usually able to produce information to assist in the evaluation of the entity’s ability to achieve objectives that are not capable of financial measurement in an objective manner.

(b)     Financial accounting does not differentiate, through its processes, between the entity’s performance and that of its management. Although, management ability is one of the important factors that affect the entity’s performance, there are other factors beyond management control which affect the entity’s performance such as natural disasters and external political and economic changes. Accordingly, it is not currently possible for financial accounting to provide information which can assist in evaluating management performance aside from the entity’s performance.

(c)     The information currently provided by financial accounting is historical in nature which may or may not be indicative of the future. Yet, decisions made by those who need this information are concerned with the future impact of alternative courses of action.

(d)           Financial accounting relies to a very great extent on estimates when measuring the financial effect of transactions and other events on the entity’s financial position and the results of operations; for example, depreciation of fixed assets, doubtful receivables, etc. Such estimates are based on assumptions determined by management which may or may not turn out to be accurate.

3/6     Limitations resulting from cost and benefit consideration

         The information which financial accounting produces has costs associated with its preparation, presentation and usage. Accordingly, cost considerations affect the information produced by financial accounting. One of the results of cost considerations is the emphasis in financial accounting on the production of general purpose financial reports to serve the common information needs of multiple external users.

4. The importance of establishing objectives of financial accounting for Islamic banks and financial institutions

4/1     The importance of establishing objectives

         Human experience proved that any work which does not have clear objectives encounters limitations, conflicts and blurred vision in its implementation. Financial accounting and financial reporting are no exception to this precept. Accounting scholars and practitioners alike have found that the process of developing financial accounting standards without establishing objectives leads to inconsistent standards which may not be suitable for the environment in which they are expected to be applied.

         Agreement on the objectives of financial accounting for Islamic banks would achieve many benefits:

(a)      The objectives will be used as a guide by the Financial Accounting Standards Board for Islamic Banks and Financial Institutions when developing financial accounting standards. This should assure consistency in developing standards.

(b)     The objectives will assist Islamic banks, in the absence of accepted accounting standards, in making choices among alternative accounting treatments.

(c)     The objectives will be available as a guide and a regulator of subjective judgment made by management when preparing the financial statements and other financial reports.

(d)     The objectives, when properly defined, should increase users’ confidence and understanding of accounting information and, in turn, their confidence in Islamic banks.

(e)     Establishing objectives should lead to the development of accounting standards which are likely to be consistent with each other. This should increase users’ confidence in the financial reports of Islamic banks.

4/2     Differences between the objectives of financial accounting and financial reports for Islamic banks and objectives of financial accounting for other banks

         Financial accounting is mainly concerned with providing information to assist users in making decisions. Those who deal with Islamic banks are concerned, in the first place, with obeying and satisfying Allah in their financial and other dealings. Allah says “O ye people! eat of what is on earth. Lawful and good; and do not follow the footsteps of the Evil One, for he is to you an avowed enemy”. (Chapter 2: verse 168). The objectives of financial accounting for other banks have, for the most part, been established in non-Islamic countries. It is natural, therefore, that there should be differences between objectives established for other banks and those to be established for Islamic banks. Those differences stem mainly from differences in the objectives of those who need accounting information and, therefore, in the information they need. This does not mean, however, that we should reject all the results of contemporary accounting thought in non-Islamic countries. This is so because there are common objectives between Muslim and non-Muslim users of accounting information. For example, Muslim and non-Muslim investors share in their desire to increase their wealth and to realize acceptable returns on their investments. This is a legitimate desire which has been recognized in Shari’a consistent with Allah’s saying “It is He Who has made the earth manageable for you, so traverse ye through its tracts and enjoy of the sustenance which He furnishes” (excerpt from chapter 67:verse 15).

 

         In addition to the above, there are other reasons why different objectives of financial accounting should be established for Islamic banks. Those are:

(a)      Islamic banks must comply with the principles and rules of Shari’a in all their financial and other dealings.

(b)     The functions of Islamic banks are significantly different from those of traditional banks who have adopted the Western model of banking.

(c)           The relationship between Islamic banks and the parties that deal with them differs from the relationship of those who deal with traditional banks. Unlike traditional banks, Islamic banks do not use interest in their investment and financing transactions, whereas traditional banks borrow and lend money on the basis of interest. Islamic banks mobilize funds through investment accounts on the basis of Mudaraba (i.e. sharing of profit between the investor who provides the funds and the bank which provides the effort) and invest these funds on the basis of Mudaraba, profit and loss sharing mechanisms, or deferred payments methods consistent with the Shari’a.

         Hence, accounting standards developed for traditional banks may not be relevant to Islamic banks. Nevertheless, in developing accounting standards for Islamic banks, the Board may be guided by clear objectives and concepts which are appropriate for other banks provided they are in compliance with the Shari’a precepts.

5.   The approach to establishing objectives of financial accounting for Islamic banks and financial institutions

Two approaches to establishing objectives have emerged through the discussion which took place at different meetings of the committees established by the Board. These are:

(a)     Establish objectives based on the principles of Islam and its teachings and then consider these established objectives in relation to contemporary accounting thought.

(b)    Start with objectives established in contemporary accounting thought, test them against Islamic Shari’a, accept those that are consistent with Shari’a and reject those that are not.

In order to test each approach and select an appropriate one, a Shari’a scholar was requested to prepare a working paper on the objectives of financial accounting for Islamic banks consistent with the first approach, and an accounting scholar was requested to prepare a separate working paper consistent with the second approach. In addition, a joint working paper was prepared by a Shari’a expert and an accounting expert. Several joint meetings were held to present and discuss those working papers. It was agreed that one of the Shari’a scholars, who attended the meetings, prepare a paper summarizing the results of those discussions and the views presented in the working papers. This last paper was presented and discussed at a meeting of the Committee attended by several Shari’a and accounting scholars. Based on the results of those efforts, it was agreed that the second approach, described above, should be adopted to establish objectives of financial accounting for Islamic banks and financial institutions.

5/1     The major users of financial reports

         Financial reports include not only financial statements but also other means of communicating information that relates, directly or indirectly, to the information provided by financial accounting.

         The objectives of financial accounting determine the type and nature of information which should be included in financial reports, in order to assist users of these reports in making decisions. Therefore, the objectives of financial accounting should focus on the common information needs of users of financial reports. In addition, the objectives should focus on the common information needs of those users who do not have the authority or ability to directly obtain the information they need, or access to such information. This focus stems from two reasons, namely the ability of other users to directly obtain from the entity the information they need to make decisions; and the need for accountants to make a choice among a variety of contending information needs of different users because of the limited nature of what could be included in financial reports. This does not mean, however, that financial reports which are focused on the common information needs of users with limited access to information will not be useful for others.

 

         The main categories of users of external financial reports for Islamic banks whose information needs are addressed in this statement include:

a)    Equity holders.

b)   Holders of investment accounts.

c)   Other depositors.

d)   Current and saving account holders.

e)   Others who transact business with the Islamic bank, who are not equity or account holders.

f)    Zakah agencies (in case there is no legal obligation for its payment).

g)    Regulatory agencies.

5/2     Common information needs of users of financial reports who do not have the authority or ability to obtain additional information from the Islamic bank

         The information needs of users of financial reports increase and vary with the increase in the categories of users for example investors including equity and investment account holders, creditors including current depositors, savings depositors, debtors, employees of the Islamic bank, other financial and banking institutions, and those who deal with the Islamic banks in any other manner.

         Government agencies have the power and authority to directly obtain the types of information that best serve their needs. On the other hand, other external users are limited to the information contained in the Islamic bank’s financial reports. Accordingly, it is essential that the common information needs of these categories of users be the focus of financial reports. It should be emphasized, however, that financial reports, because of cost considerations, cannot be expected to provide for every possible information need of these categories of users, particularly those needs that are not common to all users.

 

         It is possible to summarize the common information needs of users as follows:

(a)      Information which can assist in evaluating the bank’s compliance with the principles of Shari’a in all of its financial and other dealings.

(b)     Information which can assist in evaluating the bank’s ability in:

1.    Using the economic resources available to it in a manner that safeguards these resources while increasing their value, at reasonable rates.

2.    Carrying out its social responsibilities and in particular those that have been specified by Islam, including the good use of available resources, the protection of the rights of others and the prevention of corruption on earth.

3.    Providing for the economic needs of those who deal with the bank.

4.    Maintaining liquidity at appropriate levels.

(c)     Information which can assist those employed by the bank in evaluating their relationship and future with the Islamic bank, including the bank’s ability to safeguard and develop their rights and develop their managerial and productive skills and capabilities.

(d)     It is assumed that the types of information described above represent the minimum required to satisfy the common information needs of external users of financial reports.

5/3     Other financial reports

         Financial reports which are intended to provide for the common information needs of external users have been divided into the following categories:

(a)      Those that are currently produced by financial accounting in the form of financial statements and related notes.

(b)           Those that could be produced by financial accounting or other information systems of Islamic banks in the form of other financial reports, which are not currently being produced.

 

         The distinction between these two categories of reports is essential at this stage of the Board’s efforts for the following reasons:

1.       The first category of reports, i.e. the financial statements and related notes, is the main output of financial accounting. In addition, they are generally known and are prepared in accordance with standards that provide reasonable assurance of fairness in the presentation of the financial position, results of operations and cash flows.

2.       The second category of reports lacks a generally accepted definition and there is no assurance that they would contain reliable and fair presentations of information required by those who deal with Islamic banks for a variety of reasons, including the limitations of the financial accounting processes.

         Notwithstanding the above, objectives will be established for all financial reports as a group to guide the development of accounting standards for Islamic banks. The future plans of the Board will address the specific objective(s) of each report and its concept and develop the standards for its preparation to assure its accuracy.

         Examples of these types of other financial reports for Islamic banks include:

(a)      Analytical financial reports about sources of funds for Zakah and their uses.

         Although the financial statements of Islamic banks will disclose the liability for Zakah and the amount that has been disbursed, users of financial statements might be interested in additional analysis of sources of funds for Zakah, methods of its collection including controls to safeguard these funds and their uses.

(b)     Analytical financial reports about earnings or expenditures prohibited by the Shari’a

         It is our intent for the financial statements to disclose income earned by the Islamic bank from prohibited transactions or sources and expenditures prohibited by the Shari’a and how those earnings were disposed of. However, users of the financial statements may be interested in detailed financial reports. Such reports may include information about the causes of such earnings, their sources, how they were disposed of and procedures established to prevent entering into transactions prohibited by the Shari’a.

(c)     Reports concerning the Islamic bank’s fulfillment of its social responsibilities

         Islam has always been concerned with the concept of social responsibility whether that responsibility be for the welfare of society or the prevention of harm. Indeed, this can be clearly observed in the Quranic verses, the sayings and deed of the Prophet (may the blessing and peace of Allah be upon him), and Islamic jurisprudence. For example, Allah said “But seek with the (wealth) which Allah has bestowed on thee, the Home of the Hereafter, nor forget thy portion in this world: but do thou good, as Allah has been good to thee and seek not (occasions for) mischief in the land; for Allah loves not those who do mischief”. (Chapter 28: verse 77). The Prophet (may the peace and blessings of Allah be upon him) said “The most loved by Allah among the people are those helpful to others”. The Prophet also said “There should be neither harming nor reciprocating harm”. Hence, Islam prohibits the Muslim from causing harm to himself, to others, his environment or society in the pursuit of material returns. This shows that Islam spearheaded this concept which did not develop in the West except recently.

(d)     Reports about the development of the Islamic bank’s human resources

         Those reports may contain information about and the bank’s efforts to develop its human resources whether with respect to their knowledge of Shari’a or economics. In addition it would include the bank’s efforts in encouraging its employees to be effective and efficient.

6.   Objectives of financial accounting and financial reports for Islamic banks and financial institutions

6/1    Objectives of financial accounting

(a)     To determine the rights and obligations of all interested parties, including those rights and obligations resulting from incomplete transactions and other events, in accordance with the principles of Islamic Shari’a and its concepts of fairness, charity and compliance with Islamic business values.

(b)    To contribute to the safeguarding of the Islamic bank’s assets, its rights and the rights of others in an adequate manner.

(c)    To contribute to the enhancement of the managerial and productive capabilities of the Islamic bank and encourage compliance with its established goals and policies and, above all, compliance with Islamic Shari’a in all transactions and events.

(d)    To provide, through financial reports, useful information to users of these reports, to enable them to make legitimate decisions in their dealings with Islamic banks.

6/2     Objectives of financial reports

Financial reports, which are directed mainly to external users, should provide the following types of information:

(a)     Information about the Islamic bank’s compliance with the Islamic Shari’a and its objectives and to establish such compliance; and Information establishing the separation of prohibited earnings and expenditures, if any, which occurred, and of the manner in which these were disposed of.

(b)    Information about the Islamic bank’s economic resources and related obligations (the obligations of the Islamic bank to transfer economic resources to satisfy the rights of its owners or the rights of others), and the effect of transactions, other events and circumstances on the entity’s economic resources and related obligations. This information should be directed principally at assisting the user evaluating the adequacy of the Islamic bank’s capital to absorb losses and business risks; assessing the risk inherent in its investments and; evaluating the degree of liquidity of its assets and the liquidity requirements for meeting its other obligations.

(c)    Information to assist the concerned party in the determination of Zakah on the Islamic bank’s funds and the purpose for which it will be disbursed.

(d)    Information to assist in estimating cash flows that might be realized from dealing with the Islamic bank, the timing of those flows and the risk associated with their realization. This information should be directed principally at assisting the user in evaluating the Islamic bank’s ability to generate income and to convert it into cash flows and the adequacy of those cash flows for distributing profits to equity and investment account holders.

(e)    Information to assist in evaluating the Islamic bank’s discharge of its fiduciary responsibility to safeguard funds and to invest them at reasonable rates of return, and information about investment rates of returns on the bank’s investments and the rate of return accruing to equity and investment account holders.

(f)     Information about the Islamic bank’s discharge of its social responsibilities.

*   *   *

Objective of an Audit

2.      The objective of an audit of financial statements is to enable the auditor to express an opinion as to whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with the Shari’a Rules and Principles, the accounting standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and relevant national accounting standards and practices in the country in which the financial institution operates. The phrase used to express the auditor’s opinion is “give a true and fair view”.

3.      Although the auditor’s opinion enhances the credibility of the financial statements, the user cannot assume that the opinion is an assurance as to the future viability of the financial institution or as to the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the financial institution.

General Principles of an Audit

4.      The auditor should comply with the “Code of Ethics for Professional Accountants” issued by the AAOIFI, and the International Federation of Accountants which do not contravene Islamic Rules and Principles. Ethical principles governing the auditor’s professional responsibilities include:

(a)     righteousness

(b)    integrity

(c)    trustworthiness

(d)    fairness

(e)    honesty

(f)     independence

(g)     objectivity

(h)    professional competence

(i)     due care

(j)     confidentiality

(k)     professional behaviour

(l)     technical standards

5.      The auditor should conduct an audit in accordance with ASIFIs, which are auditing standards approved by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. These contain basic principles and essential procedures together with related guidance in the form of explanatory and other material.

6.      The auditor should plan and perform the audit with professional competence and due care recognizing that circumstances may exist which cause the financial statements to be materially misstated. For example, the auditor would usually expect to find evidence to support management representations and not automatically assume that they are necessarily correct.

Scope of an Audit

7.      The term “scope of an audit” refers to the audit procedures deemed necessary by the auditor in the circumstances to achieve the objective of the audit. The procedures required to conduct an audit in accordance with ASIFIs should be determined by the auditor having regard to the requirements of appropriate Islamic Rules and Principles, ASIFIs, relevant professional bodies, legislation, regulations which do not contravene Islamic Rules and Principles, and, where appropriate, the terms of the audit engagement and reporting requirements. International Standards on Auditing (ISAs) shall apply in respect of matters not covered in detail by ASIFIs providing these do not contravene Islamic Rules and Principles.

Reasonable Assurance

8.      An audit is designed to provide reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement. Reasonable assurance is a concept relating to the accumulation of the audit evidence necessary for the auditor to conclude that there are no material misstatements in the financial statements taken as a whole. Reasonable assurance relates to the whole audit process.

9.      Reasonable assurance also means that the auditor has satisfied himself that the transactions he examined during his audit comply with Islamic Shari’a Rules and Principles as determined by the Shari’a Board of the financial institution.

10.    However, there are inherent limitations in an audit that affect the auditor’s ability to detect material misstatements. These limitations result from factors such as:

(a)   the use of sampling while testing transactions and balances

(b)  the inherent limitations of any accounting and internal control system         (including, for example, the possibility of collusion)

(c)  the fact that most audit evidence is persuasive rather than conclusive

11.    Also the work undertaken by the auditor to form an opinion is based on judgement, regarding in particular:

(a)     the gathering of audit evidence, for example, in deciding the nature, timing and extent of audit procedures, and

(b)    the drawing of conclusions based on the audit evidence gathered, for example, assessing the reasonableness of the estimates made by management in preparing the financial statements

12.    Further, other limitations may affect the persuasiveness of audit evidence available from which to draw conclusions on aspects of the financial statements (for example, transactions between related parties). In these cases certain ASIFIs identify specified procedures which may, because of the nature of these aspects, provide sufficient appropriate audit evidence in the absence of:

(a)     unusual circumstances which increase the risk of material misstatement beyond that which would ordinarily be expected, or

(b)    any indication that material misstatement exists

Responsibility for the Financial Statements

13.    While the auditor is responsible for forming and expressing an opinion on the financial statements, the responsibility for preparing and presenting the financial statements in compliance with Islamic Shari’a Rules and Principles and relevant legislation and regulations is that of the management of the financial institution. (Consideration should be given to the definition of management in relevant national legislation and regulations.) The audit of the financial statements does not relieve the management of the financial institution of this responsibility.

Source: AAOFI (Accounting and Auditong Organization for Islamic Financial Institutions)

Asuransi Kartu Kredit Syariah April 15, 2009

Posted by informationmedia in finance.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

oleh: Rhesa Yogaswara, S.Si (rhesayogaswara@yahoo.com)

I.                   PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah, maka diperlukan pula perkembangan dari produk-produk syariah yang lebih mendetil. Saat ini nasabah masih banyak menggunakan produk-produk konvensional yang sangat kental dengan jelas menggunakan bunga, yang tidak lain bunga ini merupakan riba.
Dalam industri keuangan, kartu kredit merupakan sebuah produk jasa pinjaman dari sebuah bank, yang sangat memberikan manfaat bagi nasabah. Dimana manfaat yang paling dapat dirasakan nasabah adalah waktu dan tempat yang fleksibel untuk memperoleh manfaat dari sebuah kartu kredit. Namun resiko pinjaman menjadi sebuah resiko yang harus bisa diminimalisasi oleh sebuah bank penerbit kartu kredit.
Sehingga diperlukan sebuah produk jasa bagi bank dan nasabah yang dikeluarkan oleh asuransi yang membantu pemilik kartu kredit syariah membayar hutangnya apabila pemilik kartu meninggal dunia, sehingga beban hutang pemilik kartu kredit syariah tidak terlalu memberatkan ahli waris. Manfaat ini pun turut membantu meminimalisasi resiko pinjaman bagi bank penerbit kartu kredit syariah.
Banyaknya akad yang terjadi disini perlu kita kaji agar terhindar dari hal-hal yang melanggar syariah seperti adanya unsur bunga dan gharar. Sehingga produk asuransi kartu kredit pun sesuai dengan akad-akad syariah.
 
 
II.                LANDASAN HUKUM
Landasan-landasan yang diambil dalam mengembangkan produk asuransi kartu kredit syariah ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Dengan akad yang digunakan sebagaimana digunakan dalam fatwa tersebut adalah akad Kafalah, Qardh, dan Ijarah.
Penjelasan yang lebih rinci dari akad Kafalah, Qardh, dan Ijarah ini pun sudah diatur dalam fatwa DSN. Untuk akad Kafalah, aturannya telah tertuang dalam fatwa DSN nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai akad Al-Qardh, dan berikutnya adalah fatwa DSN nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Ijarah.
Sementara untuk Asuransi Syariahnya, landasan yang diambil adalah dengan menggunakan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001. Dimana akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah mudharabah dan hibah. Penjelasan yang lebih rinci dari akad Mudharabah sudah diatur dalam fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, sementara akad hibah merupakan kategori akad tabarru’ yang tidak diatur secara aspek hukum karena akad tabarru’ bukan merupakan akad tijarah yang mutlak perlu diatur dari sisi hukum.
Selain fatwa-fatwa diatas, kita pun menggunakan Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Hiwalah untuk jasa pemindahan pinjaman dari kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah.
 
 
III.             SKEMA
Dengan dilatarbelakangi adanya suatu kebutuhan akan produk asuransi kartu kredit syariah, maka skema dari produk keuangan syariah ini adalah sebagai berikut:
 
Gambar 1. Skema Akad Asuransi Kartu Kredit Syariah
 
Aturan-aturan dalam akad-akad yang digunakan dalam asuransi kartu kredit syariah dengan skema diatas merupakan akad-akad yang telah diatur dalam fatwa-fatwa MUI yang telah dijelaskan dalam sub bab Landasan Hukum sebelumnya.
Yang pertama adalah adanya akad Ijarah sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 bahwa penerbit kartu kredit syariah adalah bank syariah yang menyediakan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Pemegang Kartu dikenakan membership fee sebagai biaya sewa atas Ijarah ini. Dan bank syariah pun berhak mendapat merchant fee dari asuransi yang telah mengeluarkan produk asuransi kartu kredit syariah ini sebagai upah/imbalan (ujrah), atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn).
Kemudian yang kedua adalah akad Kafalah dimana bank syariah penerbit kartu kredit syariah ini berperan sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu kredit syariah terhadap pihak asuransi syariah atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan asuransi. Atas pemberian Kafalah ini, bank penerbit kartu kredit syariah dapat menerima fee (ujrah kafalah) dari pemegang kartu.
Yang ketiga adalah akad Qardh. Dalam hal ini bank syariah penerbit kartu kredit syariah adalah sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) untuk membayarkan premi asuransi kartu kredit syariah kepada pihak asuransi.
Yang keempat adalah akad Wakalah bil Ujrah, dimana Bank penerbit kartu kredit syariah berperan sebagai Al-Wakil dan pemegang kartu berperan sebagai Al-Muwakkil. Pemegang kartu dan pihak Bank melakukan akad Wakalah bil Ujrah dimana bank sebagai wakil dari pemegang kartu untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak asuransi. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
Yang kelima adalah akad Mudharabah, dimana bank penerbit kartu berperan sebagai Shahibul mal sebagai perwakilan dari pemegang kartu, dan pihak asuransi adalah pihak yang berperan sebagai mudharib yang berfungsi untuk mengatur dana yang dikumpulkan dari seluruh pemegang kartu selaku pemegang polis.
Dan yang terakhir adalah akad Hibah. Dalam akad ini, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong pemegang kartu yang lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah.
 
 
IV.             SKEMA IMPLEMENTASI
Agar produk asuransi kartu kredit syariah ini bisa diterima di pasar, maka perlu ada sebuah strategi untuk meningkatkan pasar kartu kredit syariah. Salah satu strateginya adalah dengan mengajak pasar untuk berpindah dari menggunakan kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah.
Namun tentunya, proses pemindahan nasabah lama atau “existing customer” tidaklah mudah. Perlu banyak pertimbangan bagi mereka untuk masuk ke perbankan syariah. Salah satu pertimbangannya adalah sudah syariah kah bank penerbit kartu kredit syariah?… Tentunya bank penerbit kartu kredit syariah perlu memiliki strategi yang sesuai syariah pula.
Sehingga skema perpindahan dari kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah pun harus sesuai dengan akad-akad syariah. Dalam kasus ini, bank syariah bisa membuka suatu jasa perpindahan pinjaman dari bank lain ke bank syariah tersebut atau biasa dikenal dengan nama Transfer Balance.
Akad Hiwalah bisa dijadikan landasan dari sebuah akad untuk jasa Transfer Balance ini, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Hiwalah. Berikut adalah skema perpindahan akad Hiwalah untuk jasa Transfer Balance.
 

 
Gambar 2. Skema Akad Hiwalah dalam produk jasa Transfer Balance
 
Dengan melihat skema diatas, terlihat bahwa proses Transfer Balance diawali dari sebuah permintaan dari pemegang kartu (Muhil) kepada bank syariah (muhal a’laih) untuk melunasi pinjaman pemegang kartu kepada bank konvensional (Muhal). Setelah pengajuan Transfer Balance disetujui oleh bank syariah dengan menggunakan rukun dan syarat yang diatur dalam fatwa DSN mengenai Hiwalah, maka pihak bank syariah akan melunasi pinjaman pemegang kartu kepada bank konvensional.
Setelah proses pelunasan selesai, maka kewajiban hutang dari pemegang kartu pun sudah berpindah ke bank syariah. Maka dengan diterapkannya akad hiwalah ini dalam jasa Transfer Balance, maka strategi untuk meraih pangsa pasar sudah sesuai dengan syariah.
 
 
V.                CHANNEL PEMASARAN
Dengan telah ditetapkannya landasan hukum dari seluruh proses bisnis asuransi kartu kredit syariah, maka langkah teknis sebagai proses eksekusi pun perlu dirumuskan sebagai langkah kongkrit dari penetrasi pasar. Channel-channel pemasaran pun harus menjadi pertimbangan agar tidak melanggar rukun-rukun dan syarat dari setiap akad yang terdapat dalam proses ini.
Yang pertama adalah ujung tombak perusahaan di lapangan, dimana tenaga penjual atau Direct Sales adalah channel pertama bagi bank syariah untuk menggarap pasar baru untuk sebuah kartu kredit. Channel direct sales ini dirasa kurang efisien dalam menggarap pasar kartu kredit konvensional yang sudah ada untuk ditarik ke kartu kredit syariah. Direct Sales Agent lebih diarahkan untuk membuka pasar baru, dimana strategi canvasing adalah strategi yang paling sering digunakan oleh Direct Sales Agent. Namun bila di lapangan tim penjual menemukan pasar kartu kredit konvensional, pasar tersebut bisa langsung diarahkan untuk berpindah ke bank syariah untuk produk ini.
Tanpa melanggar rukun dan syarat dari seluruh akad, direct sales bisa menggunakan form pengajuan yang ditandataangani oleh pemegang kartu untuk jasa transfer balance dan asuransi kartu kredit syariah.
Yang kedua adalah Customer Service, dimana dari sisi administrasi, customer service memliki cara yang sama dengan tim direct sales. Namun dari sisi penetrasi pasar, pasar ini adalah pasar yang sudah cukup berpotensi. Hal ini dikarenakan Walk-in-Customer adalah pasar yang memang memiliki keinginan atau sudah memiliki keinginan dalam berhubungan dengan bank syariah. Sehingga penetrasi dari tim ini pun bisa lebih optimal dibandingkan dengan direct sales.
Yang ketiga adalah Call Center dimana dari sisi pasar, petugas ini berfungi seperti customer service di kantor cabang sebuah bank. Yaitu lebih melakukan penetrasi pasar yang memang memiliki hubungan dengan bank atau memiliki ketertarikan untuk berhubungan dengan bank. Namun dari sisi administrasi, sigahat yang menjadi rukun dan syarat dari akad-akad dalam asuransi dan kartu kredit syariah ini terjadi melalui telepon dan tidak terjadi tatap muka, bahkan formulir pengajuan pun tidak ada. Sehingga dari sisi teknologi, sebuah perbankan syariah mutlak perlu menjadi perhatian, karena sistem perekam suara bisa dijadikan sebagai bukti dari pengajuan dan persetujuan dari pemegang kartu.
Yang keempat adalah telemarketing, dimana telemarketing berperan seperti Direct Sales yang membuka pangsa pasar baru, namun dari sisi administrasi dan kebutuhan teknologi sama seperti Call Center. Channel yang kelima adalah internet banking, dimana calon pemegang kartu kredit syariah pun bisa diperoleh dari pangsa pasar dari dunia maya. Teknologi e-Commerce bisa dijadikan sebagai sebuah infrastruktur khusus bagi channel pemasaran lainnya. Sehingga aspek teknologi pun mutlak perlu dimiliki oleh bank syariah untuk menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan di dunia maya.
Dan channel pemasaran yang terakhir adalah channel melalui para pemegang kartu sendiri, dimana sistem referensi bisa diterapkan. Beberapa bank konvensional meneybutnya dengan istilah Member Get Member. Sistem ini sama seperti Direct Sales baik dari sisi perannya untuk membuka pangsa pasar baru dan dari sisi administrasinya dengan menggunakan formulir pengajuan. Yang membedakan disini hanyalah pelaku pemasaran dari produk ini.
Sehingga dengan menjabarkan channel-channel pemasaran ini, akad-akad syariah bisa lebih dipertegas untuk setiap prosesnya agar tidak melanggar rukun dan syarat dari setiap akadnya.
 
 
VI.             SIMULASI PERHITUNGAN
Simulasi perhitungan dari asuransi kartu kredit syariah perlu diberikan untuk memberikan sebuah kejelasan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (gharar) dan memastikan bahwa riba tidak terjadi. Yang pertama adalah dari proses transfer balance yang menggunakan akad Hiwalah. Bank syariah akan menganalisa dari calon pemegang kartu apakah memenuhi syarat untuk diberikan pinjaman atau tidak. Jika memang layak, maka bank syariah akan menentukan batas pinjaman dari sebuah kartu kredit syariah.
Dan bank syariah akan membayarkan hutang pemegang kartu kepada bank konvensional seluruhnya, atau sebesar total hutang bila besarannya lebih kecil atau sama dengan batas pinjaman yang diberikan oleh bank syariah. Dari akad ini, bank tidak akan menerima upah apapun dari pemilik kartu berdasarkan dari beberapa sumber, bahwa sebetulnya akad Hiwalah merupakan akad tabarru’ yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam fatrwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad Hiwalah, belum ada penjelasan yang lebih mendetil mengenai hal ini.
Setelah berpindahnya hutang pemegang kartu ke bank syariah, maka bank berhak mendapatkan upah sewa dari pemegang kartu yang dapat menggunakan kartu kredit syariahnya untuk berbagai transaksi sesuai dengan ketentuan bank. Besaran dari upah ini harus dalam bentuk nominal yang telah disepakati diawal.
Setelah pemegang kartu sepakat untuk mendapatkan fasilitas tambahan asuransi kartu kredit syariah, maka bank syariah akan melakukan akad kafalah yang menjamin pemegang kartu kepada pihak asuransi atas pembayaran premi setiap bulannya. Atas penjaminan ini kepada pihak asuransi, maka bank syariah berhak mendapat upah dari pemegang kartu yang nominalnya harus disepakati diawal.
Yang ketiga adalah akad Qardh, dimana bank memberikan pinjaman kepada pemegang kartu untuk membayarkan premi setiap bulannya kepada pihak asuransi. Untuk akad ini, bank dan pemegang kartu tidak boleh melakukan kesepakatan akan adanya upah dari akad Qardh. Namun pemegang kartu boleh secara sukarela memberikan sumbangan kepada bank selama tidak diperjanjijan dalam akad. Sementara itu, yang diperbolehkan dalam akad ini adalah biaya administrasi bila memang ada, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh pemegang kartu.
Yang keempat adalah biaya akad Wakalah dimana bank syariah berhak mendapatkan upah dari pemegang kartu atas amanahnya untuk mengurus segala kebutuhan administrasi asuransi kartu kredit syariah dengan pihak asuransi. Maka upah yang diperoleh bank syariah pun harus disepakati diawal.
Yang kelima adalah merchant fee yang diperoleh bank syariah dari pihak asuransi karena jasanya sebagai perantara, pemasaran dan penagihan. Dan yang terakhir adalah akad Mudharabah, dimana bank syariah adalah perwakilan dari pemagang kartu sebagai shahibul mal dan pihak asuransi sebagai mudharib yang mengelola dananya. Untuk akad ini, bank tidak mendapat upah apapun karena bank syariah sebenarnya bukanlah sebagai shahibul mal.
Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan tabel mortalita untuk asuransi jiwa dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.
Berikut adalah sebuah contoh perhitungan yang dapat digambarkan dari pemaparan upah yang diperbolehkan diatas dengan asumsi penggunaan kartu kredit per bulan untuk satu pemegang kartu:
 
Hak dari Bank Syariah
Membership Fee (Ijarah)        :     Rp.10.000,-
Kafalah Fee                             :     Rp.10.000,-
Biaya administrasi (Qardh)     :     Rp.10.000,-
Wakalah Fee                           :     Rp.10.000,-
Merchant Fee                          :     Rp.10.000,-
Total                                       :     Rp.50.000,-
 
Hak Asuransi Syariah
Profit Sharing (mudharabah)  : Belum bisa ditentukan diawal
 
Kewajiban Asuransi Syariah
Merchant Fee                          :     Rp.       10.000,-
Klaim asuransi (hibah) maks   :     Rp.40.000.000,-
 
Hak pemegang kartu
Klaim asuransi (hibah) maks   : Rp. 40.000.000,-
Profit Sharing (mudharabah)  : Belum bisa ditentukan diawal
 
Kewajiban pemegang kartu
Membership Fee (Ijarah)        :     Rp.10.000,-
Kafalah Fee                             :     Rp.10.000,-
Biaya administrasi (Qardh)     :     Rp.10.000,-
Wakalah Fee                           :     Rp.10.000,-
Premi asuransi                         :     Rp.10.000,-
Total                                       :     Rp.50.000,-
 
 
VII.          KESIMPULAN DAN SARAN
Saat ini sebuah produk jasa bagi bank dan nasabah yang dikeluarkan oleh asuransi yang membantu pemilik kartu kredit syariah membayar hutangnya apabila pemilik kartu meninggal dunia sudah menjadi kebutuhan bagi para pengguna kartu kredit. Sehingga beban hutang pemilik kartu kredit syariah tidak terlalu memberatkan ahli waris. Manfaat ini pun turut membantu meminimalisasi resiko pinjaman bagi bank penerbit kartu kredit syariah.
Sehingga berbagai akad bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan sebuah asuransi kartu kredit syariah. Seperti Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad kafalah, fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 akad Al-Qardh, nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 akad Ijarah, asuransi syariah menggunakan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, dan nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 untuk akad mudharabah.
Skema perpindahan dari bank konvensional ke bank syariah pun perlu untuk menerapkan landasan hukum secara syariah. Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur mengenai akad Hiwalah untuk jasa pemindahan pinjaman dari kartu kredit konvensional ke kartu kredit syariah.
Setelah landasan hukum bagi perpindahan tersebut, proses dari channel-channel pemasaran bagi produk ini seperti call center, telemarketing, customer service, direct sales, internet banking dan sistem referensi pun perlu diatur agar tidak melanggar rukun dan syarat dari setiap akad-akad yang terdapat didalamnya.
Dan yang terakhir adalah upah apa saja yang menjadi hak dari bank syariah selaku penerbit kartu kredit. Seperti halnya membership fee, upah akad kafalah, upah akad wakalah, dan merchant Fee. Sementara hak dari pihak asuransi syariah adalah adanya profit sharing dari akad mudharabah. Dan terakhir adalah hak dari pemegang kartu, dimana pemegang kartu berhak mendapat klaim asuransi dan profit sharing dari akad mudharabah.
 
 
VIII.       DAFTAR PUSTAKA
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah No.53/DSN-MUI/III/2006, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah  No.52/DSN-MUI/III/2006, Majelis Ulama Indonesia
 
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Al-Qardh, No.19/DSN-MUI/IV/2001, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Hawalah, No.12 /DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Kafalah, No.11/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, No.21 /DSN-MUI/IX/2001, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Pembiayaan Ijarah, No.09/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Pembiayaan Mudharabah, No.07/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Syariah Card,  No.54 /DSN-MUI/X/2006, Majelis Ulama Indonesia
 
Dewan Syariah Nasional, Fatwa tentang Wakalah No.10/DSN-MUI/IV/2000, Majelis Ulama Indonesia
 
Fatimah, Siti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta. Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
 

PRAKTIK PENYUAPAN DAN KORUPSI DALAM INSTITUSI SYARIAH Bisakah Dihindarkan? April 15, 2009

Posted by informationmedia in finance.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

oleh: Rhesa Yogaswara, S.Si (rhesayogaswara@yahoo.com)

 

I.                   PENDAHULUAN

Dalam berbagai instansi/perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik sudah menjadi hal yang sangat diperhatikan. Tata kelola perusahaan ini lebih dikenal dengan nama Good Corporate Governance (GCG). Walaupun sudah banyak instansi/perusahaan yang telah memelopori pelaksanaan GCG, masih banyak instansi/perusahaan yang belum melakukan pengukuran mengenai tingkat keberhasilan praktek-praktek GCG yang telah mereka laksanakan.

Keberhasilan GCG tidak bisa dilihat dalam jangka waktu yang pendek. Apabila GCG diterapkan secara konsisten, maka hasilnya akan diperoleh. Bahkan penerapan praktek-praktek GCG pada jangka waktu yang panjang akan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh stakeholder.

Sehingga bila dalam sebuah institusi yang menerapkan sistem Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, pencapaian keberhasilan jangka panjang, menjadi lebih berat targetnya. Karena dalam Islam, ada target moral yang harus diraih tanpa mengesampingkan target duniawi yang memang harus dicapai. Bagi setiap individu, dalam mengejar target duniawi, pencapaian materi sesuai dengan yang diinginkan bisaa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan cara yang benar, etis, kurang etis, tidak benar, dilarang, sampai haram pun menjadi semakin dianggap maklum.

Salah satunya yang dianggap bisaa di Indonesia adalah cara memperoleh uang dengan cara yang kurang etis dan bahkan dianggap tidak etis dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Hal ini lebih dikenal dengan nama korupsi dan suap menyuap. Hal tersebut saat ini telah menjadi suatu penyakit yang sudah mendarah daging di Indonesia. Tidak hanya dalam institusi keuangan, tetapi juga seluruh instansi/perusahaan milik swasta maupun pemerintah.

Sebelum mengkaji mengenai suap menyuap dan korupsi dalam institusi keuangan Islam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari suap menyuap dan korupsi, latar belakang, serta ruang lingkup atau cakupan dari masing-masing kasus. Sehingga diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana strategi dan target untuk jangka pendeknya dalam mencapai sebuah organisasi/institusi/perusahaan yang berlandaskan Islam. Terlebih sebuah institusi keuangan Islam yang mutlak harus menjadi institusi keuangan yang sesuai dengan syariah.

 

 

II.                DEFINISI

Secara definisi suap menyuap adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak yang lain agar pihak yang lain tersebut bisa memenuhi keinginan dari si pemberi imbalan, dimana pemenuhan keinginan tersebut seringkali tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan yang seharusnya. Namun ada pula penyuapan yang dilakukan dimana pemenuhan keinginan yang sesuai dengan prosedur/ketentuan, tetapi motivasi untuk kasus ini lebih kepada permintaan akan prioritas dan waktu pengerjaan.

Berbeda dengan korupsi, definisi korupsi adalah usaha untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diinginkan untuk kepentingan pribadi/golongan, tetapi laporannya untuk kepentingan kantor. Korupsi bisa bermacam-macam jenisnya, dimana korupsi bisa korupsi uang, korupsi waktu, korupsi fasilitas kantor lainnya. Namun, korupsi yang paling menjadi sorotan pada saat ini adalah korupsi uang. Dimana kucuran dana yang dikeluarkan oleh pemilik/pengelola modal dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang untuk kepentingannya sendiri diluar dari kepentingan perusahaan. Tetapi dalam laporan keuangannya, dana tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.

 

 

III.             LATAR BELAKANG

Ada beberapa hal yang menjadi dasar individu melakukan suatu aktifitas suap menyuap atau tindakan korupsi. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena jajaran manajemen bisa menetapkan sebuah rencana strategis serta target jangka pendek dan target jangka panjangnya.

Dalam sebuah kegiatan operasional usaha sebuah institusi keuangan Islam, waktu yang cepat dan biaya yang rendah menjadi sebuah indikator keberhasilan bahwa sebuah perusahaan telah memiliki sistem operasional yang efisien. Karena adanya tuntutan waktu yang cepat ini, maka petugas yang berada di tingkat pelaksana menjadi semakin tertekan bila aktifitas operasionalnya menjadi lambat. Tentunya indikator waktu yang lambat ini menjadikan penilaian terhadap performa (Key Performance Indikator/KPI) petugas yang berada di tingkat pelaksana lebih rendah. Sehingga nilai KPI ini akan sangat berpengaruh kepada jabatan, gaji, bonus, fasilitas, dan hal-hal lain yang menjadi upah dari institusi keuangan Islam kepada pegawai yang mana kesemuanya ini berdampak kepada kesejahteraan keluarga para pegawai.

Karena tuntutan itu pula, ada individu-individu yang memaksa untuk melakukan kegiatan yang tidak etis. Salah satunya adalah tindakan suap menyuap hanya demi mengejar suatu target pekerjaan agar bisa selesai tepat pada waktunya. Dan banyak pula kasus penyuapan agar ada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang kurang etis bahkan tidak sesuai dengan peraturan.

Pada prinsipnya, aktifitas korupsi pun dilatarbelakangi dengan adanya tuntutan dalam sebuah pencapaian sebuah kesejahtereaan para pegawai. Aktifitas manupulasi laporan keuangan pun menjadi salah satu kasuss yang sering terjadi, dimana aktifitas fiktif dilaporkan dalam sebuah pelaporan, dan dana yang dialirkan masuk ke dalam kantong pribadi. Lemahnya moral para pelaku suap menyuap dan korupsi ini merupakan latar belakang utama yang mendasari individu untuk tetap dan terus melakukan tindakan suap menyuap dan korupsi.

Latar belakang yang berikutnya dari sebuah tindakan suap menyuap dan korupsi selain latar belakang setiap individu adalah latar belakang sebuah institusi keuangan Islam. Dimana institusi keuangan Islam di Indonesia saat ini banyak yang berasal dari institusi keuangan konvensional. Sehingga bisa diamati bahwa sistem sebuah institusi keuangan pun turut melatarbelakangi sebuah aktifitas suap menyuap dan korupsi.

Dalam sebuah sistem perusahaan, sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, proses operasional, dan sistem pengawasan adalah hal-hal yang melatarbelakangi aktifitas-aktifitas suap menyuap dan aktifitas korupsi.

Untuk latar belakang SDM, banyak institusi keuangan Islam yang memiliki aset SDM yang berasal dari institusi keuangan konvensional, dimana aspek moral untuk setip individu tidak pernah diperhatikan dalam sebuah perekrutan dan pengembangan SDM. Institusi konvensional di Indonesia lebih banyak yang berklibat kepada sebuah sistem kapitalisme dimana aspek moral atau aturan agama untuk mengejar akhirat merupakan hal yang terpisah dengan aturan dunia untuk mengejar tujuan duniawi. Sehingga tindakan suap menyuap dan korupsi dianggap tidak akan ada balasannya di alam sesudah alam dunia. Tentunya doktrin dari sistem kapitalisme ini berbeda dengan sistem Islam dimana aturan untuk mengejar tujuan akhirat dan dunia adalah sama, yaitu aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini akan membatasi aktifitas setiap individu, dimana setiap tindakan kita pasti akan ada balasannya nanti.

Dari sisi struktur organisasi, sebuah struktur organiasi yang tidak tepat bisa menyebabkan begitu banyak celah untuk melakukan tindakan suap menyuap dan korupsi. Hal ini dikarenakan struktur yang tidak tepat akan berdampak kepada prosedur dan ketentuan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana proses eskalasi dan pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang timbul dari aktifitas operasional sehari-hari akan timbul ketidaktepatan pengambilan keputusan. Kesalahan inilah yang akan menjadi celah bagi para pelaku korupsi atau suap menyuap untuk terus melakukan kegitannya.

Dari segi operasional, Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dimana SOP berperan sebagai pagar bagi setiap aktifitas operasional sehari-hari serinci mungkin, untuk seluruh bagian, dan dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah dalam sebuah institusi. Bila SOP yang disusun tidak tepat, lengkap, dan rinci, maka akan terdapat banyak aktifitas-aktifitas yang tidak tercakup dalam pagu-pagu yang dapat membuat seluruh aktifitas operasional berjalan lancar, tepat, dan tidak menghasilkan dampak yang tidak baik bagi seluruh stakeholder.

Dan hal terakhir yang melatarbelakangi kegiatan suap menyuap dan korupsi adalah sistem pengawasan dari sebuah institusi. Sistem pengawasan adalah sebuah sistem yang memantau seluruh aktifitas yang dilakukan sehari-hari agar sesuai dengan SOP. Ada kemungkinan dimana sistem pengawasan belum menjadi fokus perusahaan untuk dikembangkan dengan belum terbentuknya sebuah unit yang mengawasi seluruh aktifitas perusahaan atau belum ada pihak yang independen untuk mengawasi seluruh aktifitas perusahaan. Dan ada pula perusahaan yang sudah memiliki unit atau pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas perusahaan, tetapi sistem pengawasannya belum dijalankan secara konsisten. Dengan tidak berjalannya sistem pengawasan dalam sebuah institusi, segala kegiatan suap menyuap dan korupsi akan dengan mudah terjadi dalam setiap aktifitas perusahaan.

 

 Bila kita rangkum latar belakang tersebut, akar permasalahan dari tindakan suap menyuap dan korupsi bisa kita gambarkan kedalam Gambar berikut:

gambar1-etika

                                Gambar 1. Gambar Latar Belakang terjadinya Tindakan Suap Menyuap dan Korupsi

 

Gambar tersebut menandakan bahwa kunci akar permasalahannya adalah berasal dari SDM yang ada di perusahaan dilatarbelaknagi dengan adanya tuntutan kehidupan. Dan didukung dengan lemahnya sistem perusahaan yang banyak memberikan celah untuk melakukan tindakan suap menyuap dan korupsi.

 

 

IV.             RUANG LINGKUP

Dengan mempelajari definisi dan latar belakang dari korupsi dan suap menyuap, tentu kita perlu mengetahui lebih lanjut ruang lingkup atau cakupan dari tindakan korupsi dan suap menyuap. Kita perlu mengetahui batasan mana yang sudah termasuk suap menyuap atau korupsi, dan mana yang tiak termasuk tetapi kurang etis, dan mana yang memang bukan suap menyuap dan korupsi, dan memang etis untuk dilakukan.

Beberapa contoh-contoh kegiatan yang masuk ke dalam cakupan kegiatan suap menyuap adalah seperti memberikan uang atau fasilitas yang sebenarnya bukan merupakan suatu biaya resmi yang telah diatur dalam standar operasional prosedur. Ada yang berdalih bahwa memberikan sesuatu merupakan tanda penghargaan, perhatian, atau penghormatan. Dan pemberian ini pun terkadang dilakukan bukan dalam rangka mempercepat atau menginginkan suatu kelancaran akan suatu tujuan. Tetapi terlebih dalam rangka untuk menjalin hubungan jangka panjang. Maksudnya adalah dimana pada saat si pemberi hadiah membutuhkan pertolongan, maka si penerima hadiah tidak bisa menolak.

Secara runtutan kejadian, pemberian sesuatu dengan harapan jangka panjang tersebut sulit untuk dilacak atau ditemui sebagai pelanggaran standar operasional prosedur, peraturan, serta hukum. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kegiatan yang seperti itu belum bisa dianggap sebagai kegiatan suap menyuap dan masih dianggap sebagai kegiatan yang kurang etis.

Untuk tindakan korupsi, kegiatan memalsukan informasi dalam suatu laporan karena adanya kepentingan pribadi atau golongan yang berdampak pada kerugian bagi perusahaan, sudah sangat jelas masuk ke dalam cakupan korupsi. Apalagi jika kegiatan tersebut, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, peraturan, serta aspek hukum. Untuk kegiatan korupsi, sekecil apapun yang dilakukan tetap tidaklah etis. Cakupan ini agak berbeda dengan cakupan dalam kegiatan suap menyuap.

 

 

V.                PEMBAHASAN

Memasuki bidang institusi keuangan, tindakan suap menyuap dan korupsi merupakan tindakan yang diincar bagi orang-orang yang berniat untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan dalam institusi keuangan mereka bisa melakukan manipulasi prosedur, laporan, serta membujuk orang-orang yang memiliki akses kepada pembuat kebijakan dan keputusan untuk mengucurkan sejumlah dana untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Banyak contoh yang sudah terjadi dalam institusi keuangan konvensional dimana hanya karena ulah segilintir orang saja, bank bisa bangkrut bahkan pemerintah Negara Indonesia turut bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Bagaimana dengan institusi keuangan Islam, tentunya banyak hal yang harus dikaji, dianalisa, diterapkan, dan dievaluasi untuk terus meningkatkan integritas sebuah institusi keuangan Islam.

Sebuah etika dan tata kelola institusi keuangan Islam (Islamic GCG) perlu diterapkan secara memyeluruh dalam sebuah bank syariah. Mulai dari SDM yang ada saat ini dimana dalam sebuah institusi keuangan Islam, mayoritas SDMnya berasal dari bank konvensional, institusi pendidikan konvensional, dan asas sebuah Negara yang terkadang belum Islami secara sempurna. Kendala ini bisa diminimalisasi dengan adanya sistem perektrutan SDM, dimana dalam Islam Spiritual Quotient (SQ) adalah hal penting lain yang menjadi tambahan bagi SDM sebuah institusi keuangan Islam. Sehingga perlu ditambahkan sebuah metode penyaringan calon pegawai dengan sebuah metode yang menguji SQ para calon pegawai tersebut.

Tidak hanya dalam sistem perekrutan, pengembangan SDM perusahaan pun harus terus dilakukan secara konsisten. Karen keimanan seseorang itu kadang naik dan kadang turun. Sehingga aktifitas rutin untuk beribadah merupakan hal yang perlu diutamakan. Perusahaan dirasa perlu untuk memberikan jam istirahat pada saat jam-jam shalat. Sehingga setiap orang diberikan waktu untuk shalat berjamaah. Jam Shalat Jum’at bagi laki-laki pun merupakan waktu yang diberikan oleh perusahaan.

Tidak hanya shalat, kegiatan pengajian rutin pun perlu diadakan satu kali seminggu. Dalam satu minggu, pengajian bisa dijadwalkan untuk setiap unit bergantian melakukan pengajian. Kegiatan ini tentu saja dapat dijadwalkan secara rutin tanpa mengganggu kegiatan operasional perusahaan.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat hubungan antara manusia dengan Allah SWT ini dapat mencegah terjadinya tindakan suap menyuap dan korupsi bila dilihat dari aspek individu, yang selalu memperoleh tekanan akan sebuah kebutuhan hidup dan adanya sisi tamak dari setiap manusia. Apalagi bila terjadi kolaborasi antara Emotional Quotient (EQ) dengan SQ, akan ada kekuatan yang dapat menahan hawa nafsu dan ketamakan manusia untuk mendapatkan kenikmatan duniawi semata. Bila ESQ telah dimiliki dalam setiap individu, maka aspek moral telah menjadi suatu budaya dalam perusahaan yang akan sulit untuk dirubah.

Dengan melihat struktur organisasi, masih terdapat kontroversi dimana banyaknya celah-celah yang dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk melakukan kegiatan suap menyuap dan korupsi. Struktur organisasi sangatlah berpengaruh terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya korupsi dan kemudahan dalam melakukan kegiatan suap-menyuap.

Struktur organisasi seperti halnya pengawas syariah, internal auditor, eksternal auditor, dan juga struktur kantor cabang yang secara geografi jauh dari kantor pusat menjadikan celah-celah bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk unit internal auditor, strukturnya memang perlu ada di setiap unit yang ada dalam sebuah institusi keuangan Islam. Hal ini dikarenakan internal auditor diharapkan dapat berperan untuk mendeteksi lebih dini terhadap hal-hal yang mencurigakan. Dan secara struktur, internal auditor langsung dibawah Direksi yang dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan. Dalam institusi keuangan Islam, tugas dari internal auditor tidak hanya melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan.

Struktur Badan Pengawas Syariah (BPS) adalah struktur yang menjadi perhatian kedua. Dimana BPS harus bisa memantau seluruh aktifitas operasional perusahaan dari hulu sampai hilir agar sesuai dengan syariah. Dengan ini struktur BPS berada diluar manajemen, direksi, dan seharusnya berada langsung dibawah pemegang saham. Dan keberadaan BPS ini sebetulnya bisa membuka semacam layanan bagi semua pihak untuk mengadukan permasalah yang berkaitan dengan korupsi, suap menyuap, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Yang ketiga adalah struktur eksternal auditor, dimana terjadi dilematis karena eksternal auditor mendapat upah dari manajemen untuk mengaudit manajemen. Hal ini menjadi kurang independen. Seharusnya secara struktur, Eksternal Auditor berada dibawah pemegang saham dan melaporkan aktifitasnya kepada pemegang saham, dan upahnya pun didapat dari para pemegang saham.

Kemudian yang terakhir adalah struktur para internal auditor untuk cabang-cabang yang secara geografis jauh dari kantor pusat. Dengan adanya untusan internal auditor dari kantor pusat untuk ditugaskan di cabang-cabang. Maka meskipun secara struktur para internal auditor yang diutus ke daerah ini berada dibawah internal auditor pusat, namun tetap saja secara aktifitas sehari-hari seperti kedisiplinan, kebisaaan, dan hal-hal yang bersifat teknis, para internal auditor melaporkan kepada kepala cabang. Apalagi jika terjadi kedekatan batin yang mana yang seharusnya pekerjaan internal auditor independen menjadi tidak independen.

 

Kita bisa melihat contoh struktur organisasi dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada Gambar.2, dimana terjadi struktur yang kurang tegas untuk BPS. BPS yang seharusnya berada diluar dari manajemen, BSMI meletakkan BPS didalam manajemen. Dengan bentuk seperti ini, tentu saja akan banyak terjadi selah-selah untuk tindakan suap menyuap dan korupsi.

gambar2-etika

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)

 

Terlebih jika ada sebuah bank yang mengeluarkan produk syariah namun secara manajemen masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS), tentunya letak BPS pun semakin tidak jelas. Sebagai contoh, kita bisa melihat struktur Bank Negara Indonesia (BNI), dimana produk syariah masih dikeluarkan oleh UUS BNI. Tentunya struktur BPS pun masih dipertanyakan letak, dan perannya. Sehingga dengan adanya ketidakjelasan ini, tindakan suap menyuap dan korupsi dalam UUS pun berpotensi lebih besar terjadi. Bisa dilihat

 

 gambar3-etika

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia (BNI)

 

Dan kita bisa melihat sebuah struktur yang memang sudah cukup baik dari Bank Syariah Mandiri (BSM) dimana struktur BPS berada diluar manajemen, Auditor Eksternal bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Namun struktur dari unit Desk Sisdur dan Pengawasan masih perlu untuk dijabarkan lagi untuk struktur yang secara geografis jauh dari Kantor pusat.

gambar4-etika

 

Gambar 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM)

 

Yang melatarbelakangi tindakan suap menyuap dan korupsi berikutnya adalah dari sisi proses operasional. Dimana proses operasional yang ditetapkan tidak tepat, kurang rinci, tepat kurang efisien, dan yang berikutnya adalah tepat dan efisien. Untuk mengatasi masalah ini, SOP perlu dibuat sangat rinci. Dengan mengutamakan hal-hal yang tepat untuk mencegah adanya peluang untuk melakukan korupsi dan suap-menyuap. Contoh teknis dalam proses operasional adalah dengan diterapkannya sistem dual control untuk pengambilan sebuah keputusan. Dimana maksudnya adalah suatu keputusan ini perlu diketahui oleh orang ketiga yang satu tingkat untuk menghindari adanya aktifitas yang tidak transparan.

Konsep dual control ini perlu disesuaikan untuk setiap tingkatannya. Untuk tingkatan pelaksana, konsep dual control lebih bersifat teknis seperti halnya penandatanganan formulir, pembukaan brankas, akses terhadap suatu perangkat sistem database perbankan, adanya konsep maker and checker, dll. Dan untuk tingkatan yang lebih tinggi konsep dual kontrol akan lebih mengarah kepada kepoutusan-keputusan strategis. Dan apa yang sudah dirumuskan ini perlu datuangkan kedalam satu SOP yang memang mencakup seluruhnya secara rinci.

Kemudian yang terakhir adalah latar belakang sistem pengawasan. Sistem pengawasan pun perlu memiliki SOP yang jelas dimana korupsi sangat kental terjadi bagi para pengawas, auditor, maupun internal auditor. Untuk yang sifatnya teknis, tentu saja auditor perlu ada pengecekan rutin untuk seluruh aktifitas perusahaan untuk setiap tingkatan. Dalam hal ini, metode statistik pengambilan sample secara acak untuk melakukan audit perlu dilakukan. Dan dalam SOP pun perlu diatur sebuah konsep dual kontrol dalam metode pengambilan secara acak tersebut, karena metode acak ini sangat rentan terjadi tindakan suap menyuap.

Langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas merupakan langkah-langkah yang bersifat jangka pendek dan berupa solusi terdekat yang dapat dilakukan bagi sebuah perusahaan. Gambaran tersebut dituangkan secara umum dalam Gambar berikut ini:

 

 

gambar5-etika 

                                Gambar 5. Gambar Langkah strategis untuk memberikan solusi jangka pendek

Namun secara jangka panjang, perlu ada strategis yang bisa menyelesaikan permasalahan korupsi ini. Strategi tersebut adalah strategi membudayakan Islamic GCG.

Prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) meliputi  lima  hal yaitu  perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, peranan Stakeholders yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan Transparansi, akuntabilitas Dewan Komisaris/Direksi.

Sementara terdapat pula prinsip-prinsip penerapan GCG yang sesuai dengan pasal 3  Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal  31 Juli 2002 adalah transparansi, dimana keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan (disclosure), maksudnya adalah penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.

Yang ketiga adalah kemandirian (independence), dimana suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat adalah akuntabilitas, dalam hal ini harus ada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

Yang kelima adalah pertanggungjawaban (responsibility) yang mengarahkan perusahaan agar ada kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan yang terakhir adalah kewajaran (fairness), dimana keadilan dan kesetaraan perlu ditegakkan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gerakan moral yang bersih transparan dan professional sebagai implementasi GCG adalah salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh institusi keuangan Islam dalam  menerapkan Islamic GCG. Islamic GCG perlu dilakukan dengan penuh kesadaran serta konsisten, sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan bank syariah dengan langkah yang memenuhi etika bisnis. Nilai dasar yang terkandung dalam Islamic GCG adalah Bersih, yang terdiri dari nilai integritas, kredibilitas, jujur, anti Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Nilai berikutnya adalalah transparan, yang terdiri dari nilai akuntabilitas, bertanggungjawab, keterbukaan serta auditable. Dan nilai yang terakhir adalah professional, yang terdiri dari nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan.

  

Dalam sistem ekonomi islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni.1) Prinsip syariah erat sekali hubungannya dengan prinsip GCG, karena lebih menekankan pada bagi hasil, yang berarti lebih menonjolkan aspek win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam berbisnis.

Penerapan GCG di lembaga keuangan Islam perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara spesifik di suatu negara maupun nilai-nilai GCG yang berlaku umum di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan penerapan GCG dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau satu negara dengan negara lain mengingat standar dan prinsip-prinsip GCG sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan standar etika yang ada pada negara tersebut, seperti budaya, ketentuan hukum, business practices, dan kebijakan-kebijakan pemerintah serta nilai-nilai lainnya.2)

Selain itu pemahaman terhadap nilai-nilai GCG yang bernilai Islami oleh industri jasa keuangan Islam akan berdampak pada  tercapainya tiga tujuan, yaitu semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan Islam, bertumbuhnya industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, serta menjadikan institusi keuangan Islam berada pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.3)

Agar pemberantasan korupsi berhasil, diperlukan perubahan struktur insentif dan kelembagaan agar korupsi yang terjadi tidak lagi optimal. Teori kompetisi politik menekankan pentingnya menurunkan insentif guna melakukan korupsi sekaligus insentif politik dan membiarkan korupsi terjadi. Kita bisa bicara gaji, hukuman lebih berat, atau pengawasan ketat. Namun, semua bergantung pada kemauan politik. Korupsi akan lebih bertahan lama jika terjadi oligarki atau tingkat persaingan politik yang kecil. Jika hal-hal ini dilakukan, titik optimal korupsi akan bergeser dari yang ada kini ke titik nol, atau setidaknya ke tingkat korupsi yang lebih bisa ditoleransi.4)

Peranan Dewan Syariah Nasional (DSN) sangat penting agar pelaksanaan GCG di lembaga keuangan Islam dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, DSN perlu melakukan sosialisasi akan pentingnya prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja bisnis di lembaga keuangan Islam. Selain itu DSN perlu melakukan kerja sama dengan pihak Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) serta Lembaga yang memiliki concern terhadap implementasi GCG di bank syariah, misalnya Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan The Indonesian Intitute for Corporate Governance (IICG).

 

 

_______________________________________________________________________

1)       Chapra, M Umer. Islam and Economic Chalenge (2002) yang dipublikasikan melalui Islamic economic series no. 17 oleh The International Institution of Islamic Thougt

2)       Burhanuddin Abdullah. 2nd Islamic Financial Services Board (IFSB) International Summit di Doha, Qatar, tanggal 24 – 25 Mei 2005

3)       Kesepakatan dalam Forum IFSB

4)       Perdana, Ari A. Mungkinkah Korupsi Optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta

http://www.kpk.go.id/modules/wflinks/singlelink.php?cid=2&lid=33 (akses tanggal 5 Januari 2009)

Adanya kerjasama yang erat antara DSN, lembaga keuangan Islam serta Lembaga yang concern terhadap  implementasi GCG tersebut, diharapkan agar  keberadaan bank syariah di Indonesia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat segera terwujud.

Sehingga bisa kita gambarkan solusi secara umum Islamic GCG dalam rangka menghilangkan tindakan suap menyuap dan korupsi dalam bentuk Gambar sebagai berikut:

 

gambar6-etika

Gambar 6. Gambar Islamic GCG dalam bank syariah untuk menghilangkan suap menyuap dan korupsi

 

 

VI.             KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan suap menyuap dan korupsi sebagai salah satu tindakan yang tidak etis bahkan tidak benar sudah menjadi kegiatan yang dianggap bisaa dan membudaya dalam menjalankan praktik-praktik bisnis di Indonesia. Dengan dilator belakangi faktor pribadi dan sistem perusahaan, tindakan suap menyuap dan korupsi bisa dengan bebas berjalan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah.

Dengan diterapkannya Islamic GCG, factor moral menjadi sebuah faktor yang bisa menggerakkan individu untuk menghindari tindakan suap menyuap dan korupsi. Dengan membudayanya factor moral tersebut dalam bank syariah, maka implementasi GCG bisa menjadi sebuah sistem dalam bank syariah.

Langkah strategis yang bersifat jangka pendek adalah dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi individu adalah dengan membisaakan aktifitas rutin keagamaan untuk meningkatkan Emotional dan Spriritual Quotient (ESQ). Yang selanjutnya adalah pembenahan dari sisi perusahaan, dimana sistem perekrutan untuk mengetahui Spiritual Quotient (SQ) calon pegawai. Kemudian struktur organisasi dimana para pengawas kegiatan perusahaan bisa berdiri sendiri secara independen agar tidak terdapat celah-celah untuk melakukan tindakan suap menyuap dan korupsi.

SOP menjadi hal yang perlu diperbaiki berikutnya, dimana sistem dual control perlu diterapkan dan dilegalisasikan dalam SOP. Dan terakhir adalah pengawasan yang konsisten memang mutlak harus dilakukan dan diatur didalam SOP bagi para auditor, baik internal maupun eksternal.

Dengan adanya tambahan nilai Islam dalam GCG, akan terdapat hal-hal yang bisa menjadi sebuah indikator keberhasilan penerapan Islamic GCG oleh bank syariah akan berdampak pada  tercapainya tiga tujuan, yaitu semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan Islam, bertumbuhnya industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, serta menjadikan institusi keuangan Islam berada pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya.

Hal ini pun perlu adanya dukungan dari DSN dan lembaga-lembaga yang turut serta berperan dalam memberantas korupsi. Tanpa adanya kekuatan legalisasi dari lembaga-lembaga yang mendukung pemberantasan korupsi, korupsi dalam bank syariah pun niscaya akan sulit untuk dihindari.

 

 

VII.          DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Burhanuddin. 2nd Islamic Financial Services Board (IFSB) International Summit , Doha, Qatar, 24 – 25 Mei 2005

 

Agustian, Ary Ginanjar. Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan , Arga, Jakarta, 2004.

 

Agustian, Ary Ginanjar. Rahasia Sukses membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, Arga, Jakarta, 2004.

 

Chapra, Umar M. Islam and Economic Chalenge, Islamic economic series no. 17 , The International Institution of Islamic Thougt, 2002

 

Chapra, Umar M dan Habib Ahmed. Corporate Governance in Islamic Financial Institutions, Islamic Research and Training Institute. Jeddah. 2002.

 

Effendi, Muh. Arief. Peranan Etika Bisnis dan Moralitas Agama dalam Implementasi Good Corporate Governance. Jurnal Keuangan & Perbankan (JKP),  Vol. 2 No.1, Desember 2005, Hlm.49 – 58, ISSN : 1829-9865

 

Fujinuma, Tsuguoki, Enhancing Corporate Governance –IFAC’s Initiatives and the Role of the Accountancy Profession, makalah Konvensi Nasional Akuntansi IV, 2000.

 

Hardjapamekas, Erry Riyana. Dimensi Perubahan dalam Implementasi Good Corporate Governance, Makalah Seminar Nasional Akuntan Indonesia & Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik & Akuntan Manajemen, Surabaya, 19-21 April 2001.

 

Herwidayatmo. Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia, Majalah Usahawan No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.

 

http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Struktur%20Organisasi%202008.pdf (akese tanggal 5 Januari 2009)

 

http://www.bsmi.co.id/Profil-StrukturOrganisasi.php (akses tanggal 5 Januari 2009)

 

http://www.syariahmandiri.co.id/manajemen/struktur-organisasi.html (akses tanggal 5 Januari 2009)

 

Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN.

 

Perdana, Ari A. Mungkinkah Korupsi Optimal. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. (akses tanggal 5 Januari 2009).

http://www.kpk.go.id/modules/wflinks/singlelink.php?cid=2&lid=33

 

Raka, Gede. Manajemen Perubahan untuk penerapan Good Corporate Governance, anggota panel ahli dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) , Makalah Seminar Nasional Akuntan Indonesia & Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik & Akuntan Manajemen, Surabaya, 19-21 April 2001.

 

Tjager, I Nyoman dkk. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, PT Prenhallindo, Jakarta, Cetakan I, 2003.

 

Zulaiha, Aida Ratna dan Niken Ariati. Mengukur keberhasilan kabupaten Solok dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006

 

 

 

Memperkenalkan Bank Islam kepada sistem perbankan konvensional April 15, 2009

Posted by informationmedia in finance.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

oleh: Rhesa Yogaswara, S.Si (rhesayogaswara@yahoo.com)

 

PENDAHULUAN

Saat ini bank Islam mengalami peningkatan tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas umat muslim, tetapi juga negara yang umat muslimnya minoritas. Dalam satu dekade terakhir, industri ini telah mengalami pertumbuhan sebanyak 10-15 persen setahun. Saat ini trend mengindikasikan bahwa perbankan Islam akan terus meningkatkan penetrasinya pada sistem konvensional.

 

 

PERSIAPAN SEBELUM MEMPERKENALKAN BANK ISLAM

Tingginya permintaan masyarakat Muslim di negara-negara barat dan juga terhadap meningkatnya kepentingan para Investor Islam untuk memvariasikan portfolionya, menyebabkan bank konvensional semakin tertarik untuk memasuki pasar keuangan Islam.

Agar dapat menyediakan jasa dan produk syariah, Para praktisi perlu mengerti prinsip-prinsip Islam. Empat hal penting yang perlu diperhatikan agar bank Islam berhasil diterapkan pada sistem konvensional:

1. Syariah Compliance

Keuangan Islam harus berlandaskan pada Syariah dan fatwa. Aspek penting bagi regulator adalah adanya keputusan yang konsisten dengan Badan Syariah dari Pengawas Internasional, yaitu dengan pembentukan dua institusi yang multilateral:

a.            Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), yang mengatur standar syariah terhadap akunting dan auditing.

b.            Islamic Financial Services Board (IFSB), yang mengatur standar pengawasan yang efektif terhadap regulasi institusi keuangan Islam.

 

Peran dari badan pengawas diatas tidak hanya menjaga kestabilan keuangan, tetapi juga untuk membentuk lingkungan dimana bank Islam dapat memenuhi permintaan konsumen terhadap produk Islam.

 

2. Pemisahan pendanaan Islam dan konvensional

Pendanaan untuk investasi Syariah seharusnya tidak dicampur dengan investasi yang tidak Islami. Maka bank konvensional harus menjamin bahwa pendanaan konvensional tidak dicampur dengan pendanaan Islam.

 

3. Standard akunting dan auditing

Meningkatnya industri keuangan Islam harus diikuti dengan standar akunting  dan auditing yang dapat diterapkan secara internasional bagi seluruh institusi Islam. Sehingga transaksi Islam menarik bagi investor Muslim dan non Muslim sedunia.

 

4. Meningkatkan awareness

Peningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan dalam mengembangkan bank Islam, yang bergantung kepada:

a.       Informasi peluang dan resiko bagi nasabah dan investor.

b.      Ketransparansian bank Islam.

c.       Kesesuaian aktivitas bisnisnya dengan regulasi.

 

 

TAHAPAN DALAM MEMPERKENALKAN BANK ISLAM

Bagian ini membahas tiga tahapan besar:

  1. Menawarkan Produk keuangan Islam

Peningkatan Bank konvensional sedunia untuk menawarkan produk keuangan Islam dimotivasi oleh harapan untuk membuat investor internasional tertarik ke produk Syariah. Sehingga Bank konvensional berlomba menawarkan produk yang didesain untuk menarik Investor Syariah.

 

  1. Perijinan Bank Islam

Ketika Bank konvensional memiliki basis konsumen yang besar bagi produk Syariahnya, maka memungkinkan untuk mengkonversikan banknya ke Bank Islam secara menyeluruh. Sehingga bank dapat menjangkau lebih luas produk perbankan Syariah daripada melalui unit syariah saja. Konversi penuh pun memberi komitmen kepada bank untuk beroperasi sesuai prinsip Syariah, dan akan meningkatkan kredibilitasnya.

Transisi dari bank konvensional ke bank Islam juga berdampak pada neraca keseimbangan bank yang masih berbasis bunga untuk ditransisikan kedalam produk Islam (seperti Ijarah, tawwaruq, Musyarakah).

 

  1. Memperkenalkan Institusi dan Instrumen Keuangan Non Perbankan

Ada tiga area dimana Bank Islam dapat berpartisipasi dalam produk asuransi (takaful), investment funds dan sukuk, dan instrumen derivatif.

1. Takaful

Terdapat 2 alasan asuransi konvensional tidak sesuai dengan syariah:

1.      Terdapat Gambling (Qimar) dimana tertanggung membayar pemegang polis sebuah obyek (seperti kompensasi moneter jika terjadi kecelakaan) disisi lain pemegang polis mungkin tidak akan menerima (jika kecelakaan tidak pernah terjadi).

2.      Praktek investasi perusahaan asuransi sering menahan aset berbasis bunga.

Perusahaan asuransi Islam mungkin akan berkembang sejalan dengan Bank Islam. Sebagaimana dalam kasus sistem konvensional, bank Islam boleh memulai mempromosikan produk takafulnya atau perusahaan takafulnya sendiri (seperti bancassurance).

 

2. Investment funds dan Sukuk

Timbulnya pasar investasi dan sukuk bergantung kepada kerangka kerja hukum yang memadai. Jika tidak ada, akan memungkinkan terjadi kerjasama dalam pasar asing untuk mengambil keuntungan dari lingkungan hukum yang menguntungkan.

 

 

 

3. Instrumen Derivatif

Dari sudut pandang hukum Islam, penggunaan dan perdagangan dari beberapa derivatif konvensional masih menjadi kontroversi. Banyak cendekiawan telah menunjukkan bahwa derivatif ini melibatkan:

1.      Ketidakpastian yang berlebihan (gharar)

2.      Membesarkan perilaku spekulatif (maisir)

3.      Dapat melibatkan perdagangan hutang.

Dalam faktanya, terdapat beberapa instrumen Islam yang dapat membentuk dasar untuk mendesain derivatif yang sesuai dengan Syariah.

 

  1. Islamisasi Sistem Keuangan

Transformasi sektor keuangan negara kedalam sistem islam secara menyeluruh didasarkan pada politik dan religius. Di beberapa negara yang memiliki tendensi kearah Islamisasi secara menyeluruh, lebih memungkinkan sistem keuangan Islam berkembang. Namun ada pula beberapa negara muslim yang memperbolehkan sistem keuangan campuran untuk berdampingan dalam periode yang lama.

Kehadiran dual sistem tersebut telah memberikan kompetisi yang kokoh sebagai pusat keuangan internasional yang baik, serta menarik bagi investor Islam dan konvensional.

 

 

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KEUANGAN ISLAM

Sehingga Sistem Perbankan Islam memerlukan infrastruktur untuk menjaga efisiensi dan keamanan alokasi dana, diantaranya adalah Deposito Takaful (Asuransi), Pasar Uang antar bank Islam, serta sekuritas Islam.

Dalam rangka meminimalisasi potensi resiko yang dihasilkan dari ketidaksamaan neraca keuangan bank baik “short terms liabilities” dengan “long term assets”, bank mengelola likuiditasnya melalui pasar uang antar bank. Bank Islam tidak dapat menggunakan pasar ini untuk mengelola posisi likuiditasnya karena pasar antar bank konvensional adalah pasar berbasis bunga, maka dari itu alternatif bagi pasar Islam sangat diperlukan.

Sekuritas pemerintah merupakan alat yang signifikan bagi kebijakan moneter, seperti Sertifikat Investasi Pemerintah dan Sertifikat Musyarakah Pemerintah, berdasar kepada kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu satu tahun. Namun di beberapa negara dimana pemerintahnya tidak mengeluarkan lembaran setifikat Islam, maka bank sentral harus mengeluarkan instrumen Islamnya sendiri untuk mengelola sistem likuiditasnya.

 

PENUTUP

Perbankan Islam telah membuat kemajuan, dimana perusahaan di negara-negara barat terus bersaing untuk menarik investor internasional. Pertumbuhan  ini harus diikuti dengan kesiapan akan wawasan para pengawas dan praktisi dalam memperkenlakan bank Islam ke sistem konvensional.

Selama institusi Islam terus berekspansi, pengawas harus memastikan bahwa institusi ini terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem keuangan lainnya. Proses integrasi tidak akan hanya memerlukan institusi Islam untuk beroperasi, tetapi juga kerangka kerja regulasi yang komprehensif dan pengembangan infrastruktur keuangan.

Sejumlah institusi multilateral baru-baru ini telah dibentuk dalam rangka untuk menyediakan bimbingan terhadap pemerintah dan mengeluarkan standar serta pedoman praktek bagi industri ini.

 

 

KESIMPULAN

            Dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang mengatur segala sesuatunya termasuk ekonomi, mengharuskan umat muslim untuk menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh. Perekonomian Islam, khususnya perbankan dalam hal ini juga harus menerapkan Islam secara menyeluruh, baik itu dalam hal pendanaan, pengelolaan, produk-produk, maupun sistem akuntansinya.

Sehingga, agar bank Islam dapat sesuai dengan prinsip Syariah, diperlukan suatu regulasi, pengawas syariah, auditor, dan infrastruktur yang mendukung syariah untuk tetap menjaga perbankan Islam berada dalam koridor Syariah. Dalam kondisi seperti itu, perbankan Islam akan dapat terus tumbuh dan berkembang dengan kredibilitas yang sangat baik sehingga investor semakin tertarik untuk berinvestasi di perbankan Islam.

            Namun tentunya, terdapat banyak kendala untuk menerapkan perbankan Islam secara menyeluruh, terutama di negara dengan sistem ekonomi konvensional. Sehingga perlu ada tahapan-tahapan transisi untuk merubah bank konvensional ke bank Islam. Atau mendirikan bank Islam dengan pendanaan yang terpisah.

            Menurut saya, perbankan Islam di Indonesia masih sangat jauh dari kondisi ideal. Adapun beberapa masalah yang masih menjadi kontroversi pro dan kontra dari para ulama. Sehingga diperlukan tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dengan mengadopsi dari beberapa negara yang telah menerapkan terlebih dahulu. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dapat diterapkan di Indonesia:

  1. Merumuskan regulasi syariah
  2. Standarisasi akunting dan auditing
  3. Transisi produk-produk konvensional ke produk-produk syariah
  4. Pembukaan unit syariah.
  5. Transisi akuntansi konvensional ke akuntansi syariah
  6. Transisi infrastruktur-infrastruktur yang mendukung bank Islam secara menyeluruh.
  7. Pemisahan pendanaan secara menyeluruh sehingga bank Islam bisa berdiri sendiri.

 

Dari tahapan-tahapan di atas, bank-bank di Indonesia masih berada dalam tahapan transisi ke produk-produk syariah dan pembentukan unit syariah. Proses transisi tersebut masih terus akan berkembang seiring dengan pengembangan regulasi syariah dan standarisasi akunting dan auditing.

Namun tahapan-tahapan tersebut masih terdapat kontroversi, dimana selama proses-proses transisi yang dilakukan, produk-produk syariah masih berada dalam infrastruktur pendukung dan sistem pendanaan yang masih konvensional (ada unsur Riba, Gharar, dll), yang jelas-jelas haram menurut Islam. Sehingga apakah dalam masa transisi bisa disebut sebagai bank Islam atau Syariah?… Itulah yang saat ini masih menjadi tugas umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI, 2003, Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank, Shariah Standard 2003, 4th Edition, published by AAOIFI, Kingdom of Bahrain.

Abd Rahman, Ust Zaharuddin, 2006, “Shariah-compliant paid-up capital,” Business Times RHB, August, 16th, 2006 (available at http://www.rhbislamicbank.com.my).

Adam, Nathif, 2005, “Converting a conventional retail bank to Islamic banking,” in Islamic Retail Banking and Finance, Sohail Jaffer (ed.), published by Euromoney Books.

Al-Awan, Malik Muhammad Mahmud, 2006, “Globalization of Islamic funds,” Islamic Banking and Finance, issue 11, pp. 14-15.

Ayub, Muhammad, 2002, Islamic Banking and Finance: Theory and Practice, published by State Bank of Pakistan Press, Karachi, Pakistan.

Bacha, Obiyathullah Ismath, 1999, “Derivative Instruments and Islamic Finance: Some Thoughts for a Reconsideration,” International Journal of Islamic Services, Vol. 1 No. 1, April-June, 1999.

BIS Review 49/2005, speech by Dr. Zeli Akhtar Aziz, Governor of the Central Bank of Malaysia, “Building a progressive Islamic banking sector—charting the way forward”.

Brodhage, Eberhard and Rodney Wilson (2001), “Financial Markets in the GCC: Prospects for European Co-operation,” European University Institute Policy Paper 01/2.

El-Hawary, Dahlia, Wafik Grais, and Zamir Iqbal (2004), “Regulating Islamic Financial Institutions: The Nature of the Regulated,” World Bank Working Paper 3227 (Washington: World Bank).

Errico, Luca, and Mitra Farrahbaksh, 1998, “Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision,” IMF Working Paper 98/30 (Washington: International Monetary Fund).

Financial Services Authority, 2006, “Islamic Banking in the UK,” Briefing Note BN016/06, available at http://www.fsa.gov.uk.

Financial Services Authority, 2006, “Home reversions and Islamic mortgages get new consumer protections,” PN041/2006, available at http://www.fsa.gov.uk.

IADI (International Association of Deposit Insurers) (2006), “Update on Islamic Deposit Insurance Issues,” Research Letter, Vol. 1 No. 3.

IMF (2004). Kuwait: Financial System Stability Assessment, (Washington: International Monetary Fund).

Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor, 2007, An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice, published by John Wiley & Sons, Pte. Ltd.

Iqbal, Munawar and Philip Molyneux, 2005, Thirty Years of Islamic Banking, published by Palgrave-Macmillan.

Malaysia Institute for Economic Research, 2000, “From Islamic windows to subsidiaries” (available at http://www.mier.gov.my).

Parliament of Malaysia, 2005, “Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005.”

Solé, Juan, 2007, “Prospects and Challenges for Developing Bond and Sukuk Markets in Kuwait,” Selected Issues Paper SM/07/84, (Washington: International Monetary Fund).

Solé, Juan, 2007, “Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems,” Selected Issues Paper WP/07/175, (Washington: International Monetary Fund).

Sundararajan, V., David Marston, and Ghiath Shabsigh, 1998, “Monetary Operations and Government Debt Management Under Islamic Banking,” IMF Working Paper WP/98/144, (Washington: International Monetary Fund).

Ul-Haque, Nadeem and Abbas Mirakhor, 1998, “The Design of Instruments for Government Finance in an Islamic Economy,” IMF Working Paper WP/98/54, (Washington: International Monetary Fund).

Wilson, Rodney, 1999, “Challenges and Opportunities for Islamic Banking and Finance in the West: The UK Experience,” Islamic Economic Studies, Vol. 7, Nos. 1&2.

Yaquby, Nizam, 2005, “Shariah Requirements for Conventional Banks,” Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 22, July-Sept. 2005, No. 3.

Masihkan Indonesia akan Membebek pada Perekonomian AS? April 15, 2009

Posted by informationmedia in Economics.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment
 
 

Riak krisis finansial di Amerika Serikat sebenarnya sudah terasa sejak awal tahun 2007 silam. Kala itu, sejumlah lembaga keuangan Paman Sam sudah mulai batuk-batuk. Indeks Wall Street juga mulai goyang dengan fluktuasi yang tinggi.

Mulailah riak menjadi gelombang pada 12 Maret 2007. Perusahaan AS, New Century Mortgage Corporation, bangkrut. Gelombang terus menjalar, empat bulan kemudian perusahaan raksasa hedge fund, Two Bear Stearns Co, amrbuk. Bear terpaksa diakusisi oleh JP Morgan Chase dengan harga sahamnya yang melorot 98 persen. JP Morgan mendapat suntikan dari bank sentral AS senilai 30 miliar dolar AS untuk membackup akuisisi tersebut.

 

 Penyelamatan Bear Stearn bukan akhir dari masalah. Pasca itu, perusahaan keuangan Countrywide Financial Co sekarat, diikuti oleh sejumlah perbankan dan lembaga keuangan yang kesulitan likuditas. Bank sentral AS, The Federal Reserve kembalio menyuntikkan dananya terhada beberapa lembaga keuangan senilai 130 miliar dolar AS.

 

 Krisis terus memakan korban, lembaga-lembaga keuangan raksasa AS. Pada 24 Oktober 2008, terkuak lagi bahwa perusahaan keuangan Merril Lynch & Co Inc merugi 2,3 miliar dolar AS dan tak mampu membayar kewajibannya (default) kepada para pemegang surat berharganya . Disusul kemudian kerugian bank terbesar Inggris HSBC senilai 3,7 miliar dolar AS. Bank-bank sentral Barat mulai mengumbar dananya menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan.

 

 Kucuran duit ratusan miliar dolar AS itu sama sekali tak menyelesaikan masalah. Justru secara cepat mulai terkuak kebobrokan-kebobrokan perbankan dan lembaga keuangan AS dan Barat. Citigrouop, bank terbesar di AS nyaris sekarat karena kerugian 10 miliar dolar AS, 15 Janauri 2008. Beruntung perusahaan yang memayungi Citibank itu diselamatkan oleh investor dari Timur Tengah dengan suntikan dana miliar dolar AS hingga sedikit bisa bernafas.

 

 Dua hari kemudian skandal Merryl Lynch kembali terungkap setelah dinyatakan mengalami kerugian 10 miliar dolar AS. Esoknya, pemerintah AS menyuntikkan dana 140 miliar dolar AS untuk menstimulus ekonomi negeri itu. Namun, lagi-lagi, dana yang dikeluarkan itu ibarat membuang garam di laut, tak efektif untuk menyelesaikan krisis finansial perusahaan-perusahaan AS.

 

 

Penyebab utamanya adalah instrument pasar modal subprime morgatge (derivative surat utang perumahan) yang ternyata tidak sesuai dengan nilain riil. Instrumen investasi it terus melorot hingga menggerogoti modal lembaga-lembaga keuangan AS. Buntutnya harga saham lembaga keuangan di AS itu anjlok.

 

  

 

 

 

September 2008, dunia dikejutkan oleh bangkrutnya Lehman Brothers, perusahaan investasi keuangan raksasa yang memiliki jaringan kantor di berbagai negara. Lehman Brothers tak terselamatkan. Bencana itu memakan korban berikutnya, Washington Mutual (Wamu) yang juga terpuruk. Disusul kemudian Freddie Mac and Fannie Mae, American International Group (AIG), dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

 Kondisi ini membuat kepanikan masyarakat dan investor. Indeks saham di Wall Street terus melorot. Bursa saham yang menjadi kiblat keuangan dunia itu yang biasanya berada pada level 14.000-an, terpangkas hingga terperosok ke jurang. Ambruknya Wall Street ini telah memangkas indeks bursa saham di belahan dunia: Eropa, Asia, dan lainnya.

 

 Riak dan gelombang itu, telah menjadi tsunami. Menyapu semua kekuatan ekonomi semu dari sistem ekonomi kapitalis. Terjadi gelembung ekonomi (bubble economy) yang tidak sesuai dengan riilnya. Angka-angka yang muncul di bursa saham, instrument investasi, dan surat-surat utang, tidak mencerminkan nilai sebenanrya. Bahkan instrumen-instrumen itu pun diturunkan lagi dalam produk derivatif seperti halnya subprime mortgage.

 

 Pemerintah AS juga panik. Berusaha menenangkan pasar, Presiden AS Geroge W Bush mengucurkan dana bailout kepada perusahaan-perusahaan keuangan AS senilai 700 miliar dolar AS. Tak mudah untuk meyakinkan Senat dan Kongres memperoleh persetujuan tersebut, meski akhirnya uang rakyat AS itu boleh digunakan.

 

 Persoalannya adalah selesaikah permasalahan setelah kucuran ratusan hingga ribuan miliar dolar AS tersebut? Ternyata tidak. Indeks Wall Street tetap saja melemah. Menjalar ke bursa-bursa saham di belahan dunia lainnya. Berbagai negara terpaksa melakukan langkah serupa AS, mengalokasikan dana talangan (bailout) miliar dolar AS.

 

 Termasuk pemerintah Indonesia, yang pernah berpengalaman dilanda krisis finansial pada tahun 1998 – hingga kini belum pulih benar – masih melakukan kebijakan yang sama, mengekor kepada AS, mengeluarkan kebijakan pengamanan sektor finansial. Pemerintah malah mengabaikan sektor riil dan usaha mikro, kecil, menengah, yang semestinya dibackup, agar terhindar dari terpaan krisis keuangan.

 

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia benar-benar tidak berhasil mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Meski pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan, ternyata indeks harga saham Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melorot. Pekan keempat Oktober, IHSG terpuruk di bawah level 1.200. Begitu juga nilai tukar rupiah terseok, hingga diperdagangkan pada level Rp 12.000 per dolar AS.

 

  

 

Antisipasi krisis di Indonesia hampir sama yang dilakukan tahun 1997-1998 lalu. Hanya saja bedanya, masyarakat tidak begitu mengalami kepanikan mendalam seperti krisis keuangan Asia lalu, bukan karena bersikap lebih tenang, tapi boleh jadi lantara mereka sampai saat ini masih merasakan bangsa ini dalam krisis ekonomi. Maklum saja, pengangguran dan kemiskinan meningkat.

 

 

 

 Walaupun secara statistik pemerintah kemiskinan dan pengangguran menurun, namun perlu disadari kualitas ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya menurun. Posisi masyarakat yang berada hanya sedikit di atas garis kemiskinan menjadi lebiih banyak. Pun begitu sektor industri sulit berekspansi sehingga serapan tenaga kerja sangat minim.

 

 Penanganan krisis dengan cara-cara lama tentu bukanlah jalan keluar. Penganut kapitalisme Barat, Presiden Nicolas Sarkozy dengan tegas menyatakan bahwa “Kita tidak bisa mengikuti jalur yang sama karena masalah yang sama akan menimbulkan musibah yang sama (di masa depan).”

Ia pun meminta pemimpin pemimpin dunia meninjau kembali sistem kapitalisme dan mengendalikan pasar dari ulah-ulah spekulan, seperti yang terjadi di bursa-bursa saham selama ini.

 

Presiden AS George W Bush sendiri tampak seakan frustasi menyaksikan kejatuhan Wall Steet dan bursa-bursa saham utama lainnya. “Saya ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan semua ini. Namun, krisis belum bisa dihentikan,” katanya.

 

Artinya cara-cara lama yang diterapkan sudah tidak relevan lagi untuk mengatasi krisis. Apalagi krisis finansial yang terjadi selama masa kapitalisme ini terulang setiap dekade sejak tahun 1920-an. Maka, gagazan sarkozy untuk mengkaji sistem kapitalisme sangat tepat.

 

Lihatlah apa yang disampaikan Presiden Republik Rakyat Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Bursa saham di Iran tidak terpengaruh krisis global, lantaran para pemain di bursa saham itu adalah para investor lokal. Pemodal asing telah hengkang sejak konfrontasi Iran dengan Barat, namun rupanya membawa hal positif dalam perekonomian Iran di tengah krisis.

 

Ahmadinedjad juga mengingatkan dunia bahwa sistem perbankan syariah bakal tahan dari krisis. Pernyataan Ahmadinejad senada dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. ““Ajaran Marxisme telah ambruk dan suara meletusnya demokrasi liberal Barat (kapitalisme_ kini terdengar,” ungkap Ayatollah. Kapitalisme disebut Iran telah mati.

 

Bagi Indonesia sebenarnya momentum tepat untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai solusi dari krisis keuangan yang terjadi saat ini. Selama masa krisis lalu, perbankan syariah sudah teruji tidak perlu dibailout dalam bentuk rekapitalisasi perbankan, dan hingga kini masih tetap bertahan. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia saat ini muslim.

 

Bila merujuk pada UUD 1945 tampaknya Sistem ekonomi Islam (syariah) sejalan dengan sistem ekonomi yang diamanatkan dalam dasar negara tersebut. Dimana, perekonomian dibangun bersama, untuk kepentingan bersama, dan kesejahteraan bersama.

 

Kita jangan terjebak pada nama atau aliran dalam sistem ekonomi saat ini. Bisa saja, walaupun pola dan sistemnya yang diterapkan sesuai syariah, namun namanya tidak masalah bila diberinama misalnya, sistem ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, atau ekonomi berkeadilan. Atau bisa saja namanya ekonomi kapitalis berkeadilan atau kapitalis syariah. Apapun namanya, yang pasti sistem kapitalisme dan neoliberalisme yang diterapkan saat ini sudah usang, rapuh, dan merugikan banyak pihak. Sejumlah pemimpin negara, terutama di Eropa, sudah mulai memikirkan sitem dan tata ekonomi baru yang bisa mewujudkan keadilan masyarakat dan dunia. Masihkan Indonesia akan membebek pada ekonomi AS yang saat ini semakin limbung dan belum memberikan tanda-tanda bakal segera pulih?

 

 

 

Ditulis Oleh Guntur Subagja Mahardika   
Tuesday, 27 January 2009http://www.iaeipusat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=95 (April 7, 2009)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.